RSD Jombang Sembrono !

Dewan Desak Evaluasi Diagnosa

JOMBANG – Kasus meninggalnya Ichlasul Amal (8), akibat Demam Berdarah Dengue (DBD) hari Minggu lalu, semakin menguatkan dugaan akibat ketidaktepatan dokter mendiagnosa penyakit. Pasien anak yang di rawat selama 6 hari di ruang ICU Central Rumah Sakit Daerah (RSD) Jombang itu tak tertolong nyawanya setelah hampir 4 kali dilakukan cek darah tak juga ditemukan positif DBD.

Catatan buruk tersebut kian menambah daftar panjang rapor merah RSD Jombang terhadap pelayanan maksimal bagi masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan hasil uji klinis awal yang menyatakan Ichlasul Amal tak terindikasi DBD. Ironinya, positif DBD yang menyerang bocah kelas II MIN I Kauman Jombang itu diketahui setelah pihak rumah sakit melakukan berkali-kali pemeriksaan.

Dikonfirmasi hal ini, orangtua korban, Syaifuddin (40) pun mengakui, deteksi yang dilakukan dokter saat menangani anaknya sangat lambat. Warga Perum Griya Jombang Indah, RT VI/RW 04, Jombang ini menyayangkan, lemahnya diagnosa dokter terhadap penyakit yang menyerang anaknya tersebut semakin memperburuk kondisi tubuh putra pertamanya.

“Yang pasti anak saya meninggal bisa dikarenakan lamanya deteksi penyakit oleh dokter yang menangani. Masak meriksa gitu sampai makan waktu hampir 3 hari ? Persoalannya itu kan apa karena alatnya sudah tua atau memang dokternya yang nggak bisa,” gerutunya dengan nada sedih.

Ia mengisahkan, awal anaknya sakit dengan panas tubuh tinggi sudah dibawanya ke Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang. Namun, saat itu dokter menyatakan, bahwa uji laboratorium darah Ichlasul Amal tidak ditemukan DBD.

“Waktu saya bawa ke RSI masih negatif hasilnya. Tapi setelah itu panasnya kambuh lagi dan langsung saya larikan anak saya ke RSD Jombang. Nah, di ruang Seruni itu langsung diperiksa dan dicek darahnya sampai hampir 5 kali baru ditemukan positif DBD,” ratap lelaki yang sering dipanggil Pak Jimbun ini galau.

Hal senada juga sempat diutarakan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jombang, Andy Bhinuko. Dalam sebuah wawancara dengan Mojokerto Pagi beberapa waktu lalu, pihaknya juga mengingatkan bahwa kasus parahnya gejala DBD hingga berujung kematian, akibat salah dalam mendiagnosa penyakit. Kesalahan diagnosa dini terhadap penyakit oleh dokter tersebut berakibat sangat fatal dan ujungnya nyawa pasien bisa tak terselamatkan.

“Karena pada saat pasien dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut akhirnya tidak bisa tertolong lagi,” terangnya.

Ditambahkannya, kemungkinan lain dari kesalahan diagnosa tersebut dikarenakan minimnya peralatan yang ada di laboratorium. Hal tersebut sebagai salah satu penyebab kurang validnya diagnosa awal yang dilakukan. “Makanya kita akan ajukan anggaran untuk melengkapi peralatan tersebut, terutama di 34 puskesmas yang ada. Bahkan, kita juga lakukan pelatihan untuk memberikan pemahaman terhadap terhadap kesalahan diagnosa,” jelas Andy.

Menyikapi masalah kesalahan diagnosa DBD hingga berujung kematian pasien, Sekretaris Komisi D DPRD Jombang, Fadholi prihatin terhadap kualitas pelayanan di RSD Jombang. Seharusnya, kata Fadholi, dengan buruknya penanganan tersebut perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap kevaliditasan diagnosa.

“Padahal tahun lalu sudah ada pelatihan untuk menambah kualitas dan validitas hasil pemeriksaan, tapi kenapa masih saja terjadi kesalahan ? Harusnya dievaluasi itu, masak setiap kasus kematian pasien, baik DBD maupun lainnya selalu ujungnya salah deteksi penyakit,” geramnya, Senin (11/2) kemarin.

Politisi Partai Golkar (PG) ini juga mendesak agar Pemkab Jombang secepatnya merealisasikan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) penanganan Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) di Kabupaten Jombang. “Kalau diundur-undur waktunya, saya yakin kekuatan hukum untuk penanganan DBD akan berlarut-larut,” desaknya di ruang komisi.

Di tempat terpisah, Wakil Direktur RSD Jombang, drg. Budi Nugroho mengatakan, dirinya tidak dapat memberikan penjelasan secara detil tentang kaitan dugaan salah diagnosa DBD Ichlasul Amal. Ia mengelak, bahwa kewenangan untuk memberikan penjelasan validasi diagnosa penyakit seseorang harus secara medis.

“Maaf itu bukan kewenangan saya dan saya nggak mau komentar lebih jauh soal itu,” elaknya sembari berlalu. abd

Bookmark this post: