LKPj Bupati Jombang Sengsarakan Rakyat

Gerakan Rakyat Jombang Tolak LKPj Bupati Jombang berunjukrasa di depan gedung DPRD setempat. Selain berorasi, mereka juga menyerahkan 'LKPj tandingan' yang diserahkan kepada 6 fraksi yang ada di legislatif.

25 Elemen Demo Tolak LKPj

JOMBANG – Hampir lebih dari 50 massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Jombang Tolak LKPj Bupati Jombang, Kamis (15/5) kemarin mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang. Mereka berunjukrasa menuntut ditolaknya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Jombang, Suyanto periode 2003 – 2008.

Kedatangan pengunjukrasa dari gabungan 25 elemen tersebut sengaja 'menduduki' gedung dewan untuk meneriakkan pernyataan sikap tentang ketidakberpihakannya LKPj Bupati Jombang terhadap rakyat. Disamping berorasi politik, aksi demo tersebut juga memboyong 6 buku tebal sebagai tandingan LKPj Bupati Jombang.

Dalam 'LKPj' tandingan tersebut, massa pengunjukrasa mendesak agar anggota dewan tidak menerima begitu saja LKPj Bupati Jombang. Menurut mereka, LKPj yang diserahkan Bupati Jombang di masa akhir jabatannya itu hanya mengisahkan tentang keberhasilan tanpa didukung sejumlah fakta di lapangan.

Para pengunjukrasa beranggapan, Bupati Jombang dalam LKPj-nya hanya mengurai persoalan yang didasarkan pada sisi keberhasilan selama lima tahun masa jabatannya. Faktanya, klaim keberhasilan dalam LKPj tersebut sangat berseberangan dengan kebijakan yang jauh dari keberpihakan kepada rakyat.

Didukung dengan belasan spanduk dan poster bernada hujatan dan makian terhadap LKPj Bupati Jombang, para pengunjukrasa yang terus beryel-yel menyerukan penolakan tersebut meminta agar 5 poin yang tertera dalam LKPj tandingan dapat menjadi bahan kritik legislatif terhadap kinerja Bupati Jombang selama ini.

Dalam uraian buku 'putih' yang berisi kritikan terhadap LKPj Bupati Jombang selama menjabat tersebut banyak menekankan pada kurangnya perhatian pada sektor pertanian, partisipasi, pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Buntutnya, sektor-sektor tersebut hingga kini tak juga tersentuh oleh Bupati Jombang dalam 5 tahun sebelumnya.

“Banyak kasus yang terjadi di masyarakat, mulai dari kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil hingga pelaksanaan kebijakan program yang hanya menguntungkan para elite daerah, terutama pemodal,” teriak Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LinK) Jombang dalam orasinya.

Sayangnya, unjukrasa yang memacetkan arus lalu-lintas di depan gedung dewan, Jl. Wahid Hasyim tersebut tidak mengusik ketenangan proses Sidang Paripurna DPRD tentang penetapan dan pelantikan Ali Fikri sebagai Plh. Bupati Jombang. Kekecewaan para pengunjukrasa pun kian bertambah setelah negosiasi untuk bertemu langsung dengan anggota dewan terhalang oleh para aparat gabungan kepolisian dan Pol PP yang menjaga.

“Kita hanya ingin memberikan buku LKPj buatan kami ini untuk dijadikan landasan terhadap LKPj Bupati Jombang yang diterima dewan. Kita tetap menolak LKPj masa akhir jabatan Bupati Jombang, Suyanto. Kita ingin dewan berani menolak LKPj Bupati yang hanya bercerita tentang keberhasilan tanpa melihat kondisi dan fakta sebenarnya di masyarakat,” ujar Rizal, Direktur LSM ICHDREE mewakili pengunjukrasa.

Tak lama kemudian, 5 anggota dewan dari 3 fraksi di DPRD Kabupaten Jombang pun bersedia melayani permintaan massa pendemo. Anggota dewan dari FKB, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PDIP yang mendatangi para demonstran di gerbang kantor dewan itu menyatakan dukungan dan telah merekomendasi 29 poin yang harus diperhatikan Bupati Jombang, Suyanto saat menjabat.

“Prinsipnya, kita sangat mendukung aksi ini. Kita juga telah merekomendasikan 29 item dari LKPj Bupati Jombang untuk menjadi perhatian. Baik itu Bupati yang telah usai masa jabatannya atau Bupati dan Wakil Bupati yang akan menjabat 5 tahun kedepan,” tandas anggota dewan dari FKB, Subaidi Mochtar yang menjadi juru bicara. abd

Bookmark this post: