KDRT Jombang Meningkat 45 Kasus

WCC Tuding Pemerintah Dan Aparat Tak Serius

JOMBANG – Dari data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Jombang selama setahun lalu, menunjukkan angka yang cukup mengejutkan. Terhitung sejak Januari hingga akhir Desember tahun 2007, dari 6 jenis kasus kekerasan tersebut, tercatat sebanyak 87 kasus mendera kaum perempuan. Dan selama setahun itu pula, rating Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terutama pada istri terbilang paling tinggi hingga mencapai 52 persen atau 45 kasus.

Tidak hanya itu, catatan lain dalam hal tindak kekerasan tersebut, terungkap kasus kekerasan terhadap anak juga tergolong memprihatinkan. Kumpulan data yang diperoleh Mojokerto Pagi mengungkapkan, kasus kekerasan yang dialami anak di bawah usia 18 tahun terdapat 15 kasus. Dari belasan kasus tersebut, 12 diantaranya kasus perkosaan anak di bawah umur dan 3 kasus pelecehan seksual.

“Itu pada tahun 2006. Kalau tahun 2007 lalu, WCC mencatat ada 27 kasus kakerasan terhadap anak yang kita dampingi. Antara lain, 10 kasus perkosaan, 13 kasus pelecehan seksual dan 4 kasus kekerasan dalam pacaran,” beber Sholahuddin, Koordinator WCC Jombang, Selasa (08/1) kemarin.

Dari terungkapnya data kasus tersebut, Sholahuddin meyakini, bahwa kasus yang sebenarnya jauh lebih banyak dibanding yang terangkum dalam data kekerasan setahun lalu. Menurutnya, kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur masih merupakan sebagian kecil dari kasus yang terjadi.

“Kasus itu ibarat fenomena gunung es, begitu juga yang terjadi di Jombang. Itu yang didampingi WCC, tapi faktanya kasus yang lepas dari pendampingan, jumlahnya relatif banyak,” aku Udin, panggilan akrab Sholahuddin.

Lebih jauh Udin menjelaskan, faktor yang menyebabkan anak mengalami kekerasan tidak lepas dari beberapa alasan klasik yang mendasari anak terjebak kekerasan. Alasan yang melatarbelakangi seorang anak menjadi korban kekerasan akibat mudahnya pelaku membohongi dan memberi harapan serta iming-iming pada anak.

“Di lain sisi, anak-anak mudah ditakuti hingga tidak dapat berbuat banyak ketika pelaku menyatakan maksudnya,” terang Udin.

Menyinggung sikap pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap respon tindak kekerasan tersebut ? Udin yang didampingi anggota WCC lainnya menyebut, respon aparat terkait dan pemerintah sangat kurang. Dikatakannya, pemerintah dan aparat penegak hukum selama ini terkesan kurang begitu serius untuk mengawal tindak kekerasan terhadap anak dan KDRT.

“Sangat kurang serius dalam menanganinya. Padahal kalau mengacu Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, pemerintah bertanggungjawab atas warganya terutama dalam hal pemenuhan hak-hak anak,” jelasnya.

Sikap apriori dari para aparat penegak hukum juga mendapat kritikan tajam dari WCC. Menurut Ifa, Undang Undang Perlindungan Anak tersebut tidak hanya berlaku untuk pemerintah saja melainkan aparat penegak hukum tetap menjadi bagian ikut menyelamatkan akibat kekerasan terhadap anak.

“Kalau respon ada tapi tidak serius. Apalagi penegak hukum merupakan pilar penting dalam pemberlakuan UU No. 23/2002,” cerca perempuan berjilbab ini dengan muka serius.

Sementara, Alifianda Mariawati, Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur menyatakan, sistem hukum di Indonesia terhadap kekerasan terhadap perempuan belum berjalan efektif. Salah satunya adalah belum berpihaknya sistem hukum kepada korban. Menurutnya, sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia masih menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan lawan jenisnya.

”Sehingga perempuan seringkali kesulitan dalam menghindari dan menjaga diri dari tindakan kekerasan,” lanjutnya via seluler. abd

Bookmark this post: