Tim Monitoring Disoal Kelangkaan Pupuk

JOMBANG - Lemahnya pengawasan dari tim monitoring mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Jombang mengalami kelangkaan pupuk bersubsidi. Dampaknya, para petani yang kini tengah menyiapkan musim tanam pertama kelimpungan dengan sulitnya pupuk bersubsidi.

Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LinK) mengatakan, seharusnya, tim monitoring pupuk bersubsidi melakukan langkah konkret sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun kenyataannya, selama ini belum ada hasil maksimal dari kinerja tim pengawas pupuk bentukan pemerintah itu.

“Yang saya tahu belum ada laporan tentang upaya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Ini sebenarnya kan menjadi tugas utama tim monitoring sebagai pengawas jalannya distribusi pupuk terutama pupuk bersubsidi ke petani,” tandas Aan, Sabtu (06/12).

Dikatakannya, tim monitoring yang merupakan gabungan dari sejumlah unsur dan elemen itu masih mandul. Buktinya, kinerja yang selama ini dilakukan terhadap kekurangan pupuk bersubsidi di tingkat petani kian memprihatinkan.

“Saya rasa yang harus disoroti itu adalah tim monitoring sebagai pengendali distribusi pupuk bersubsidi. Mana hasilnya sekarang ? Pupuk semakin langka saat musim tanam mulai tiba,” urai pria berkacamata ini terbuka.

Dari telaah yang dilakukannya, tim monitoring belum bisa mengendalikan laju kekurangan pupuk yang dibutuhkan oleh petani pada musim tanam pertama ini. Selain itu, masih kata Aan, pihak distributor juga patut untuk di pertanyakan keberadaannya sebagai pendistribusi pupuk ke sejumlah wilayah.

“Tim monitoring pupuk bersubsidi itu kan berasal dari jajaran kepolisian, dinas terkait termasuk juga kejaksaan dan organisasi semacam HKTI. Distributor pun harus bertanggungjawab. Mereka(tim monitoring, red) harusnya tahu masalah tersendatnya suplai pupuk bersubsidi, tapi selama ini kan nggak ?” kata Aan dengan nada tanya.

Dirinya juga mencatat, sebanyak 6 kecamatan di Kabupaten Jombang terkena dampak kekurangan pupuk bersubsidi. Dari enam kecamatan tersebut, para petani merasa kesulitan untuk mencari pupuk bersubsidi.

“Apalagi yang sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertentu, red). Kalau saya hitung ada enam, itu di Kecamatan Perak, Bandar Kedungmulyo, Ngoro, Tembelang, Megaluh dan Ngusikan,” ujarnya.

Terpisah, distributor pupuk bersubsidi UD Mujiarto menampik tuduhan tersebut. Pihaknya, selama ini telah melakukan pendistribusian pupuk sesuai dengan tingkat permintaan.

“Kita itu dapat pupuk dari produsen kemudian kita laporkan sesuai dengan jatah ke dinas. Setelah itu, dinas lah yang memberi arahan untuk pendistribusian ke tingkat pengecer atau kios resmi. Kalau misalkan saya dapat 50 ton dan dinas menghendaki 5 kecamatan saja, ya kita nurut,” jelas pemilik usaha dagang yang memiliki 8 dari 21 kecamatan yang menjadi wilayah pendistribusian.

Mujiarto mengingatkan, seharusnya tidak perlu ada kekurangan pupuk dan penyimpangan. Sebab, aturan dan petunjuk teknis tentang pendistribusian telah ditentukan oleh dinas terkait.

“Terus terang, kalau saya begitu dapat pupuk langsung saya laporkan ke Dinas Pertanian. Apalagi, setiap melakukan distribusi saya gunakan mobil pengangkut yang tiap pagi saya kontrol jumlah distribusi dan pelaporannya, dan itu lengkap,” ungkapnya sembari menunjukkan catatan pelaporan pendistribusian pupuk.

Sebelumnya, 5 desa di Kecamatan Bandar Kedungmulyo sempat bergolak akibat kurangnya pupuk bersubsidi ke petani. Namun, menurut Munif Jufri, manajer Mitra Tani selaku distributor di wilayah tersebut mengaku, pihaknya telah memberikan jatah pupuk sesuai dengan kebutuhan yang diminta. abd

Bookmark this post: