1.500 Lulusan UT Gagal Ikut CPNS

JOMBANG - Menyoal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang menyebut, Pemkab Jombang diskrimintatif. Pasalnya, 'lowongan' CPNS di lingkup Pemkab Jombang tahun 2008, tidak melayani para pendaftar dari lulusan Universitas Terbuka (UT) yang tercatat sebanyak 1.500 orang.

Bukan hanya itu. IGTTSD yang notabene lulusan UT itu juga mendesak, DPRD setempat ikut membantu memberikan peluang dalam proses rekrutmen CPNS Jombang. Kendati harapan tersebut kesandung SK MenPAN, namun mereka yang mendatangi Komisi A dan D di gedung dewan, Senin (17/11) tetap ngotot agar diberikan kesempatan dalam bursa pendaftaran CPNS Jombang, yang mulai dibuka pendaftarannya, 18 Nopember 2008.

Dihadapan kedua komisi, juru bicara IGTTSD Jombang, Evire Resmita mendesak, agar Pemkab Jombang mengambil langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, beberapa daerah seperti Mojokerto, Nganjuk dan lainnya telah berani mengambil terobosan untuk mengakomodir lulusan UT tersebut.

“Mohon dipertimbangkan. Sebab, ini soal apresiasi terhadap jenjang dan proses pendidikan para alumni UT. Bayangkan, tidak kurang dari 1.500 alumni sangat bergantung dengan perubahan kebijakan dalam hal seleksi CPNS,” seru salah seorang perwakilan IGTTSD dengan lantang.

Menurut IGTTSD, pemerintah harus adil dan tidak mengotak-kotakkan para lulusan yang setara dengan S-1. “Jerih payah teman-teman UT dalam menyelesaikan studinya tidak boleh dinafikan dan dianaktirikan begitu saja,” sambung Evire yang diangguki rekan-rekannya.

Sayangnya, menanggapi desakan tersebut, Komisi A maupun Komisi D menyatakan, tidak dapat memberikan jaminan terhadap realisasi dari tuntutan IGTTSD. Menurut kedua komisi yang membidangi pemerintahan dan pendidikan tersebut, hal itu sangat terkait dengan faktor regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi.

“Bukan hanya sebatas pada kebijakan pemerintah daerah saja,” jelas Ketua Komisi A, Joko Triono.

Joko menyatakan, pihaknya akan berupaya menjembatani tuntutan IGTTSD dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Dikatakan Joko, pihaknya akan mengklarifikasi permasalahan tersebut ke beberapa daerah tentang adanya terobosan penerimaan CPNS dari lulusan UT.

“Pastinya, koordinasi melalui hearing dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah, red) telah kita lakukan. Kesimpulannya memang ada kendala di aturan MenPAN,” urai Joko. “Tapi, kedepan kita tetap upayakan ada celah untuk menampung lulusan UT,” sambungnya.

Terpisah, anggota Komisi A Saihul Atho' mengaku, pihaknya telah berencana melakukan konsultasi terkait hal tersebut ke pemerintah pusat. “Rencana kita besok (Selasa, 18/11) ada agenda ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan kementrian PAN,” jelas anggota dewan dari PPP ini terbuka. abd

Bookmark this post: