Rekrutmen Cabup PD 'Digugat' Kader

Legalitas Pembentukan Panitia Disoal

JOMBANG – Proses pembukaan pendaftaran calon Bupati (cabup) dan calon Wakil Bupati (cawabup) di Pemilihan Bupati (pilbup) Jombang melalui Partai Demokrat (PD), Senin (10/3) kemarin jadi bulan-bulanan pertanyaan. Pasalnya, para kader PD yang hadir sempat mempertanyakan legalitas rekrutmen yang dibuka Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PD Jombang selama 9 hari sejak dibukanya pendaftaran calon hari ini.

Aksi 'protes' yang dilancarkan oleh kader PD yang hadir itu sempat membuat panitia rekrutmen kelabakan sesaat. Sebab menurut para kader, pendaftaran cabup dan cawabup yang dibuka PD itu sama halnya dengan menomorduakan kader partai.

“Kok sampe bisa harus buka pendaftaran ? Apa kader kita sudah nggak ada ? Apalagi untuk pembukaan pendaftaran calon ini tidak pernah saya dengar di daerah lain ?” aku Hidayatul Nurrohmah, seorang dari kader PD dengan nada tanya.

Menurut Nur, sapaan Hidayatul Nurrohmah, seharusnya DPC PD Jombang lebih melakukan tawaran kepada para kader untuk dimunculkan dahulu dalam bursa Pilbup Jombang sebelum membuka pendaftaran secara umum. Ia pun menyayangkan, proses pembukaan pendaftaran yang dilakukan DPC PD Jombang tidak diketahui waktu pembentukannya.

“Kok tiba-tiba ada pembukaan pendaftaran, lantas kapan dibentuknya panitia ? Saya masih ingat katanya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri PD, red) di Rakernas, bahwa PD tidak boleh dijual belikan. Yang jelas semuanya harus transparan dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” kritik perempuan yang mengaku kader sejati PD ini sengit.

Lebih sengit lagi, kader PD dari PAC PD Kecamatan Ngusikan, Muslikin menambahkan, tentang kewenangan DPC PD Jombang membuka pendaftaran cabup dan cawabup melalui Partai Demokrat. Selain itu, Muslikin juga meminta, DPC PD lebih mengutamakan kader untuk dijadikan cabup/cawabup di Pilkada Jombang, Juli nanti.

“Daripada membuka pendaftaran mending kader kita yang ada ini ditawari dulu, kayak kader kita ini nggak mampu. Bukan mengada-ada, tapi memang kepanitian rekrutmen cabup/cawabup ini tiba-tiba ada,” ungkapnya kepada harian ini usai menghadiri proses pembukaan pendaftaran di kantor sekretariat DPC PD, JL. WR Supratman, Jombang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPC PD Jombang, Didik Lokma Mahyuddin yang dikonfirmasi Mojokerto Pagi menampik tudingan tersebut. Ia mengaku, bahwa rekrutmen cabup dan cawabup yang dilakukan DPC PD Jombang sudah mengacu pada Peraturan Organisasi (PO). “PO-nya itu mengatakan bahwa Partai Demokrat bisa melakukan rekrutmen,” singkatnya.

Menyikapi beberapa pertanyaan kader yang tak diduga sebelumnya itu, Didik mengatakan, bahwa pihaknya membuka pendaftaran cabup/cawabup melalui 'kendaraan' PD tersebut sudah melalui mekanisme dan aturan partai.

“Acuan kita untuk membuka pendaftaran ini adalah PO PD, nomor 10/PO.02/DPP/PD/II/2007. Dan di daerah lain seperti Nganjuk juga melakukan hal yang sama, siapa bilang nggak ada dan kenapa tidak boleh,” elaknya.

Diakui oleh Didik, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan bacabup/bacawabup yang diusung PD melalui rekrutmen terbuka itu. Menurutnya, ketetapan seutuhnya mengenai kelayakan bacabup/bacawabup dari pendaftaran untuk umum tersebut ada di Tim 9.

“Kita hanya membuka bagi masyarakat umum yang bersedia diusung PD dengan mendaftarkan diri di kepanitiaan yang sudah kita bentuk. Jadi siapapun boleh asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang digariskan oleh panitia rekrutmen. Diantaranya sehat jasmani rohani,” ulas pria berkacamata minus ini semangat. “Kita ini partai terbuka dan tidak ada diskriminasi,” sambung Moh. Erlyanto, seorang dari panitia pendaftaran. abd

Bookmark this post: