Terkait Polemik Ditubuh FKB Jombang

Maghfur Ancam Laporkan Halim

Gara-Gara 'Dipecat' Dari Komisi

JOMBANG – Seorang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang resah. Pasalnya, sejak awal tahun anggaran 2008 dirinya tak lagi dapat menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Maghfur Mujtahid terpaksa 'didepak' dari jabatannya di komisi.

Praktis, dengan posisinya saat ini, dirinya hanya menunaikan tugas absen ngantor tanpa mengerjakan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Tak hanya itu, Maghfur juga mengaku resah dengan 'gaji buta' yang ia terima dengan statusnya yang tidak jelas tersebut.

“Kayak-kayaknya saya ini makan gaji buta tanpa ada tugas yang bisa saya kerjakan,” keluh Maghfur kemarin.

Ternyata 'nganggur' nya Maghfur ini, lantaran dirinya tak mendapat mandat dari fraksinya untuk duduk di salah satu komisi. Akibatnya, tugas-tugas rakyat yang harus diwakilinya di komisi pun terpaksa vakum.

“Itu sejak awal tahun anggaran 2008 ini. Mulai Januari sampai April, praktis 3 bulan saya nganggur lontang-lantung tanpa ada kerjaan. Ini semua karena fraksi tak meberi mandat pada saya. Ibaratnya, saya ini wakil rakyat yang tak bisa mewakili rakyat,” gerahnya.

Kepada Mojokerto Pagi, Maghfur mengatakan, dirinya sama sekali tak memiliki agenda kerja sebagai wakil rakyat. Bahkan, katanya, disetiap pembahasan permasalahan yang teragenda di komisi, ia hanya duduk terdiam dan termangu di gedung rakyat nan megah itu.

“Sepertinya tak ada ruangan yang tersedia buat saya. Kalau soal penyampaian pandangan umum (PA) dan lain-lain, saya masih toleran meski tak pernah diajak bicara. Tapi kalau agenda kerja di komisi, itu mutlak sebagai wakilnya rakyat,” gumamnya.

Diakuinya, berkali-kali masalah itu telah diklarifikasinya kepada Ketua DPRD. Namun, Halim Iskandar yang juga menjabat Ketua DPC PKB tak memberikan kepastian tentang kedudukannya di komisi yang sesuai dengan bidangnya.

“Nggak sekali dua kali saya sampaikan ke Pak Halim. Tapi ya gitu, belum ada jawaban jelas,” gerutu Maghfur kepada wartawan.

Tak pelak, gagalnya aksi pendekatan yang dilakukan Maghfur kepada Halim Iskandar membuat dirinya harus berpikir logis. Ia mengaku sudah kehabisan akal untuk meminta posisi di salah satu komisi itu di DPRD.

“Semua orang punya batasan kesabaran. Ini jelas melanggar konstitusi dan hukum. Apalagi dalam tatib (tata tertib, red) DPRD sudah jelas disebutkan. Saya akan laporkan atas ulah Halim Iskandar yang telah melanggar tatib DPRD,” ancamnya berapi-api.

Lebih lanjut Maghfur mengatakan, sampai saat ini dirinya tak mengetahui persis alasan partainya tidak memasukkannya pada salah satu alat kelengkapan dewan itu. Ia menduga, upaya tersebut tergolong aksi penjegalan terhadap dirinya sebagai anggota dewan yang tidak 'sehati' dengan kelompok Halim Iskandar.

“Memang saya sering berseberangan dengan Pak Halim sebagai Ketua DPRD dan pimpinan partai. Beda pendapat itu kan biasa dalam berpolitik. Kalau nggak bisa berbeda pendapat ya jangan jadi politisi. Nah, dugaan saya dengan cara inilah mereka (kubu Halim, red) memangkas gerak saya,” urainya.

Terpisah, Sekretaris DPC PKB Jombang, Sugiarto ketika dimintai tanggapan soal non jobnya posisi Maghfur Mujtahid sebagai anggota dewan, menolak berkomentar. Sugiarto beralasan, jika penempatan posisi anggota FKB itu, menjadi kewenangan Ketua Fraksi PKB, Subaidi Mukhtar.

“Kalau kebijakan itu kan terserah fraksi. Sekarang sampeyan coba tanyakan langsung ke ketua fraksinya saja, Pak Subaidi,” elak Sugiarto.

Menurutnya, partai tak mencampuri urusan distribusi wakilnya di komisi, termasuk tidak terakomodirnya Maghfur di salah satu dari empat komisi di DPRD Kabupaten Jombang.

“Pembagian posisi komisi anggota partai yang di dewan ada di tangan fraksi. Kalau DPC tidak mengatur soal itu,” kelitnya.

Menyoal hal ini, Ketua FKB Jombang, Subaidi Mukhtar yang dihubungi via selulernya selalu mail box. Seperti diketahui, semenjak September 2007 lalu, di tubuh partai berlogo bola dunia dengan sembilan bintang itu disinyalir mengalami keretakan. Sedikitnya 13 PAC secara berbondong-bondong mengajukan pembekuan DPC PKB Jombang ke DPP PKB. Saat itu, gerakan yang pelopori Basyaruddin Saleh juga didukung sepenuhnya oleh Maghfur Mujtahid. Akibat gerakan itu, Maghfur harus rela 'tersungkur' dari FPKB dan jabatannya di komisi. abd

Bookmark this post: