Korupsi Di Jombang Akut

ARAK Kerahkan Ratusan Massa Turun Jalan

JOMBANG – Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jombang, Selasa (05/8) kemarin menuntut percepatan penanganan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Melibatkan ratusan massa, ARAK meminta agar penegakan supremasi hukum terhadap penanganan korupsi lebih dipertegas.

Menurut mereka, dugaan korupsi di Jombang sudah merajalela tanpa ada tindakan konkret dari aparat berwenang. Indikasi yang mengarah ke praktik korupsi dapat terlihat dari pengerjaan beberapa proyek besar seperti pembangunan Flay Over Peterongan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Pasar Mojoagung Jombang.

“Proyek-proyek itu penuh dengan korupsi !” teriak para demonstran.

Massa demo yang menumpang 5 truk bak terbuka itu melancarkan aksinya di 4 titik sentral di lingkup pemerintahan Kabupaten Jombang, DPRD, Mapolres, Pengadilan Negeri (PN) Jombang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Berawal dari Bundaran Ringin Conthong, aksi ARAK langsung meneriakkan orasi bernada kecaman terhadap lembeknya sepak terjang penegak hukum dalam memberantas korupsi.

“Berantas korupsi....! Berantas korupsi......!” pekik para pengunjukrasa tanpa dikomando orator.

Dari lokasi icon Kabupaten Jombang tersebut, massa bergerak melanjutkan perjalanan long march mereka menuju ke gedung dewan. Sayangnya, di gedung rakyat itu para pengunjukrasa hanya bisa berorasi dan beryel-yel di luar pagar.

Saking jengkelnya, massa ARAK yang kadung berpanas-panas di terik matahari itu pun memaksa masuk dengan melompat pagar gerbang yang terkunci rapat oleh petugas. Alhasil, mereka pun sampai dimuka pintu masuk gedung DPRD setempat dan melanjutkan orasinya.

“Kita meminta dengan segala hormat kepada anggota DPRD untuk bersedia menemui dan mendengarkan aspirasi kita. Kami mohon, pintu gerbang segera di buka untuk memberi jalan masuk bagi teman-teman kita yang masih tertinggal di luar,” teriak seorang orator dengan sound system pengeras suara.

Tak lama kemudian, massa yang kecewa atas perhatian anggota dewan melanjutkan tujuan mereka berikutnya ke Mapolres Jombang. Sama halnya di DPRD, di institusi korps baju coklat tersebut, massa kembali berorasi lantang dengan menuding Polres Jombang tidak tuntas dalam penanganan laporan tindak korupsi.

Kepada wartawan, koordinator lapangan (korlap), Aan Anshori mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu luapan kekecewaan masyarakat Jombang terhadap kinerja pemerintahan yang akuntabilitasnya diragukan.

“Contohnya adalah masih adanya pungli SPPT di wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo. Padahal, kasus ini sudah dilaporkan kepada yang berwenang, tapi kenyataannya hingga sekarang masih belum ada kejelasan,” tandas pria yang juga Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) Jombang ini berapi-api.

Menurut Aan, masih banyak lagi kasus-kasus dugaan korupsi yang hingga kini mengalami pengendapan dan stagnan tanpa ada hasil akhir yang jelas. Dikatakan Aan, dugaan penyunatan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mojoagung, indikasi korupsi di Dinas Perhubungan, pembangunan Pasar Mojoagung dan sinyalemen nakal pengadaan bibit hibrida.

Dalam press release yang disebar, ARAK menuntut agar pihak yang berwenang secepatnya mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang ada di Jombang. ARAK juga mendesak, pemerintahan Kabupaten Jombang untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (perda) transparansi yang bisa menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah.

“Selain itu, kita ajak seluruh masayarakat Jombang untuk tidak memilih calon-calon legislatif yang 'busuk' pada Pemilu 2009 nanti,” pekik Aan Anshori lantang. abd

Bookmark this post: