Soal Proyek RTH Rp 1,6 M

Inilah bentuk RTH yang tak terbentuk. Terlihat jajaran Komisi C DPRD Kabupaten Jombang sidak ke lokasi dengan seluruh unsur pelaku proyek APBD Jombang 2007. Sayang, duit rakyat Rp 1,6 M hanya jadi tanah lapang tandus dengan kondisi bangunan compang-camping. Tanggungjawab siapa ?

Kimbangwil Lempar Tanggungjawab

Dewan Rekomendasikan Lapor BPK

JOMBANG – Kasus dugaan penyimpangan dari pembangunan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) senilai Rp 1.644.072.100,- dari APBD Jombang tahun 2007 terus menggelinding. Komisi C tetap mencurigai proyek yang dikerjakan PT Linggar Jati Perkasa, Jombang di bekas Pasar Mojoagung tersebut penuh dengan rekayasa. Komisi C menuding Dinas Kimbangwil selaku pengguna anggaran dan pemilik paket proyek RTH, harus bertanggungjawab penuh atas penyelewengan tersebut.

Ditambah lagi, komisi yang membidangi masalah infrastrukutur itu menyebut, selain Dinas Kimbangwil, rekanan pelaksana proyek, konsultan perencana PT. Komindo Timur Utama, Surabaya dan konsultan pengawas CV Era Muda Consultant adalah 'tersangka' utama dari bobroknya kualitas bangunan RTH.

Tidak hanya itu, proyek prestisius yang awal pagunya bernilai Rp 1,8 M yang kemudian menyusut menjadi Rp 1,6 M tersebut juga diindikasi menyalahi ketentuan bestek di dokumen kontrak. Tidak kepalang tanggung, disamping menyimpang dari spesifikasi teknis (spek) bangunan, RTH 'super tandus' itu jelas kualitasnya sangat buruk.

Dengan kondisi tersebut, Komisi C serius meneruskan kasus RTH ke jalur hukum. Ranah hukum itu ditempuh, karena Komisi C menganggap sangat tidak wajar jika proyek miliaran rupiah itu menghasilkan kualitas bangunan yang tidak sesuai standar kelayakan.

“Kita akan rekomendasikan. Pastinya tetap kita minta BPK turun ke Jombang, dan undangan hearing hari Senin depan juga sudah kita layangkan ke beberapa pihak, termasuk Kimbangwil. Dan Kimbangwil tetap harus bertanggungjawab sekaligus kontraktornya, PT Linggar Jati Perkasa itu,” ancam Sugeng Hariyadi.

Menyinggung berkembangnya rumor bahwa proyek RTH dikerjakan oleh 4 sub kontraktor lain disamping PT Linggar Jati Perkasa, Jombang ? Dewan dari PDIP ini menyatakan, pihaknya hanya mengacu pada satu rekanan pelaksana pemenang tender pengerjaan proyek RTH. Sayangnya, Sugeng enggan berspekulasi tentang indikasi pemenangan pengerjaan proyek tanpa melalui mekanisme lelang terbuka.

“Kita akan buka semua di hari Senin nanti. Tapi ingat, masalah sub kontraktor, kita hanya minta pertanggunjawaban PT Linggar Jati Perkasa sebagai main contractor ! Perkara itu proyek (RTH, red) mau disub-kan sampai 60 kontraktor, saya nggak mau tahu !” bentaknya, Jum'at (14/3) kemarin di ruang Komisi C.

Terpisah, Dinas Kimbangwil saat dikonfirmasi wartawan tetap menolak tudingan dewan atas pertanggungjawaban pembangunan RTH. Melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut, Siswantono mengelak, bahwa sebenarnya yang lebih bertanggungjawab adalah PT Linggar Jati Perkasa sebagai kontraktor pelaksana pengerjaan proyek.

“Lho kalau kita sudah lakukan sesuai prosedur, dan saya berani jika memang dewan mau mengaudit dengan melaporkan kasus ini ke BPK, saya siap. Apalagi, mekanisme tender saat itu juga fight,” tangkis Sis, panggilan sehari-hari Siswantono di kantornya.

Lebih dari itu, Sis juga sudah melayangkan surat teguran sampai dua kali sampai dilakukan hearing oleh anggota Komisi C pekan lalu ke lokasi proyek. Menurutnya, surat kedua tertanggal 28 Februari 2008, pihaknya mengancam akan menyerahkan pekerjaan lanjutan jika PT Linggar Jati Perkasa tidak bersedia melakukan perbaikan.

“Malah surat pertama sudah kita layangkan tertanggal 27 September 2007. Nah, surat yang kedua ini kita berikan kesempatan, tapi jika menolak akan kita serahkan ke pihak ketiga untuk mengerjakan atas biaya PT Linggar Jati Perkasa. Biar saja, wong kita juga masih tahan uang jaminannya Rp 80 juta,” tandasnya.

Ia pun mengaku telah meminta pertanggungjawaban secara kelembagaan kepada seluruh unsur teknis yang terkait dengan pembangunan RTH. Dikatakannya, bahwa pihaknya sudah memanggil 3 unsur pelaku proyek untuk dimintai pernyataan pertanggungjawaban atas kasus RTH.

“Hari ini (kemarin, red) dan nanti jam 1 siang usai Jum'atan akan kita panggil mereka yang terlibat untuk membuat pernyataan tertulis, baik kontraktor, konsultan pengawas maupun perencananya,” terangnya. abd

Bookmark this post: