Proyek Kimbangwil Susut 50 Paket

Jaminan Naik 5 % dari HPS

JOMBANG – Paket pengerjaan proyek APBD tahun 2008 di Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Diskimbangwil) Kabupaten Jombang menyusut hingga 50 paket. Diduga penyusutan paket proyek kali ini akibat parahnya pengerjaan proyek APBD 2007 lalu oleh para rekanan.

Dikonfirmasi hal ini, Imam Maksudi selaku panitia di pengerjaan proyek 2008 Diskimbangwil setempat membenarkan, bahwa paket proyek APBD tahun ini hanya terealisasi sebanyak 76 paket proyek. Namun pihaknya mengelak, bahwa berkurangnya jumlah paket proyek pemerintah tersebut dikarenakan pagu anggaran APBD 2008 untuk proyek sangat minim.

“Yang jelas anggarannya yang berkurang dan paket proyek kita hilang 50 paket. Kalau masalah amburadul, saya pikir kemungkinannya kecil, tapi memang proyek tahun 2007 sangat memprihatinkan,” akunya, Senin (21/1).

Kepada Mojokerto Pagi, Imam mengakui, bahwa jumlah paket proyek tahun 2007 jauh lebih banyak dibanding tahun 2008. Dari total keseluruhan paket proyek yang dikerjakan oleh Diskimbangwil setahun lalu tak kurang dari 113 paket proyek.

“76 paket proyek itu rencananya besok (hari ini, red) akan ditempelkan di papan pengumuman. Tapi itu sifatnya hanya pemberitahuan rencana kebutuhan penyedia jasa proyek Kimbangwil tahun 2008, bukan pengumuman pendaftaran,” terangnya.

Disamping itu, menurut Imam, pihaknya tidak akan main-main dengan proses lelang untuk proyek APBD 2008 ini. Diskimbangwil menekankan kepada kontraktor selaku rekanan penyedia barang/jasa melakukan pelelangan secara bebas. Apalagi, pihaknya meminta kontraktor atas jaminan pelaksananaan sebesar 5 persen nanti berasal dari bank.

“Tidak boleh tidak karena ini aturan. Kalau dulu dengan asuransi masih bisa kita terima jaminannya, tapi untuk kali ini harus dari bank,” tandasnya.

Namun ia juga mengingatkan, bahwa jaminan pelaksanaan nanti kemungkinan bisa dinaikkan di atas 5 persen. Menurutnya, Kimbangwil akan menggunakan acuan hukum Keppres 80/2003 untuk menaikkan uang jaminan tersebut kepada kontraktor.

“Itu tertuang di lampiran Keppres 80/2003 yang menyatakan, apabila pemborong mampu dan ternyata menawar di bawah 80 % dari Harga Perkiraan Sementara (HPS), akan dikenakan kenaikan uang jaminan,” ujarnya. “Kalau saya sepakat, supaya proyek 2008 ini nggak kacau lagi kayak tahun 2007,” sambung Ir. Sucipto, Kepala Dinas Kimbangwil Kabupaten Jombang yang ditemui terpisah. abd

Bookmark this post: