FMN Unjukrasa Serukan Penegakan HAM

Tolak SKB 4 Menteri dan Kapitalisasi Pendidikan

JOMBANG - Sekitar 50 aktivis Front Mahasiswa Nasional (FMN) menggelar aksi turun jalan, Rabu (10/12) siang. Mereka menuntut pemerintahan SBY-JK tidak hanya tebar pesona tanpa memenuhi hajat dan hak rakyat.

Aksi yang dimulai dari pintu gerbang Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang tersebut berjalan hingga menuju depan gedung DPRD Kabupaten Jombang. Sebelumnya, unjukrasa penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) di peringatan hari HAM se-dunia itu berhenti sejenak di bundaran Ringin Conthong.

Di pusat kota itu, para mahasiswa menyuarakan tentang ketidakpedulian pemerintah terhadap penegakan HAM. Dengan terus beryel-yel dan mengacung-acungkan poster kecaman tentang pelanggaran HAM, mereka juga bergantian meneriakkan 18 tuntutan.
“SBY-Kalla rezim Amerika !” teriak mahasiswa berulang-ulang.

Usai puas berorasi, FMN kembali meneruskan longmarch-nya menuju gedung wakil rakyat. Sepanjang perjalanan, mereka tak henti mengumandangkan seruan untuk pemerintah agar lebih peduli terhadap kepentingan rakyat.

Dalam aksinya, mereka menilai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden itu tidak pernah berpihak kepada rakyat. Mahasiswa menganggap, ada kesan pemerintah mendorong sektor pendidikan sebagai lahan industri.

“Kalau itu dibiarkan akan berbahaya dan sektor pendidikan akan semakin tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Sektor pendidikan tidak lagi menjadi ranah perjuangan untuk mendewasakan anak bangsa, tapi sudah disulap menjadi lahan baru dunia bisnis. Saatnya stop kapitalisasi dunia pendidikan. Bebaskan pendidikan dari keberingasan kapitalisme di Indonesia,” teriak Retno Suryanti, Korlap aksi di depan gerbang gedung DPRD setempat.

Dikatakan oleh mahasiswa, pendidikan sebagai hajat bangsa harus diprioritaskan dalam skala pembangunan nasional. Disamping itu, mereka juga menuding minimnya anggaran pendidikan merupakan indikator utama ketidakseriusan pemerintahan SBY-JK terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan

“Mana kita bisa berharap lebih, kalau anggaran APBN untuk pendidikan yang dialokasikan 20% saja tidak terpenuhi !” geram pengunjukrasa dalam orasinya.
Selain isu HAM dan lemahnya sektor pendidikan, mereka juga mengecam kebijakan pemerintah soal perburuhan. Penandatangan SKB 4 menteri dituding telah menjerumuskan buruh ke dalam kesengsaraan ekonomi dan memperkecil nilai tawar buruh.

“SKB 4 menteri sudah pasti dan itu jelas memiliki dampak terhadap kaum buruh. Mereka (buruh, red) akan semakin terpinggirkan. Buruh juga tidak lagi memiliki posisi tawar di muka para pemegang modal,” tuding mahasiswa. abd

Bookmark this post: