Kader PG 'Kampanye' Salahi AD/ART

Bisa Didiskualifikasi

JOMBANG – Sejumlah partai peserta pemilu kepala daerah (Pilkada) Jombang diketahui belum berani menyatakan diri dengan calon yang diusung. Alasan klasik yang selalu mengemuka, karena surat rekomendasi dari pusat tentang penunjukkan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) hingga kini belum diterima.

Salah satu partai peserta, Partai Golkar (PG) menyatakan keengganannya membidik seorang kader untuk dicalonkan dalam 'pertarungan' Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang, Juli depan. Hingga kini pun, partai bergambar beringin tersebut belum juga terlibat aktif untuk mengelus kadernya sebagai cabup/cawabup.

Menyikapi hal ini, Fadholi, salah satu kader PG di legislatif mengatakan, bahwa surat rekomendasi dari pusat sudah merupakan harga mati. Terlebih lagi, ia menyebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PG Jombang, tidak bisa melakukan langkah inisiatif untuk menentukan seorang yang nantinya bakal dimunculkan di Pilkada Jombang, 4 bulan mendatang.

“Ya, sampai saat ini kita masih menunggu datangnya surat rekomendasi dari DPP itu,” singkatnya.

Menurutnya, rekomendasi dari DPP PG yang diyakini bakal turun pada awal April itu, hanya akan menetapkan nama untuk calon wakil bupati (cawabup). Pasalnya, dari survei yang dilakukan oleh oleh lembaga survey independen (LSI), Partai Golkar di Jombang hanya memiliki 6 kursi di legislatif.

“Jelasnya kita harus menggalang koalisi dengan partai lain. Kalau soal cabup kan bisa diambilkan dari eksternal partai, dan itu bisa dimungkinkan,” tandasnya kemarin.

Ditambahkannya, rencana ke arah koalisi saat ini memang sudah menjadi fokus pembicaraan di internal PG. Namun, pihaknya masih menunggu perkembangan dari partai lainnya yang akan diajak menggalang kekuatan.

“Kalau rekomendasi turun dan sudah ada yang dapat rekomnya, langsung akan dimulai koalisi,” ujar anggota dewan dari Komisi D itu bersemangat.

Lebih lanjut Fadholi juga mengkritisi langkah kader partai beringin yang berinisiatif personal melakukan aksi pengenalan diri. Ia mengatakan, meski hal itu dilakukan tanpa membawa atribut partai, namun langkah inisiatif tersebut sudah tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik.

“Toleransinya secara personal, tapi secara kelembagaan, itu tidak pas dengan AD/ART partai. Kita masih menunggu hasil keputusan DPP, memberikan rekom secara terputus dari mekanisme DPP merupakan langkah yang menyimpang dari aturan,” terangnya kepada Mojokerto Pagi.

Disinggung soal nama-nama yang sudah diajukan ke DPP ? Fadholi yang ditemui di ruang komisi enggan menjawabnya. Dikatakannya, semua kader Partai Golkar yang layak sudah di ajukan ke DPP untuk direkomendasi.

“Pastinya ada, dan semua kader yang layak dan bagus sudah dikirim ke pusat untuk di rekomendasi. Tapi entah siapa, tunggu aja rekomnya,” kelit Fadholi.

Sayangnya, saat hal ini akan dikonfirmasikan ke Ketua Umum DPD Partai Golkar Jombang, Handy Widyawan, terkait sejumlah nama kader partai yang akan di rekomendasi, dirinya masih sulit ditemui. Berkali-kali contact person-nya tak terjawab saat harian ini menghubunginya. abd

Bookmark this post: