Bupati Jombang Habis !

Suyanto terima surat pemberhentian jabatan sebagai Bupati Jombang dari Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Halim Iskandar, Rabu (26/3).

JOMBANG – Berakhir sudah masa jabatan Suyanto sebagai Bupati Jombang. Hal itu setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Halim Iskandar mengirimkan surat pemberhentian jabatan Bupati Jombang kepada Suyanto, Rabu (26/3) malam.

Uniknya, surat pemberhentian yang seharusnya cukup via Sekretaris Dewan atas 'perintah' pimpinan DPRD, ternyata tidak dilakukan. Dalam acara yang berlangsung hingga malam hari itu, seluruh jajaran pimpinan dewan dan Muspida Jombang sengaja diundang untuk mendengarkan isi pemberhentian yang dibacakan Ketua DPRD setempat.

Mekanisme tidak lazim tersebut sempat pula diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Halim Iskandar. Menurutnya, surat pemberhentian Suyanto sebagai Bupati Jombang bernomor, 170/155/415:23/2008 tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah itu sebenarnya tidak perlu menghadirkan seluruh jajaran dan pejabat terkait.

“Sebenarnya tidak ada aturan yang menetapkan tentang mekanisme pemberitahuan. Artinya, bisa saja kemudian surat itu diluncurkan oleh sekretariat kemudian diterima oleh Bupati, selesai,” ujar Halim blak-blakan.

Menurut Halim, niatan mendatangkan seluruh jajaran Muspida tersebut dilandasi atas kesepakatan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati. Alasannya, agar proses 'woro-woro' surat pemberhentian Bupati Jombang itu dapat memberikan sebuah bentuk pembelajaran bagi masyarakat.

“Bahwa setiap tahapan pelaksanaan Pilkada ini kita upayakan, kita lalui dan kita lakukan dengan penuh tanggungjawab. Sehingga tidak lagi kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran atau ada tahapan-tahapan yang tidak dilakukan secara bertanggungjawab, karena ini prinsip,” terangnya lugas.

Ditambahkan oleh Halim, acara yang tergolong formal tersebut sudah menjadi prinsip yang dianut oleh DPRD agar dapat menjadi bagian dari pendidikan politik di masyarakat. Dikatakannya, dengan pemberitahuan model undangan itu dapat menumbuhkan semangat terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada di Kabupaten Jombang.

“Dengan cara formal ini, kita berharap agar kepedulian masyarakat terhadap iklim Pilkada Jombang yang kian dekat ini dapat terbangun lagi. Kepentingan kita tidak lain hanya untuk penguatan pendidikan politik masyarakat terhadap tahapan-tahapan Pilkada,” tukas Halim di hadapan Muspida.

Lebih jauh, Halim juga menjelaskan, proses penyerahan yang terbilang cepat dan terkesan mendadak itu telah sesuai dengan acuan perundang-undangan yang berlaku. Pihaknya menyebut, penyerahan surat pemberhentian Bupati Jombang terhitung dari diserahkannya surat pemberitahuan pemberhentian itu adalah 6 bulan.

“Jadi kalau dihitung dari bulan Maret ini bukan 5 bulan tapi 6 bulan. Itu semua kita sesuaikan dengan ketentuan aturan yang ada utamanya terkait tahapan pelaksanaan Pilkada bersama antara Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur,” katanya.

Selain itu, Halim yang didampingi Wakil Ketua DPRD setempat, Lukman Oesin menegaskan, agar Bupati Jombang dapat secepatnya menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa jabatan Bupati. Ia meminta, dalam waktu 30 hari setelah surat pemberitahuan pemberhentian jabatan, Bupati sudah menyelesaikan LKPj-nya kepada DPRD.

“Bupati segera menindaklanjutinya dalam rentang waktu itu setelah penyerahan surat pemberhentiannya,” pungkasnya.

Dimintai tanggapan atas pemberhentian dirinya sebagai Bupati ? Suyanto mengatakan, bahwa pemberhentian dirinya sebagai Bupati secara mendadak itu bukan merupakan beban. Menurutnya, hal itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sih biasa-biasa saja Dik. Yang penting dijalani tanpa beban,” singkatnya. abd/rid

Bookmark this post: