Pengentasan Pengangguran Lambat

Dipicu Sistem Pendidikan

JOMBANG – Kendati tiap tahun pengangguran di Indonesia menurun sekitar 1,2 juta jiwa, namun Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Erman Soeparno menyebut, hal tersebut tergolong lambat. Menurut Erman, hal tersebut dipicu lemahnya sistem pendidikan yang ada di Indonesia.

Dikatakan Menakertrans saat kunjungan kerja di Jombang, Selasa (21/10), selama ini system pendidikan yang diterapkan masih bersifat umum. Artinya, pendidikan kejuruan masih terbilang sangat minim dan kurang.

“Sehingga, out put pendidikan yang diterima tidak selaras dengan sumber daya alam yang ada. Padahal SDA di Indonesia ini sangat banyak seperti pertanian, kelautan, energi, dan dirgantara,” jelas Erman di acara Stadium General di Kampus Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang.

Ia menambahkan, jika sistem pendidikan lebih terfokus pada model pendidikan kejuruan, bukan tidak mungkin angka penganguran akan bisa ditekan. Karena menurutnya, sumber daya manusia justru akan lebih sejalan dengan sumber daya alam yang ada.

“Tapi hal itu masih belum dilakukan di Indonesia,” terangnya.

Disisi lain, Menteri kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah ini juga mengatakan, pihaknya akan mengurangi pajak penghasilan pekerja. Itu dilakukan sebagai upaya kian meluasnya dampak krisis global yang belakangan ini juga dirasakan perusahaan di Indonesia.

Namun Erman buru-buru mengingatkan, meski pajak penghasilan pekerja dikurangi, pendapatan tidak kena pajak akan dinaikkan. Sayangnya, ketika ditanya jumlah besaran yang dikenakan pajak, Menakertrans masih enggan mengutarakannya.

“Sementara ini nilainya belum kami tentukan. Semuanya masih dalam pembahasan,” akunya.

Lebih jauh, Erman mengaku krisis global akan berdampak pada sektor perusahaan dalam negeri. Namun sayangnya, hingga saat ini lembaga yang ia pimpin belum menerima laporan secara resmi.

“Untuk berjaga-jaga, kita sudah lakukan pertemuan tripartit, antara pemerintah, asosiasi pengusaha nasional, serta serikat pekerja. Selain program-program itu, kita akan berikan insentif kepada perusahaan yang ada,” urainya.

Ada beberapa kebijakan yang lahir dalam forum tersebut, selain pengurangan pajak penghasilan dan menaikkan penghasilan tidak kena pajak, pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan yang ada.

“Sekali lagi, semua kebijakan tersebut masih dibahas. Sehingga, baik teknis maupun besaran insentif itu kita belum bisa menjelaskan. Kita berharap, perusahaan di Indonesia akan terhindar dari dampak krisis global,” lanjutnya.

Ditanya tentang adanya pengaruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ada di luar negeri? Erman menjelaskan, bahwa munculnya krisis global tidak begitu berpengaruh terhadap TKI.

“Sebab, sebagian besar TKI kita berada di Malaysia dan Timur Tengah, sedangkan krisis global kan banyak menghantam negara Eropa dan Amerika. abd/mo/bej

Bookmark this post: