Jamkesmas Abaikan Puluhan Ribu Maskin

Mas'ud Zuremi, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang

Pemkab Jombang Kedodoran Rp 11 M

JOMBANG – Dari hampir 300 ribu jiwa masyarakat miskin (maskin) di Kabupaten Jombang, 50 ribu diantaranya kesulitan mendapat pelayanan kesehatan. Itu akibat, puluhan ribu maskin tersebut diketahui belum mendapat kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah.

“Ternyata, masih ada lebih dari 50 ribu maskin yang sampai saat ini belum memegang kartu Jamkesmas. Di lapangan, mereka sering mendapat kesulitan karena tidak memegang kartu Jamkesmas,” tandas Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Mas'ud Zuremi, Senin (03/11) di ruangannya.

Seiring dengan itu, Komisi D DPRD Kabupaten Jombang mendesak, pemerintah dapat secepatnya merespon keluhan di masyarakat tersebut. Untuk itu, komisi yang membidangi kesehatan dan pendidikan tersebut meminta, agar pemerintah setempat segera mengajukan data maskin ke pemerintah pusat.

“Ini harus segera diselesaikan. Belajar dari beberapa kota termasuk Bogor, SKTM sudah cukup sebagai 'tiket' pelayanan kesehatan hingga mereka memegang kartu Jamkesmas. Kayaknya, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa dan kecamatan tidak ada artinya,” tegas Mas'ud.

Menurutnya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan keuangan daerah. Sebab, kata Mas'ud, pemerintah daerah harus menganggarkan tidak kurang dari Rp 1,1 miliar di tahun anggaran 2008.

“Semuanya itu untuk menutup kebutuhan kesehatan 50 ribu maskin yang belum mendapat kartu Jamkesmas itu. Nah, persoalan diakomodir atau tidak oleh pemerintah pusat, masalah ini harus segera diselesaikan,” terang anggota dewan dari FKB ini tegas.

Dikatakan Mas'ud, jika saja hal itu diterima berarti beban pembiayaan daerah akan lebih ringan. Namun, apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, harus segera dicarikan rumusan dan solusi untuk pembiayaan kesehatan maskin tersebut.

“Supaya yang ditanggung oleh daerah tidak terlalu berat,” saran Sekretaris DPC PKB ini terbuka.

Menyangkut penganggaran senilai Rp 11 miliar dari APBD Jombang 2008 ? Mas'ud menegaskan, agar alokasi belasan miliar itu harus dikelola secara profesional dan transparan. Menurut Mas'ud, pihaknya akan mengusulkan pola pengelolaan beban pemerintah daerah tersebut melalui model swakelola.

“Selain asuransi, kan bisa di swakelolakan ?” terang Mas'ud tanpa merinci mekanisme dan teknisnya. “Untuk sementara, anggaran tersebut postingnya berada di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang,” sambungnya.

Menanggapi kinerja dari pengelolaan anggaran, Mas'ud menganggap, hingga saat ini belum jelas profesionalitas pengelolaannya. Terbukti, katanya, masih banyaknya komplain dari warga miskin tentang kesulitan akses kesehatan yang diterima masyarakat.

“Itu salah satu bukti ketidakprofesionalan pengelolaan. Termasuk informasi soal pengalihan pengelola anggaran yang semula di Dinkes sekarang dialihkan ke Bapelkes,” gerah Mas'ud. abd

Bookmark this post: