Kinerja Jeblok, 21 Pejabat BKB Bablas

JOMBANG – Kurang maksimalnya kinerja Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Jombang selama ini memaksa Pemkab Jombang melakukan rotasi. Hal tersebut terungkap saat pelantikan 36 Pejabat Eselon IV Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BKB Pemkab Jombang Bertempat di ruang Bung Tomo Pemkab Jombang, Rabu (16/1) kemarin.

Dari pelantikan pejabat yang dilakukan langsung Bupati Jombang, Suyanto itu, kedapatan dari 36 pejabat yang dilantik 21 diantaranya adalah pejabat BKB Kabupaten Jombang. Rotasi pejabat BKB tersebut dipicu karena kian meroketnya fluktuasi angka penduduk Kabupaten Jombang selama perjalanan tahun 2007 lalu.

Disamping itu, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, Drs. Munif Kusnan, rotasi kepemimpinan di tiap satuan kerja (satker) terutama di BKB, merupakan implementasi Perda tentang Kelembagaan Pemkab Jombang. Dalam pelantikan kali ini, pergantian pejabat rata-rata dari unsur Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLKB) yang menempati Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 21 kecamatan.

”Ya itu, dari tahun ke tahun kinerja BKB mengalami kemerosotan hingga berakibat pertumbuhan penduduk terus bertambah,” gerah Munif.

Mantan Kepala Bawasda yang ditemui usai pelantikan ini mengatakan, disamping mengganti 'enerji' baru, proses pelantikan tersebut juga merupakan instruksi dari presiden dan gubernur. Jika hal itu tidak dilakukan, jelas akan berdampak pada tugas dan kinerja satker yang kian tidak terprogram.

”Masak semakin lama kok semakin turun kinerjanya. Kalau dulu ada program KB dengan NKKBS-nya (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, red) tapi sekarang kan nggak ada,” keluh lelaki berkacamata ini sembari meninggalkan wawancara.

Sementara dalam pidatonya, Bupati Jombang, Suyanto mengingatkan, pentingnya penguatan kinerja BKB. Bentuk penguatan kinerja tersebut dilakukan melalui peningkatan kelembagaan, peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM, serta perencanaan yang tepat dan inovatif.

”Keseriusan dalam peningkatan pelayanan publik ini harus mempunyai skala prioritas pembangunan, khususnya di sektor KB (Keluarga Berencana), dalam hal ini BKB merupakan leading sectornya,” ujar Bupati.

Menurutnya, penguatan kerja BKB adalah dengan peningkatan kapasitas kelembagaan BKB, Perencanaan (Rapetada) yang dituangkan dalam APBD harus lebih tepat, inovatif, kian meningkatnya SDM BKB, kualitas pelayanan dan soliditas team work.

”Terlebih lagi, kata Suyanto, dedikasi, loyalitas serta integritas aparatur harus lebih meningkat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu pula, Suyanto menandaskan, bahwa pergeseran jabatan maupun promosi jabatan struktural adalah semata-mata dilakukan karena perjalanan karir seseorang secara alamiah dalam lingkup pemerintahan.

”Bukan karena like and dislike. Saudara adalah orang yang terpilih di antara yang dipilih, orang yang terbaik di antara orang yang baik, orang yang termampu di antara orang yang mampu bekerja dengan cara melaksanakan tugas pokok fungsi secara optimal dan profesional,” paparnya. abd

Bookmark this post: