Komisi C : ‘Sikat Kontraktor Nakal’

Buat Form dan Buka Hotline

JOMBANG – Tak karuannya pengerjaan proyek fisik APBD Jombang 2007 kian menegaskan pengerjaan infrastruktur di tahun 2008. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang mengaku tidak ingin kecolongan lagi atas kinerja kontraktor di tahun ini. Melalui Komisi C, diharapkan saat proyek berjalan nanti ada pengawasan secara melekat di tingkat masyarakat.

Anggota Komisi C, Bahana Bela Binanda menegaskan, pihaknya tidak akan menolerir hasil pengerjaan proyek APBD 2008 yang dalam waktu dekat ini ditenderkan. Dari sejumlah paket proyek milik tiga dinas teknis Pemkab Jombang, Komisi C meminta masyarakat dan semua elemen untuk ikut serta memperketat pengawasan jalannya proyek.

“Semua anggota Komisi C sepakat dan telah disetujui untuk pembuatan form (lembar laporan/pengaduan, red) yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat per wilayah yang mendapat pengerjaan proyek,” tandas Bela kemarin.

Bela mengingatkan, agar kontraktor lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mengerjakan pekerjaan proyeknya. Sebab, form yang dibagikan nanti akan memuat laporan masyarakat setempat tentang pekerjaan yang dihasilkan oleh para rekanan.

“Didalam lembaran itu nanti masyarakat dapat memberikan laporan tertulis per item tiap proyek yang dikerjakan di wilayahnya. Setelah itu masyarakat dapat langsung melaporkan catatannya ke Komisi C,” jelas anggota dewan dari PDIP ini menyarankan.

Menurut Bela, dengan metode pengawasan langsung oleh masyarakat akan dapat mengimbangi kinerja Komisi C dalam menindak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Praktisnya, kata Bela, masyarakat akan dilibatkan pada proses pengawasan yang lebih intens. Terlebih lagi, dugaan penyimpangan spek yang tertera dalam dokumen kontrak kerap dilakukan oleh para rekanan.

“Sebab jelas tidak mungkin kita dapat mengetahui keseluruhan hasil pekerjaan kalau bukan masyarakat setempat yang melaporkan. Kita nggak peduli siapapun kontraktornya, sekalian biar tau rasa kalau pekerjaannya diawasi masyarakat,” gertak pria kelahiran Ponorogo ini sengit.

Selain itu, di ruang komisi, Miftahul Huda juga sependapat dengan Bela, bahwa selama ini amburadulnya kinerja kontraktor dalam setiap pengerjaan proyek pemerintah akibat kurangnya pengawasan. Menurut Huda, form tersebut akan ditembuskan ke Sekretaris Daerah (Sekda) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang.

“Setelah itu akan ditandatangani pimpinan komisi, PPK (pejabat pembuat komitmen, red) dan konsultan. Makanya di tahun ini (2008, red) kita akan efektifkan pengawasan dengan mengikutsertakan masyarakat,” tandasnya. Bila perlu kita akan buka hotline atau kontak person anggota Komisi C yang bisa dihubungi sewaktu-waktu,” sambung Bela. abd

Bookmark this post: