Hearing Pupuk Mentok Di Dewan

Suasana hearing Komisi B dengan distributor dan instansi Pemkab Jombang yang membidangi pertanian dan pengawasan pupuk

JOMBANG – Belum normalnya distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang belakangan ini, memaksa Komisi B DPRD setempat kembali bereaksi. Berdasar temuan gunungan ribuan pupuk di 2 gudang milik produsen dan pengaduan masyarakat terhadap kelangkaan pupuk belakangan ini, Kamis (17/1) kemarin, sejumlah instansi terkait dipanggil ke gedung dewan untuk dimintai keterangan.

Hearing yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Jombang itu, Komisi B terpaksa 'menyeret' Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) setempat untuk menjelaskan duduk perkara dari sulitnya petani mendapatkan pupuk. Selain dua institusi pelaksana dan pengawas distribusi pupuk tersebut, Komisi B juga memanggil 3 distributor pupuk, UD. Mujiarto, Kembar Jaya dan KUD Mitra Tani.

Dari perjalanan dengar pendapat antara Komisi B dengan beberapa institusi terkait itu sempat terjadi perang argumentasi dan saling tuding. Aksi saling tunjuk tersebut akhirnya mementahkan pertemuan hingga tidak ditemukannya kesimpulan dari keruwetan distribusi pupuk di Kabupaten Jombang. Komisi B menuding, distributor selaku pelaksana pembagi ke tingkatan kios/pengecer pupuk ke petani ternyata tidak optimal.

"Jatah DO sudah kita ambil dari gudang kok ! Apanya yang salah ? Untuk distribusi selanjutnya juga telah kita lakukan sesuai breakdown yang diberikan Dispertan," elak H. Munif, satu diantara perwakilan distributor sengit.

Munif yang ditemui Mojokerto Pagi usai hearing mengaku, bahwa pihaknya selama ini masih wajar-wajar saja dan sudah sesuai aturan dalam pendistribusian pupuk. Ia menyilakan anggota dewan untuk mengecek secara benar tentang stok dan penebusan pupuk yang sudah digulirkan ke tiap kios/pengecer.

“Biar saja wong mereka tidak tahu yang sebenarnya. Tapi yang jelas bisa dicek kalau kita sudah melaksanakan aturan, permanian dari mana dan siapa yang bermain,” kelitnya lagi sembari diangguki perwakilan distributor yang lain.

Mendapat kesempatan berbicara, M. Sofwan mengatakan, sebenarnya keruwetan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang tidak seharusnya terjadi. Hal tersebut akan dapat terminimalisir jika saja ada sebuah badan penyangga dana semacam Buffer Stock.

“Saya yakin jika ada buffer stock, akan mampu menyangga kebutuhan disaat mendesak,” ujar anggota Komisi B dari FPDIP ini seraya memutuskan bahwa hearing tidak menemukan kesimpulan.

Menyikapi hal tersebut, M. Natsir anggota Komisi B mendesak perlu adanya penyelesaian yang tidak hanya parsial saja. Bahkan, ia meminta adanya solusi alternatif untuk menghindari ketergantungan petani terhadap pupuk kimia.

"Repotnya petani masih belum berubah dari kebiasaan memakai pupuk kimia. Coba saja kalau petani menggunakan alternatif pupuk alamiah, saya rasa tidak akan ada ketergantungan dan kepincangan dalam distribusi pupuk, inilah yang harus kita hindari,” saran anggota dewan dari FKB ini tegas.

Menanggapi langkah alternatif ini, Kadispertan, Drs. Suhardi mengatakan, bahwa pihaknya saat ini telah menyiapkan pembinaan pembuatan pupuk bokasi. Ini dilakukan untuk membangun kesadaran pada petani agar tidak tergantung pada pupuk kimia.

“Insya Allah tahun ini sudah tersosialisasi,” singkatnya.

Terpisah, aktifis Forum Masyarakat Petani Jombang (FMPJ) Miftahul Ilmi, SE sangat mendukung jika Dispertan akan melakukan pengembangan pupuk bokasi di Jombang. Sebab, selama ini FMPJ juga telah melakukan pelatihan pembuatan pupuk berbahan alami.

"Kita dukung kalau memang Dispertan serius mengembangkannya. Sebab, pupuk bokasi sangat direspon positif oleh petani,” terangnya. abd

Bookmark this post: