ANTI free sex & film porno Indonesia
indonesia

Kunjungan

KPK
Photobucket
Jangan Tunggu Lama ! Pasang Iklan Disini...

Data Raskin Pemkab Kadaluarsa


DPRD : ‘Data BPS Bermuatan Politis’


JOMBANG – Realisasi program pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) tahun 2008 se-Kabupaten Jombang dipastikan belum dapat dinikmati keseluruhan oleh masyarakat miskin (maskin). Hal tersebut diperkuat dengan tampilan data Pemkab Jombang yang digunakan acuan penyaluran raskin, sudah kadaluarsa.


Ironinya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang selaku pemasok data mengakui, bahwa angka konkret yang digunakan masih memakai siklus data maskin dua periode lampau. Parahnya lagi, hingga kini institusi vertikal tersebut belum pernah melakukan pendataan kelanjutan setelah berakhirnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 lalu.


Pokoknya sejak BLT selesai, kita sudah nggak di perintah lagi untuk melakukan pendataan. Ya itu, data tahun 2005 yang sampai saat ini kita pakai,” aku Kasi Sosial BPS Jombang, Isman, Rabu (16/1) kemarin.


Menurut Isman, jumlah penduduk miskin yang tertulis tahun 2005 itu merupakan hasil verifikasi data yang terkumpul dari beberapa indikator yang menjadi standar penilaian maskin. Dan lagi, selama melakukan pendataan, pihaknya tetap menggunakan pijakan yang ditentukan oleh BPS Pusat.


Dari situ kita kembalikan ke pusat yang kemudian divalidasi menjadi data utuh untuk jumlah maskin di Kabupaten Jombang. Persisnya sesuai dengan data raskin itu, 78.044. Jadi acuannya tetap dari pusat,” paparnya detil.


Menyoal lampaunya data yang dijadikan landasan Pemkab untuk program raskin tahun 2008 ? Kasubag Kessos di Bagian Sosial Setdakab Jombang, Yuli Sugiarti tak menampik tentang angka tersebut. Dijelaskannya, secara keseluruhan total jumlah maskin di program raskin tahun ini, 78.044 Rumah Tangga Miskin (RTM). Disamping data yang sudah 'uzur', pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak dengan penetapan pagu raskin melalui SK Gubernur yang berjumlah sama dengan total RTM.


Kalau riilnya bisa lebih dari 78.044 Mas. Tapi kita nggak bisa apa-apa karena SK-nya mengamanatkan seperti itu. Lagi pula pendataan yang kita lakukan tidak terpakai,” keluhnya.


Kepada Mojokerto Pagi, Yuli menjelaskan, data usang tersebut akhirnya digunakan sebagai ukuran jumlah RTM se-Kabupaten Jombang yang layak mendapat bantuan raskin tahun 2008. Ia juga mengungkapkan, dari angka tersebut muncul biaya yang langsung diback up dari anggaran APBN 2008.


Pastinya, beras medium yang kita hargai Rp 1.600/kg/RTM itu totalnya mencapai 780.440 ton beras. Karena masing-masing RTM, kita bagi 10 kiloan untuk 10 bulan kedepan. Yang jelas, bukan dari anggaran APBD Jombang,” tukas Yuli di ruangannya.


Mengomentari kadaluarsanya data BPS yang dijadikan pijakan tersebut, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono mengatakan, pihaknya sangat tidak sepakat dengan model data yang dimiliki BPS. Sebab menurutnya, data yang dibuat BPS selama ini banyak bermuatan politis dan diragukan validitasnya.


Jelas politis ! Mana mungkin dalam waktu tidak kurang dari 40 hari, data yang terkumpul oleh para relawan bisa dijadikan acuan ? Makanya saya bilang banyak muatan politisnya,” caci Joko berulang-ulang dengan nada tanya. abd

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

0 komentar:

[+/-]Click to Show or Hide Old Comments

Posting Komentar

Komentar Anda ?

Mampir Donk


ShoutMix chat widget
Photobucket
 

Copyright 2009 All Rights Reserved Magazine 4 column themes by One 4 All