BKM Siswa Lambat

APBD Sokong Rp 3 M

JOMBANG – Dipastikan seluruh siswa tingkat SMA/SMK dan Aliyah se-Kabupaten Jombang bakal tidak mendapat Bantuan Khusus Murid (BKM). Hal tersebut diakui Dinas Pendidikan Kabupaten (Disdikkab) Jombang yang menyatakan, bahwa BKM sebesar Rp 65.000/siswa tersebut hanya diperuntukkan sepertiga dari total siswa SMA/SMK dan Aliyah se-Kabupaten Jombang.

Ironinya, surat kesepakatan (MoU) pengguliran BKM untuk siswa yang ditandatangani Kepala Disdikkab Jombang terbilang lambat. Pasalnya, pengesahan program yang dijadikan embrio Bantuan Operasional Sekolah (BOS) siswa SMA/SMK dan Aliyah kedepan itu baru ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Drs. H. A. Halim Iskandar kemarin pagi.

Menanggapi hal ini, Kabag TU Disdikkab Jombang, Drs. Muntholib tak menampik, bahwa BKM untuk siswa SMA/SMK dan Aliyah tersebut tidak semua siswa menerima. Alasannya, program yang berasal dari dana sharing antara APBN, APBD Propinsi Jatim dan Pemkab Jombang itu hanya menampung sepertiga siswa dari 49 ribu siswa SMA/SMK dan Aliyah se-Kabupaten Jombang.

“Tadi pagi baru saja diteken Pak Halim (Ketua DPRD Jombang, red). Masalahnya yang terima itu nanti kan hanya siswa yang tergolong tidak mampu. Tapi yang jelas memang belum semua siswa tak mampu tergarap di BKM tahun ini (2008, red),” aku Muntholib, Senin (21/1) kemarin.

Ia mengatakan, program ini untuk memberikan keringanan bagi siswa dalam hal pembayaran uang sekolah perbulannya. Muntholib juga mengakui, adanya keterlambatan program BKM yang seharusnya bisa dilaksanakan awal tahun terkendala oleh pendataan. Namun ia mengingatkan, bahwa kepastian pemberian BKM tersebut belum dapat ditentukan waktunya.

“Mungkin juga bisa tiap tiga bulan sekali kita terimakan untuk membantu SPP-nya siswa, jadi program ini bukan menggratiskan, salah itu,” ujarnya.

Kepada Mojokerto Pagi, Muntholib menjelaskan, parameter yang dijadikan acuan Dinas Pendidikan memberikan BKM tersebut hanya kepada siswa yang memiliki kartu miskin. Jika hal itu tidak terpenuhi, lanjutnya, BKM tersebut tidak akan dapat diberikan kepada siswa.

“Dari pendataan yang kita lakukan hanya mereka yang memiliki kartu tanda miskin,” singkatnya.

Menyinggung anggaran yang direalisasikan untuk pengguliran BKM tahun 2008 kepada siswa SMA/SMK dan Aliyah ? Muntholib dengan berhati-hati mengungkapkan, anggaran yang dicairkan melalui APBP Jombang 2008 mencapai Rp 3 M. Menurutnya, anggaran milyaran rupiah tersebut tidak termasuk dana yang diberikan oleh APBN dan APBD Propinsi Jawa Timur.

“Anggaran itu kan sharing dengan rincian 40 persen APBN, 30 persen diambilkan dari propinsi dan 30 persennya lagi dari APBD Jombang. Kalau total keseluruhan untuk 49 ribu siswa, dalam setahun anggaran yang diterima bisa sampai 30 M lebih,” terangnya sembari menghitung peruntukkan anggarannya.

Sayangnya, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada salah satu anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Chamim Supa'at, mengaku belum mengetahui tentang program BKM tersebut. Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya belum mendapat tembusan atau pemberitahuan terkait pengguliran 'SPP gratis' tersebut.

“Meski MoU itu sudah ditandatangani Ketua DPRD, tapi kalau kita belum tahu mau komentar yang bagaimana ?” selorohnya di ruang komisi. abd

Bookmark this post: