Program ADD Belum Sentuh Kebutuhan Masyarakat

Hanya Berorientasi Fisik

JOMBANG – Sampai saat ini perencanaan pembangunan yang melibatkan langsung masyarakat belum sepenuhnya bisa dirasakan. Pemerintah daerah dituding masih enggan menerapkan sistem pembangunan partisipatif. Tak urung, partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), banyak dimentahkan oleh program-program yang disusun Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Suyoto Adi, Ketua Paguyuban Wong Cilik (PWC) Jombang menyebut, aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui partisipasi dalam musyawarah pembangunan di tingkat desa seringkali mentah dalam perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.

“Akibatnya, program yang sudah dilaksanakan tidak menjawab kebutuhan masyarakat. Dan lagi, hasil Musrenbangdes yang dibawa ke Musrenbangda, ternyata berbenturan dengan program yang juga dirancang oleh setiap SKPD. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian, ketika usulan dari bawah ini tidak sesuai dengan program dari SKPD siapa yang dimenangkan?” ungkap anggota LPMD Cukir, Diwek, Jombang ini sengit.

Pria yang akrab dipangil Mbah Kakung ini berharap, agar seluruh elemen masyarakat beserta perangkat desa dan kecamatan lebih serius memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan.

“Tidak hanya program tapi juga harus bisa diwujudkan. Oleh karena itu pihak desa dan kecamatan harus lebih serius mengawal, agar usulan dari desa benar-benar bisa terakomodir oleh pemerintah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ejhon Watimmena. Ia berharap, perangkat desa melibatkan semua unsur masyarakat untuk mendukung suksesnya pembangunan. Pemerintah desa perlu menginventarisir kelompok-kelompok non-struktural yang ada di desa.

“Yang nantinya bisa dilibatkan dalam Musrenbangdes ataupun agenda rapat desa lainnya,” kata mantan aktifis PMII Jombang dan aktifis ICDHRE Jombang ini.

Selain partisipasi, masalah lain yang menjadikan pembangunan sering tidak tepat sasaran adalah rendahnya pemahaman terhadap arah program. Pembangunan hanya dipahami sebagai kegiatan fisik berupa pengaspalan atau pavingisasi jalan, irigasi maupun pembangunan infrastruktur lain yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan serta kesehatan tidak banyak tersentuh.

Dimintai komentarnya, Suwono Kepala Desa Katemas, Kecamatan Kudu Jombang mengatakan, salah satu program yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimulai pada tahun 2007 lalu. Oleh sebagian masyarakat bahkan oleh pemerintah sendiri program tersebut hanya diorientasikan pada pembangunan fisik.

“ADD hanya untuk bangunan-bangunan fisik, sedangkan untuk pembangunan non-fisik misalnya untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, ada dana tersendiri dari pemerintah,” ujar Suwono. dee

Bookmark this post: