Budi Nugroho, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mengungkapkan, gaji ke 13 akan diterimakan kepada PNS pada 24 Juni 2009. Hal tersebut menurut Budi, mengacu pada kesepakatan yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan BPKD untuk pencairan gaji tersebut.
“Sesuai koordinasi, kita sepakati untuk pencairannya tanggal 24 Juni nanti,” jelas Budi via ponsel, Sabtu (20/6).
Lebih lanjut, Budi mengingatkan, agar para PNS yang telah menerima gaji ke 13 nanti dapat menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya tidak berharap, uang bayaran satu kali penggajian tersebut dipakai untuk kebutuhan yang jauh dari manfaat.
“Kita menginginkan jangan dipakai untuk keperluan sesaat yang tidak ada manfaat dan gunanya. Tapi, saya yakin kok, teman-teman yang menerima nanti menggunakan sesuai dengan kebutuhan,” cetus lelaki yang sempat menjabat Wakil Direktur (Wadir) Rumah Sakit (RSD) Jombang ini tanpa ragu.
Disisi lain, kabar pencairan gaji ke 13 tersebut sempat membuat terkejut sebagian PNS. Pasalnya, meski sempat meleset dari jadwal dan angan-angan, namun harapan yang telah ditunggu beberapa lama itu akhirnya berbuah juga.
“Wah, yang bener. Kalau memang iya, bisa untuk nambah biaya sekolah anak saya.,” sambut Trisno, seorang PNS staf di Sekwan DPRD Jombang dengan ekspresi kaget bercampur gembira. “Itung-itung bisa untuk nyaur utang,” selorohnya. abd
Baca juga :
Bookmark this post: |             |
1 komentar:
[+/-]Click to Show or Hide Old Comments-
Blog Watcher on 30 Juni 2009 pukul 10.04
mengatakan...
-
-
>AWAS!!! NUANSA POLITIK GAJI KE-13
Pemerintah menyediakan anggaran Rp.143,8 triliun untuk gaji pegawai tahun 2009. Pencairannya akan dilaksanakan pekan ini. Seluruh Pegawai Negari Sipil, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer dan 14 pejabat lain termasuk Presiden, wakil presiden beserta menteri-menteri kan menikmati gaji tersebut.
Namun, ada nuansa berbeda dengan pencairan gaji ke-13 kali ini, yaitu saat mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden. Benarkah ini bermuatan politis???
Bagai udang dibalik batu, begitulah motif pemberian gaji ke-13. Sebagai bentuk upaya mensejahterahkan abdi negara, meringankan beban kebutuhan, selain itu, motif politik begitu kental mewarnai pencairan gaji tersebut. Surat edaran Dirjen Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 dilakukan pada bulan juni dan paling lambat juli 2009, mendekati masa pilpres. Pernyataan itulah yang mengundang reaksi bahwa ada makna politis di balik pencairan gaji ke-13 tahun ini.
Tidak bisa dielakkan lagi, pencairan gaji ke-13 akan mempengaruhi opini publik. Bisa jadi sebagian masyarakat menelan mentah-mentah kebijakan itu, sehingga akan mempengaruhi keputusan politiknya saat pilpres 9 juli nanti. 3,7 juta Pegawai Negeri Sipil se-Indonesia, belum lagi ditambah jumlah keluarga, anak-istri-suami dan lainnya kalau dirasionalkan dalam satu suara, akan menghasilkan keputusan yang signifikan.
Dengan demikian, prosesi pilpres yang bersih dan transparan hanya tinggal impian. Kebijakan politik ini jelas hanya menguntungkan calon incumbent.
[+/-]Show or Hide Comments
Posting Komentar
Komentar Anda ?