Dana Propinsi Tak Jelas, KPUD Bingung

APBD Kucurkan Rp 7,9 M

JOMBANG – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Jombang 2008, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang mengaku masih kebingungan mengalokasikan minimnya anggaran untuk Pilkada. Hal tersebut lebih diperparah dengan belum adanya kejelasan dana sharing yang berasal dari APBD Propinsi Jatim. diperuntukkan dari APBD Propinsi.

Menurut Ketua KPUD Jombang, Erfan Effendi, anggaran yang diterima KPUD Jombang dari APBD hanya berkisar 7,9 M. Katanya, dengan anggaran tersebut pihaknya kesulitan untuk menghitung pengalokasian biaya yang digunakan untuk rincian pelaksanaan Pilkada 2008 Jombang.

“Coba dihitung dengan logika saja, anggaran kita cuma segitu (7,9 M, red). Lagi pula dana sharing yang dijanjikan oleh propinsi hingga kini tak jelas berapa nilainya,” keluh Erfan kemarin.

Kepada Mojokerto Pagi, Erfan juga mengaku, hingga kini anggaran yang dipatok dari APBD 2008 tersebut juga belum dapat dicairkan. Padahal menurut Erfan, seharusnya diawal tahun ini KPUD Jombang sudah dapat melaksanakan sejumlah program yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada Jombang.

“Waktu kita hanya tinggal 6 bulan ke depan menjelang pilkada Jombang, Juli depan. Harusnya saat ini kita sudah bisa menata program menjelang pilkada nanti,” tuturnya.

Lebih lanjut ia juga mengungkapkan, bahwa sejak tanggal 17 – 21 Januari 2008, KPUD sudah membuka kegiatan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk persiapan pilkada. Diakuinya, untuk pembentukan PPK dan PPS tersebut pihaknya terpaksa mengeluarkan biaya tak kurang dari Rp 200 juta.

“Bayangkan saja, untuk pembentukan PPK dan PPS saja kita butuh dana sekitar Rp 200 juta, dan itu sudah terjadwal dari pendaftaran hingga seleksi peserta,” ungkapnya berulang-ulang.

Menyoal dana sharing dari APBD Propinsi Jatim, Erfan mengatakan, persoalan tersebut tergantung dari kesepakatan yang terjalin antara Pemkab Jombang dan Pemprop Jatim. Menurutnya, dana segar tersebut nantinya akan dapat digunakan sebagai penyangga kekurangan anggaran APBD Jombang untuk KPUD.

“Sampai sejauh ini belum ada kesepakatan tentang berapa nilai yang akan dikucurkan oleh propinsi untuk kita. Katanya sih masih mengkaji persoalan biaya untuk melaksanakan pilkada sendiri. Jadi saya sendiri nggak tahu berapa besarnya dana dari propinsi itu,” urainya.

Disisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jombang, I Nyoman Swardhana sempat mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menyetujui anggaran yang diplot untuk KPUD Jombang di pilkada nanti sebesar Rp 9 M. Kesepakatan yang telah dilakukan antara Pantia Anggaran (Panggar) DPRD dengan Tim Anggaran (Timgar) Eksekutif itu diperuntukkan biaya KPUD dan pembentukan Panwaslu.

“Kita menyepakati untuk KPUD kita berikan anggaran Rp 8 M dan Panwaslunya sekitar Rp 1 M lah,” tukasnya ketika evaluasi hasil koreksi APBD Jombang 2008 dari Gubernur kepada Pemkab Jombang di gedung dewan beberapa waktu lalu. abd

Bookmark this post: