Harga Gabah Di 3 Kecamatan Anjlok

Dewan Desak Pemerintah Intervensi Pasar

JOMBANG – Menghadapi panen raya bulan depan, Komisi B DPRD Kabupaten Jombang mendesak pemerintah setempat secepatnya melakukan langkah intervensi pasar. Desakan wakil rakyat tersebut setelah melihat perkembangan akan kekhawatiran jatuhnya harga gabah petani. Sebab, dari penelusuran harian ini, petani di sejumlah desa di 3 kecamatan, Tembelang, Megaluh dan Kecamatan Perak mengaku harga gabah mulai turun sampai Rp 1.800 – Rp 1.600/kg.

Kekhawatiran para petani di desa yang ada di tiga kecamatan tersebut tampaknya sangat beralasan. Pengakuan polos para petani tersebut karena selama ini harga gabah yang mereka jual sudah tidak menjanjikan. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sudah dipatok dengan nilai Rp 2000/kg.

“Ini sangat memprihatinkan. Sudah jelas HPP-nya itu Rp 2 ribu/kg. Makanya kita minta pemerintah segera mengambil langkah cepat dengan melakukan intervensi pasar,” geram M. Natsir, anggota Komisi B, Rabu (05/3) kemarin.

Menurut Natsir, pemerintah harus mengambil sikap tegas dan konkret untuk mengurangi semakin anjloknya harga gabah menghadapi panen raya bulan depan. Katanya, HPP yang sudah ditetapkan sebagai standar harga gabah nasional dari pemerintah itu harus bisa dipertahankan sampai di tingkat petani.

“Ketegasan pemerintah daerah sangat ditunggu para petani. Harus ada proteksi untuk kepentingan petani dan tidak hanya sebatas regulasi yang akhirnya menguntungkan pihak pihak tertentu,” tandas anggota komisi dari FKB ini di ruangannya.

Dijelaskannya, jika langkah dan upaya pemerintah hanya dalam tataran regulasi, sangat dimungkinkan tidak akan menjamin kepentingan petani. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari daerah lain yang sudah berhasil meningkatkan pendapatan petani dari hasil jual gabahnya.

“Saya berkeyakinan tetap harus ada intervensi pasar dari pemerintah. Contohnya di Bantul, Jawa Tengah. Pemerintah setempat itu mampu dan berani membeli langsung gabah dari petani dengan cara memobilisir koperasi,” jelas Natsir.

Menurut Natsir, keberhasilan Pemerintah Bantul dalam menangani persoalan harga gabah itu lebih dikarenakan keberanian dalam berimprovisasi. Mereka membeli gabah langsung dari petani dengan menggunakan program Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEB).

"Di program LUEB itu tidak hanya gabah dibeli dengan HPP sebesar Rp 2000/kg, tapi masih ditambah 10 % dari HPP. Sampeyan nggak bisa bayangkan betapa meruginya petani. Kalau di Jombang, gabah petani dibeli dengan harga Rp 1.600 - 1.800, di sana harga bisa mencapai Rp 2.200/kg,” urainya detil.

Sementara, Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) PCNU Jombang, Ir. M. Subhan menyatakan, kondisi tersebut sangat menghawatirkan bagi kelangsungan bidang pertanian di Jombang. Katanya, jika pada tahap awal musim panen saja harga sudah jatuh, kemungkinan besar pada saat panen raya nanti harga akan semakin terpuruk lagi.

“Musim panen dibeberapa desa di Tembelang, Megaluh, Perak dan lainnya masih sekitar 10% dari total persawahan yang ada di Jombang. Bagaimana nanti pada saat panen raya yang tinggal satu bulan lagi ? Bisa-bisa petaninya gulung tikar,” tegas Subhan.

Subhan menganggap, kekhawatiran para petani itu karena selain sudah menjadi rutinitas tahunan, hal tersebut juga diperburuk dengan tingginya biaya tanam yang harus dikeluarkan petani. “Setiap musim panen selalu kayak gitu. Lihat saja, biaya tanam mulai dari bibit, pengerjaan dan pupuk sudah sangat mencekik. Masak ya harus dibiarkan terus ? Kasihan para petani,” gerutunya.

Lebih jauh Subhan mengatakan, pihaknya akan mendorong DPRD setempat untuk menggunakan hak inisiatifnya dalam menerbitkan Perda tentang perlindungan petani di Jombang. Bahkan sebelumnya, dirinya bersama-sama dengan beberapa elemen yang concern terhadap petani telah meminta audiensi dengan Komisi B.

“Tapi saya nggak tahu kenapa dibatalkan ? Kita saat itu minta dengar pendapat soal penanganan pertanian di Jombang. Ya, kita dengan teman-teman Lakpesdam, PCNU, FMPJ dan elemen lainnya meminta Komisi B untuk beraudiensi,” sesal Subhan tanpa menyebut agenda pertemuan selanjutnya yang sempat tertunda itu. abd

Bookmark this post: