Dinkes Dinilai Gagal Tangani KLB DBD Jombang

18 LSM Desak Reformasi Manajemen Dinkes

JOMBANG – Sebanyak 18 elemen masyarakat menuntut reformasi manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkeskab) Jombang. Hal itu menyusul kurangnya perhatian dan penanganan dari Dinas Kesehatan setempat terhadap penderita Demam Berdarah Dengue (DBD). Ironinya, kondisi tersebut dianggap sebagai pemicu kian meroketnya jumlah pasien demam berdarah di Kabupaten Jombang, akhir-aknir ini.

Puluhan aktivis yang melakukan unjukrasa di gedung dewan Dinkes setempat lambat terhadap upaya penanganan pasien DBD. Mereka meminta Komisi D DPRD Kabupaten Jombang ikut mendesak Dinkes setempat mengambil langkah strategis terhadap penanganan DBD. Para pengunjukrasa yang membawa sejumlah poster bertuliskan kecaman tersebut juga mengungkap kegagalan Dinkes selama ini.

“Akibatnya selama rentang Januari kemarin, sebanyak 14 orang meninggal dunia dan 177 lainnya dirawat, ini kan ironis. Tetap kita mendesak agar Dinas Kesehatan di reformasi manajemennya,” tandas Musyafa', seorang dari anggota LSM yang ikut dalam hearing dengan anggota dewan dan pejabat Dinkes di ruang Paripurna DPRD, Senin (04/2) kemarin.

Dilain hal, Koordinator aksi, Aan Anshori dari Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBHNU) yang ditemui Mojokerto Pagi sebelum melakukan public hearing dengan Komisi D dan Dinkes menilai, pemerintah daerah sangat lemah dan tidak sensitif terhadap jaminan kesehatan masyarakat. Hal itu, menurut Aan, dapat dilihat dari semakin meningginya angka korban DBD yang meninggal maupun dalam perawatan.

"Harus ada penanganan kongkret dan cepat dari pemerintah. Salah satu tugas pemerintah tidak lain memberikan jaminan kesehatan masyarakat secara baik. Untuk itu, kita mendesak pemerintah betul-betul tidak hanya menetapkan DBD sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Tidak bisa dibayangkan jika DBD di tahun ini memakan korban luar biasa,” tandas Aan sengit.

Dikatakannya, pemerintah kurang bisa mengambil pelajaran dari kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Dari data yang berhasil didapat, di tahun 2007 lalu dilaporkan sebanyak 686 pasien terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas.

“Sementara yang 21 orang gagal diselamatkan ! Ini kan sebuah persoalan yang bisa dijadikan pelajaran. Mengapa hal tersebut masih belum cukup untuk menumbuhkan kepedulian dan mengingatkan tugas pemerintah dalam menjalankan misi kesehatan bagi masyarakatnya," ungkap Aan dengan nada tanya.

Dari peristiwa unjukrasa 18 LSM tersebut, sempat pula mereka berorasi dan menggelar berbagai poster hujatan kepada pemerintah terutama Dinas Kesehatan. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan, Komisi D yang membidangi masalah kemasyarakatan dan kesehatan tersebut menyilakan para demonstran melakukan pembicaraan di ruang Paripurna DPRD.

Dalam tanggapannya, Komisi D yang diketuai Mas'ud Zuremi menyatakan dukungan dan sependapat dengan para aktifis LSM tersebut. Di hadapan Kadinkeskab Jombang, dr. Andy Bhinuko, anggota Komisi D bersedia mendesak Bupati untuk menerbitkan aturan hukum yang menjamin pembebasan biaya pengobatan gratis bagi pasien DBD.

“Termasuk melakukan langkah penanggulanan DBD secara cepat dan aman serta melakukan reformasi manajemen di tubuh Dinkes,” tandasnya. “Jadi kalau untuk masyarakat seluruh anggota Komisi mendukung,” sambung Sutaji yang disambut tepuk meriah.

Tidak hanya itu, DPRD juga dituntut untuk membentuk Pansus Demam Berdarah (PDB) dan kajian terhadap penggalian strategi komprehensif untuk menghindari pengulangan wabah DBD. Diantara 7 tuntutan para pengunjukras, salah satunya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan DBD. abd

Bookmark this post: