Prabowo Kritik Liberalisasi Pemerintahan SBY

Sempat ‘Enggan’ Tandatangan Kontrak Politik

JOMBANG – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto menyebut, kebijakan pemerintah saat ini mengarah ke liberalisasi ekonomi. Bahkan, neo liberalis perlahan mulai diciptakan sebagai sebagai kebijakan nasional.

“Harus ditentang. Dan saya siap menentang kebijakan nasional yang mengarah ke liberalis dan neo liberal,” tandas Prabowo di depan massa yang memadati Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Dusun Gedangkeret, Desa Banjardowo, Kec/Kabupaten Jombang, Kamis (25/6).

Menurut cawapres pasangan capres Megawati Soekarnoputri itu, kebijakan nasional yang beraroma liberal sangat menyengsarakan rakyat. Dengan suara keras dan parau, Prabowo meminta, agar masyarakat tidak terlena dengan kondisi pemerintahan saat ini yang jauh dari aspirasi kerakyatan.

“Apakah kita akan memilih pemimpin yang liberal ? Yang bisanya hutang dan menjual bangsa ke negara asing ? Sudah berapa triliun asset kita terbuang jika hasil yang didapat masih dalam cengkeraman asing ?” lantang mantan Danjen Kopassus ini di podium.

Ia mencontohkan, pemerintah tidak mampu mengendalikan pasar bebas secara global. Akibatnya, rakyat hanya sebagai penonton dan kekayaan bumi Indonesia dibuang habis ke negara lain.

“Masak rakyat yang hampir 60 persen hidup sebagai petani hanya dapat 1,6 persen anggaran negara atau hanya Rp 16 triliun ? Mana yang selebihnya ? Sistem harus dirubah dan perubahan harus terjadi,” tegas Prabowo yang juga Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) ini disambut aplaus hadirin.

Disisi lain, anak mendiang begawan ekonomi nasional, Sumitro Djoyohadikusumo ini sempat menyentil kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kepada wartawan, Prabowo menyatakan, bahwa penyelenggara pemilu di Indonesia itu belum maksimal dalam menjaring pemilih.

“Masak secara nasional untuk Pilpres kali ini, naiknya jumlah hak pilih cuma 5 juta dari 49 juta orang ? Saya kuatir, legitimasi pemimpin yang akan datang tidak kuat,” kritiknya.

Menariknya, usai pidato, Prabowo yang ‘dicegat’ dan disodori kesepakatan 8 poin kontrak politik oleh para petani terkesan enggan melakukannya. Alasannya, dalam poin tersebut, para petani tidak mengikutsertakan pelaksanaan dan dukungan Keluarga Berencana Nasional.

“Saya sepakat, dan akan saya tandatangani jika program KB Nasional juga diikutkan dalam kontrak politik,” pintanya dihadapan massa dan wakil petani, Aji Mubarok.

Sebelumnya, kemasan ‘kampanye’ dalam ajang Silaturahmi Ketua DPN HKTI bersama Petani dan Pengurus HKTI tersebut, Bupati Jombang, Suyanto dalam pidatonya sempat melontarkan ajakan memilih. Ditanya hal ini, Suyanto yang juga Ketua DPC PDIP Jombang tersebut menampik tudingan ikut berkampanye.

“Saya ini sebagai Wakil Ketua DPP HKTI Jawa Timur. Jadi, kapasitas saya bukan sebagai Bupati,” elaknya usai acara yang kemudian berlanjut gropyokan tikus di Kecamatan Bareng, Jombang. abd

Baca juga :

www.beritakota.net

Bookmark this post: