Kasus RTH, Komisi C Ngambang

Kimbangwil Tetap Tolak Tanggungjawab


JOMBANG – Sampai dengan hearing kasus dugaan penyimpangan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlangsung kemarin, Senin (24/3), masih menggantung. Pasalnya, Komisi C yang mempersoalkan proses pembangunan proyek senilai Rp 1,6 M dari APBD Jombang tahun 2007 itu mengaku belum bersikap.

Dalam pertemuan dengar pendapat antara Komisi C dengan unsur terkait, Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Diskimbangwil) setempat, kontraktor pelaksana, PT Linggar Jati Perkasa dan Konsultan Pengawas belum juga ada keputusan final. Meski muncul keinginan untuk memperkarakan ke ranah hukum, namun Komisi C masih mengonsultasikan masalah tersebut ke pimpinan dewan.

“Kita belum bisa memutuskan dan akan kita bawa dulu masalah ini ke pimpinan (ketua DPRD, red) untuk dikonsultasikan,” ujar Muslimin, Ketua Komisi C kepada Mojokerto Pagi usai hearing.
Muslimin mengaku, dalam pertemuan tersebut, pihaknya sebatas mendengar keterangan Diskimbangwil mengenai konsep pembangunan ulang RTH. Dikatakannya, Komisi C sebenarnya tidak begitu sepakat dengan konsep yang paparkan oleh dinas teknis pengguna anggaran tersebut.

“Kalau saya nggak begitu sepakat dengan konsep Kimbangwil, dan saya pun sebagai anggota komisi belum menyatakan menerima atau menolak. Tapi yang pasti tetap akan kita usut masalah RTH ini sembari dibicarakan dengan pimpinan dewan,” terangnya.

Lebih jauh, Sugeng Hariyadi yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihaknya tidak akan diam sebelum persoalan RTH ini tuntas. Dirinya mengaku, tetap mendatangkan tim ahli untuk meneliti ulang proyek RTH dengan segala kemungkinannya.

“Lho kalau saya nggak ada kata selesai kalau belum diketahui jelas dugaan penyimpangan itu. Tetap akan kita teruskan persoalan ini ke jalur hukum sambil tim ahli konstruksi dari ITS melakukan penelitian,” tandas Sugeng.

Sayangnya, anggota komisi dari PDIP ini enggan mengatakan, sejauh mana komisi yang membidangi konstruksi ini melakukan action untuk mendatangkan tim ahli tersebut. Pihaknya, aku Sugeng, masih mengumpulkan bukti-bukti konkret dari pembangunan proyek di lokasi eks Pasar Mojoagung itu.

“Belum, kita belum datangkan tim ahli dari ITS, tapi itu pasti dan akan kita ajak turun ke lapangan untuk melihat kondisi dari buruknya kualitas proyek RTH. Setelah itu BPK kita kontak agar menghitung kerugian proyek dari hasil telaah tim ahli,” jelas Sugeng tenang.

Menyambung hasil hearing tersebut, Sudiono, Wakil Ketua Komisi C mengungkapkan, dari proses pembangunan RTH tersebut seharusnya yang paling memiliki andil besar atas rusaknya kualitas pembangunan proyek yang juga dianggarkan tidak kurang Rp 1 M di APBD 2008 tersebut adalah kontraktor dan konsultan pengawas proyek.

“Kalau pengguna anggaran, jelas bertanggungjawab, tapi propyek itu kan belum pada proses penyerahan, jadi yang bertanggungjawab adalah pelaksana dan pengawasnya. Sedangkan konsultan perencana hanya merencanakan dan itu harus dikerjakan oleh kontraktor,” jelas anggota dewan dari Partai Demokrat dan mantan pegawai PU Propinsi Jatim ini enteng.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek RTH, Siswantono menyatakan, pihaknya sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur teknik dari semua proyek yang dikerjakan, termasuk RTH. Selama ini, kata Siswantono, Kimbangwil tetap menolak jika harus bertanggungjawab dengan hasil pengerjaan tempat rekreasi 'tandus' tersebut.

“Itu proyek kan belum diserahterimakan, jadi apapun yang terjadi sampai dengan buruknya kualitas pengerjaan, ya kita minta pertanggungjawaban kontraktornya. Wong masa pemeliharaannya kan masih 3 bulan lagi,” ujar Sis, panggilan akrab Siswantono enteng. abd

Bookmark this post: