Di Jombang, Dua Kecamatan Tak Tersentuh Listrik

Komitmen Pemkab Dipertanyakan

JOMBANG – Lebih dari 300 kepala keluarga (KK) di 3 desa di Kecamatan Kabuh dan Bareng Kabupaten Jombang belum tersentuh listrik. Ke tiga desa di 2 kecamatan tersebut masing-masing, Desa Sumberaji yang meliputi Dusun Ngapus dan Pengampon serta Desa Jipurapah di Kecamatan Kabuh. Sementara di Kecamatan Bareng, warga Desa Pakel juga belum dapat menikmati penerangan listrik.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jombang, Munir Al Fanani menyayangkan kurang tanggapnya Pemkab Jombang terhadap keresahan warga tersebut. Ia meminta, agar Pemkab Jombang melalui Bappeda dan Dinas Prasarana Jalan (Disprasjal) serta PLN APJ Mojokerto unit Jombang segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.

“Saya menyayangkan sampai saat ini masih ada beberapa desa yang belum teraliri listrik. Kami berharap hal ini segera di tindak lajuti,” kata Munir Al-Fanani, Anggota Komisi B DPRD Jombang usai hearing dengan isntansi terkait tersebut, Senin (13/10) siang.

Disebutkan, warga yang belum menikmati aliran listrik meliputi 50 KK di dusun Ngapus serta 250 KK di dusun Pengampon Desa Sumberaji. Sedangkan jumlah warga Desa Jipurapah Kecamatan Kabuh dan Desa Pakel Kecamatan Bareng yang merindukan aliran listrik hingga saat ini masih belum terdeteksi.

Terkait hal ini, PT PLN APJ Mojokerto menyatakan, adanya beberapa desa yang belum tersentuh aliran listrik disebabkan sulitnya medan yang dihadapi oleh petugas di lapangan. PLN beralasan, sebenarnya faktor utama yang menjadi kendala adalah persoalan teknis.

“Diantaranya adalah medan yang sulit ditempuh serta banyaknya pepohonan yang kita khawatirkan dapat mengganggu jaringan listrik disana,” kilah Puspo saat hearing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang berharap, masalah belum meratanya aliran listrik ke semua warga dapat segera diatasi. “Masalah ini harus segera diatasi, makanya harus ada kejelasan berapa biaya yang dibutuhkan. Kalau memang biaya dianggap terlalu tinggi, PLN khan bisa mengajukan sharing anggaran dengan Pemda.” ujart Heru, Perwakilan Bappeda Jombang.

Dihubungi terpisah, Aan Anshory, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LINK) menilai, tidak meratanya aliran listrik serta adanya beberapa desa yang belum tersentuh listrik membuktikan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warga.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi, kalau ternyata masih ada desa yang belum menikmati listrik, terus kerja kepala daerah (bupati) selama 5 tahun kemarin bagaimana? Kok masih ada desa yang terisolir dari listrik,” kritiknya.

Selain komitmen kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang perlu dipertanyakan, keseriusan wakil rakyat di DPRD Jombang dalam memediasi kepentingan rakyat juga patut di evaluasi.

“Ini juga menjadi tanggung jawab anggota dewan, adanya kasus ini merupakan sinyalemen tidak seriusnya mereka mewakili kepentingan rakyat.” Kata presidium JIAD Jatim ini.

Ditambahkan oleh Aan, DPRD Jombang sebagai representasi rakyat harus mampu menekan pada pihak terkait agar aliran listrik dapat segera dirasakan seluruh warga Jombang khususnya pada beberapa desa yang warganya belum menikmati.

“Kalau tidak mampu memperjuangkan, sebaiknya mereka tidak usah dipilih lagi pada pemilu mendatang.” Tandas pria berkacamata ini. abd/ms

Bookmark this post: