JOMBANG - Dugaan penyimpangan atau mark-up penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2007 yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Jombang saat ini mendapat perhatian serius oleh pihak Kejaksaan Tinggi Surabaya. Sehingga menimbulkan kepanikan tersendiri bagi pihak Dindik atau sekolah - sekolah yang mendapatkan Dana DAK Pada Tahun 2007. Walaupun saat ini baru Kepala Dindik Setyo Darmoko beserta Heri selaku Pejabat Pelaksana Tikhnis Kegiatan (PPTK) DAK Tahun 2007 di Dindik Jombang yang dimintai keterangan. Namun beberapa pihak sekolah ditengarai juga kebingungan mempersiapkan segala sesuatu jika sewaktu- waktu dimintai keterangan terkait masalah tersebut oleh pihak Kejaksaan Tinggi yang rencananya akan turun ke Kabupaten Jombang.
Ditengarai, indikasi penyimpangan pendistribusian DAK Tahun 2007 di Kabupaten Jombang paling banyak pada Item pembelanjaan alat - alat perlengkapan sekolah. Namun tidak menutup kemungkinan, bila penyimpangan juga terjadi dalam Item pembangunan fisik sekolah. Dimana, beberapa pihak menengarai bila telah terjadi Mark - Up anggaran belanja pada satuan Item yang ada.
Setyo Darmoko, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan. Bila pihaknya sempat merasa bingung menyiapkan segala sesuatu terkait masalah DAK karena dipanggil dan dimintai keterangan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi. " saya sedang bingung mas, karena dipanggil dan dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait masalah DAK yang ada di Kabupaten Jombang Tahun 2007," ucap Setyo pada wartawan Koran ini yang secara kebetulan bersamaan dengan salah seorang kontraktor jombang yang juga akan menumui dirinya. Setelah dirinya keluar dari ruangan Kepala Tata Usaha Dinas Pendidikan.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bila saat ini pemanggilan dirinya oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hanya sebatas dimintai keterangan. " untuk sementara waktu ini, saya masih sebatas dimintai keterangan terkait masalah DAK yang ada di Kabupaten Jombang. Setelah itu, agendanya ada Tim dari Kejaksaan Tinggi yang akan turun ke Kabupaten Jombang. Dan mengenai Tim yang akan datang ke Jombang terkait masalah DAK tersebut, saya juga telah menghubungi pihak Kejaksaan Negeri Jombang," jelasnya.
Tidak hanya itu, Setyo juga memaparkan. Bila pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi terkait masalah DAK Tahun 2007tersebut, tidak hanya Kabupaten Jombang. Tetapi beberapa kabupaten lain juga akan dipanggil terkait masalah tersebut. " kalau yang dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi terkait masalah DAK bukan hanya kabupaten Jombang saja, tetapi beberapa Kabupaten lain juga akan dipanggil terekait masalah tersebut. Setahu saya ada 9 Kabupaten selain jombang yang akan dipanggil terkait masalah itu. Dan untuk informasi lebih lanjut, silahkan sampan hubungi pak Tholib," pungkas Setyo.
Dilain pihak Muntholib selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang saat dikonfirmasi terkait pemanggilan Kepala Dinas Pendidikan Jombang beserta PPTK pelaksanaan DAK Tahun 2007 yang ada, Dirinya mengelak bila telah terjadi penyimpangan atau penyelewengan dana DAK Tahun 2007 yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Dirinya mengatakan bila pemanggilan yang dilakukan tersebut merupakan tugas dari Kejaksaan Agung pada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan pemantauan terkait masalah DAK. "Pemanggilan Kepala Diknas dan PPTK dana DAK Tahun 2007 Kabupaten Jombang hanya sebatas pemeriksaan pendistribusian dan realisasinya saja, bukan terkait masalah penyimpangan. Dimana pelaksanaan DAK Tahun 2007 Kabupaten Jombang, menurut Surat Pertanggung Jawabannya (SPJ) yang ada sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) nya," jelas Muntholib.
Dirinya juga menjelaskan, bila pemanggilan Kepala Dindik beserta Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Alokasi DAK di Kabupaten Jombang bukan sebagai tersangka, namun pemanggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut hanya sebatas meminta keterangan tentang pendistribusian DAK." Pemanggilan Kepala Diknas dan PPTK dana DAK Tahun 2007 Kabupaten Jombang hanya sebatas pemeriksaan pendistribusian dan realisasinya saja, bukan terkait masalah penyimpangan. Karena pengawasan pendistribusian DAK memang secara langsung diawasi oleh Kejaksaan Tinggi, sesuai dengan instruksi dari Kejaksaan Agung," pungkasnya.
Sementara itu Hadi Sis selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut ketika ditemui terkait masalah tersebut menyatakan, bila dirinya telah berusaha semaksimal mungkin menekan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Tahun 2007 yang ada di Jombang. “ saya sudah semaksimal mungkin menekankan pada seluruh sekolah yang mendapat dana DAK agar tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apapun. Selain itu saya juga telah membuat pernyataan resmi bermaterai untuk menghindari terjadinya penyimpangan,” tegas Hadi.
Dilain pihak Rokim, salah seorang kontraktor di Jombang mengatakan. Bila pembangunan dengan menggunakan DAK yang diperuntukkan bagi sekolah SD/MI tersebut sangat syarat dengan mark - up. " perencanaan pembangunannya dari pihak konsultan, namun pelaksana pekerjaannya adalah Komite sekolah dan pihak sekolah. disinilah letak kerawanan mark-up tersebut. Pasalnya, bisa dipastikan bila pihak pelaksana pekerjaan kadang kalanya tidak melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan oleh pihak konsultan perencana dengan sesuai dan benar. Walaupun dalam proses pelaksanaan pekerjaannya dibantu dengan pengawasan konsultan. Terlebih lagi, dalam pembangunan tersebut. Pihak komite sekolah ataupun pihak sekolah kan tidak memakai kontrak kerja seperti apa yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana pekerjaan pada saat dirinya memenangkan tender," jelasnya.
Sementara itu Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada beberapa waktu lalu pada wartawan menyatakan. Bila sampai saat ini kasus DAK yang ada di Jawa Timur sudah ada Empat perkara yang masuk, diantaranya adalah kasus DAK Kabupaten Jombang, Kediri, Nganjuk dan Madiun. “ yang jelas saat ini di Kejaksaan Tinggi Jawatimur sudah Empat kasus DAK yang masuk. Saat ini masih dalam Tahap penyidikan, jadi tersangkanya masih belum ditentikan,” jelas Wakajati Jatim M. Hudi.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bila penentuan tersangka nanti dapat ditentukan setelah adanya gelar perkara dan nama – nama tersebut telah ditentukan oleh para penyidik. “ yang jelas, setelah penyidik menentukan para tersangka. Maka akan diadakan gelar perkara didepan pera pejabat Kejati dan jaksa senior. Apabila nanti sudah mendapatkan keputusan tetap sebagai tersangka, maka tidak mungkin orang tersebut statusnya menjadi mundur menjadi saksi,” tegasnya.
Bookmark this post: |             |
1 komentar:
[+/-]Click to Show or Hide Old Comments-
Unknown on 12 Agustus 2008 pukul 12.15
mengatakan...
-
-
>Diknas & Kejaksaan Tinggi Jawa Timur diduga Jadi Preman & Makelar Proyek ???
Judul diatas awalnya tentu sulit dipahami, karena:
1. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan preman dan proyek
2. Apa hubungan aparat hukum/jaksa dengan proyek kok bisa jadi
makelar
3. Bagaimana preman kok bisa jadi makelar proyek? Bagaimana aparat
hukum/jaksa kok bisa jadi preman
A. untuk itu bisa dilihat kronologis peristiwa yang terjadi:
1. Tanggal 9 Juli 2008, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mengundang
seluruh Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan Kota di propinsi Jawa
Timur (dengan penekanan undangan bahwa Kepala Dinas kabupaten dan
Kota harus hadir sendiri, tidak boleh diwakilkan) dan Perwakilan
Sekolah2 di kabupaten dan kota di Jawa Timur yang menerima bantuan
dana dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus
(DAK)/Dana APBN, untuk rehabilitasi gedung SD yang rusak dan program
peningkatan mutu SD (sekolah dasar) yang berupa pembelian buku, alat
peraga pendidikan dan multi media,
dengan thema pertemuan sebagaimana tertera dalam undangan dan
spanduk dalam ruangan pertemuan yakni: "sosialisasi program hukum
dan pelaksanaan DAK tahun Anggaran 2008"
Tempat acara di Hotel Royal Orchids Garden, Kota Batu, Jawa Timur
2. Berturut-turut berbicara didalam forum tersebut:
a. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang meberikan kata
pengantar
b. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang memberi gambaran sekilas
kenapa harus melakukan acara tersebut dan menyatakan bangga bahwa
permintaanya dipatuhi, bahwa seluruh kepala dinas hadir tanpa
diwakilkan kepada staff. Untuk itu diminta menyimak apa yang akan
disampaikan oleh para asisten dari kantor kejaksaan tinggi jawa
timur.
c. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur yang memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK
pendidikan tahun anggaran 2008
d. Asisten Intel (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang juga
memaparkan tentang bagaimana pelaksanaan program DAK pendidikan
tahun anggaran 2008. Baik Aspidsus maupun Asintel Kejaksaan Tinggi
Jawa Timur dalam memaparkan pelaksanaan program DAK pendidikan 2008
tersebut, menjelaskan berdasarkan paper/naskah yang dibagikan
panitia acara sebelum para peserta memasuki ruangan. Paper/naskah
tidak ada keterangan bahwa ini penjelasan dari siapa atau dari
instansi mana.
Baik Adpidsus maupun asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur intinya
menekankan, agar perwakilan kepala sekolah yang hadir dan para
kepala dinas se-jawa timur (untuk diteruskan kepada sekolah2
diwilayahnya) dalam melaksanakan program DAK tahun anggaran 2008,
khususnya dalam pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu
sekolah, berpedoman kepada paper/naskah tersebut.
Jadi pertemuan atas undangan Kejaksaan Tinggi jawa Timur tersebut,
khusus membahas pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu
sekolah yang merupakan salah satu bagian dalam program DAK
pendidikan tahun 2008.
e. Bagian Penerangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Intinya menerangkan bahwa sebaiknya apa yang disampaikan Aspidsus
dan Asintel dipatuhi oleh Kepala Dinas dan sekolah, dari pada nanti
kena sanksi hukum. Peserta yang tadinya sedikit banyak sudah merasa
tertekan, ter-intimidasi, Dalam session ini perasaan ter-intimidasi
semakin kuat, karena Bagian Penerenagan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
ini sambil berceramah diselingi menyanyikan lagu2 yang dirubah
liriknya, misalnya,... awas kalau tidak ikut akan terkena bahaya...
awas hati hati nanti bisa saya kau kumasukkan bui (penjara)... awas
jangan anggap enteng nanti kamu akan kena kerangkeng(kurungan )..
hahaha... hihihi bisa masuk penjara dsb. (lagu asli untuk film
cinderela versi indonesia)
f. Para peserta yang selain sudah merasa tertekan ini juga semakin
bingung, karena sebenarnya untuk pelaksanaan program DAK ini secara
keseluruhan maupun yang dibahas didalam forum tersebut (pengadaan
barang untuk peningkatan mutu) sudah diatur didalam buku panduan
petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan DAK tahun anggaran 2008 yang
berisi peraturan menteri, Surat edaran Dirjen dsb, dimana dalam
juknis tersebut juga sudah berdasar pada beberapa peraturan
perundangan yang berlaku. (sebagaimana juga disebutkan oleh para
pejabat kejaksaan tinggi jawa timur pada awal acara, bahwa tidak
perlu risau bahwa dengan melaksanakan program DAK, termasuk
didalamnya pengadaan barang untuk peningkatan mutu, sesuai dengan
juknis berarti sudah mentaati peraturan yang lain seperti Kepres
tahun 1980 dsb)
g.Tetapi pada pembicaraan selanjutnya yang berdasar paper/naskah
yang dibagikan tersebut, para peserta menjadi tertekan dan bingung.
Sebab jika ini adalah acara sosialisasi pelaksanaan program DAK
tahun 2008, yang berwenang adalah pihak Depdiknas sesuai dengan
tingkatan wilayah masing masing. Dan harusnya dalam program
sosialisasi, adalah bagaimana peserta dapat memahami juknis tersebut
dengan benar dengan menerangkan secara lebih jelas dan mempelajari
secara bersama buku juknis tersebut.
Tapi yang disampaikan adalah paper/naskah yang tidak diketahui dari
instansi mana yang membuatnya, yang dikatakan bahwa ini adalah
penjabaran juknis khusus pengadaan barang untuk peningkatan mutu
dalam program DAK tahun anggaran 2008. Sehingga ada pertanyaan
(dalam hati atau bisik-bisik tentunya, karena tidak berani) jika
peserta mengikuti langkah ini, apakah benar benar benar aman secara
hukum.
Karena memang yang bicara adalah para petinggi Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur, akan tetapi dalam paper/naskah tidak tertulis, siapa penulis
naskah, dan atau dari instansi mana.
Jadi tetap saja jika melaksanakan sesuai isi paper tersebut, akan
tetapi jika suatu saat ternyata bermasalah secara hukum, atau
seperti yang lazim terjadi bahwa jika aparat tidak berkenan tetap
akan dapat dicari kesalahan, yang dapat membuat mereka (dinas dan
kepala sekolah) menjadi bermasalah dengan hukum, dihadapan aparat
hukum termasuk salah satunya adalah para jaksa. Sebab semua pihak
bisa saja mengelak dengan mengatakan bahwa paper/naskah itu adalah
bukan tulisannya atau bukan dari instansinya.
h. Keresahan ini juga muncul karena mekanisme pengadaan barang
untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008, sudah
dijelaskan dengan sangat jelas didalam juknis.
Tapi dalam penjelasan berdasar paper/naskah tersebut oleh para
petinggi kejaksaan tinggi hal yang sebetulnya tidak terlalu rumit
sebagaimana tertera dalam juknis, dibuat sedemikian rupa sehingga
nampak menjadi lebih rumit/sulit dipahami. Apalagi dengan beberapa
penambahan penambahan persyaratan yang sebenarnya tidak diatur dalam
juknis, dan terkesan mengada-ada, tetapi menimbulkan tekanan atau
perasaan terintimidasi tersendiri bagi para peserta, karena selalu
ada penjelasan, bahwa jika tidak seperti paper/naskah ini bisa saja
menjadi bermasalah secara hukum. Apalagi ada penjelasan sambil
menyanyikan lagu-lagu yang diubah liriknya menjadi lagu-lagu ancaman
untuk memenjarakan kepala dinas, staff dinas maupun kepala sekolah.
Bisik-bisik antar kepala dinas bersama staff maupun kepala sekolah
yang hadir, menyatakan benar atau salah penjelasan ini jika
dibandingkan dengan juknis, tapi yang bicara adalah para petinggi
kejaksaan tinggi jawa timur, yang punya wewenang untuk memeriksa
atau memproses orang secara hukum dan punya wewenang tanpa batas
untuk memeriksa orang semaunya.
Benar atau salah, jika tidak memenuhi dan menuruti keinginan para
petinggi kejaksaan tinggi ini bisa repot nantinya. Karena yang benar
bisa dijadikan bersalah dan tidak selamat kalau tidak nurut. Dan
jika meski melakukan hal yang tidak benar karena menuruti keinginan
para petinggi itu bisa dijadikan hal yang benar.
Bisik-bisik ini muncul karena, selain banyak hal-hal yang ditambah-
tambahkan diluar apa yang diatur dalam juknis, sehingga menambah
semakin rumit proses yang sebenarnya tidak terlalu sulit (Apalagi
dengan intimidasi yang terjadi didalam forum, membuat orang menjadi
bingung untuk melaksanakan, karena saking rumitnya untuk menjalankan
program dan takut jika salah melangkah karena diberi pemahaman yang
rumit dan menakutkan karena ancaman akan dimasukkan penjara).
Juga kalau diteliti bahwa penjelasan yang ada didalam forum
tersebut, beberapa hal sebenarnya menjadi bertentangan atau
melanggar juknis. Maka muncullah bisik-bisik itu, menjalankan juknis
bisa menjadi salah, menjalankan apa yang disampaikan dalam forum,
itu bisa juga menjadi melanggar juknis dan artinya bisa
dikategorikan melanggar hukum. Wah.. wah..wah.. maju kena mundur
kena... sama-sama bisa masuk penjara.. Tapi karena yang punya kuasa
adalah para petinggi hukum ini, ya kita nurut saja apa yang
dikehendaki oleh mereka. Demikian lebih kurang saling curhat
diantara para peserta.
i. Pada situasi yang demikian, ketika acara akan berakhir, di depan
forum tampillah Bapak. Muchlis, yang menyatakan bahwa beliau adalah
utusan resmi Direktorat/ Depdiknas Pusat. Beliau mengatakan agar
para peserta tidak boleh pulang dulu, karena ada pembicara terakhir.
Menurut beliau, pembicara terakhir ini adalah pembicara Kunci.
Menurut beliau kenapa dikatakan kunci, karena ibarat ruangan tempat
forum tersebut berlangsung jika tidak dikunci, maka semua orang bisa
masuk ruangan. Maka harus dikunci agar tidak ada orang lain yang
bisa ikut masuk ruangan.
Artinya Program DAK 2008 khususnya pengadaan barang untuk
peningkatan mutu itu jangan sampai orang lain bisa ikut dalam
pekerjaan ini.
Maka ditampilkanlah oleh Bapak Muchlis, seorang direktur sebuah
perusahaan yang merupakan suplier buku, alat peraga pendidikan dan
multi media yang akan memenuhi kebutuhan dalam pekerjaan pengadaan
barang untuk peningkatan mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008.
Maka hadirin dipersilahkan menyambut kehadiran Direktur PT. Bintang
Ilmu.
Maksudnya dengan mengambil istilah ruangan harus dikunci tersebut,
agar seluruh dinas pendidikan dan kepala sekolah di jawa timur yang
mendapatkan bantuan dana dari pemerintah yang bersumber pada APBN
tersebut, memberikan pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan
mutu dalam program DAK tahun anggaran 2008 hanya kepada PT. Bintang
Ilmu sebagai distributor tunggal atau kepada agen2 pemasaran dari
PT. Bintang Ilmu saja. Orang lain tidak boleh masuk.
Bahkan sebagai utusan direktorat/ depdiknas pusat Bapak Muchlis
menyatakan, bahwa Direktur Bintang Ilmu ini kemana-mana keseluruh
Indonesia beliau ajak serta, agar dinas pendidikan dan kepala
sekolah di seluruh Indonesia tahu siapa yang diperbolehkan
melaksanakan pekerjaan pengadaan barang untuk peningkatan mutu dalam
program DAK tahun 2008. Karena PT. Bintang Ilmu sebagai Agen
Tunggal, sebagaimana disebutkan pada brosur2nya yang dibagikan
kepada peserta disitu maupun diseluruh Indonesia , mempunyai banyak
agen pemasaran.
Apalagi forum ini yang turut mengundang adalah para petinggi
kejaksaan tinggi jawa timur, dengan pesan agar kepala dinas tidak
mewakilkan kepada staff, harus hadir sendiri secara langsung. Untuk
itu harus diperhatikan oleh seluruh kepala dinas dan kepala sekolah
itu, jika tidak menuruti apa yang telah disampaikan bisa berakibat
fatal bagi kepala dinas dan para kepala sekolah.
j. Di depan forum Direktur Bintang Ilmu, menyampaikan bahwa Bapak
Muchlis ini beliau bawa kemana-mana, keseluruh Indonesia . Agar
seluruh Dinas pendidikan dan kepala Sekolah, menjadi patuh dan
dengan patuh mereka aman.
Beliau juga menyampaikan bahwa Beberapa kepala dinas di beberapa
kabupaten, nyaris masuk penjara (beliau mengungkapkan dengan kata-
kata: kepala dinas itu karena gak nurut pada kita.. tinggal 2cm dari
pintu penjara..tinggal didorong masuk.. langsung blamm... merasakan
sengsaranya hidup dibalik terali besi/ mengutip lagu2 yang
dilantunkan Bagian Penerangan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
sebelumnya)
Karena kemudian akhirnya nurut kepada Bintang Ilmu, sebagaimana apa
yang disampaikan oleh Bapak Muchlis tadi, maka beberapa kepala
dinas pendidikan itu oleh Direktur Bintang Ilmu diselamatkan dan
tidak jadi masuk penjara.
Direktur PT. Bintang Ilmu juga menegaskan bahwa paper dan semua apa
yang telah disampaikan oleh para petinggi kejaksaan tinggi jawa
timur tersebut bersumber dari dirinya, para petinggi tersebut
tinggal melaksanakan saja.
Direktur Bintang Ilmu dalam forum tersebut juga menyayangkan bahwa
kepala kejaksaan negeri di jawa timur yang hadir dalam forum ini
hanya dua. Dia menyatakan di jawa barat, jawa tengah, banten, dan
beberapa daerah yang lain, tidak berani seperti ini. Seluruh kepala
kejaksaan negeri di propinsi lain pasti hadir jika dia membuat acara
semacam ini.
Apalagi ini Kepala kejaksaan Tinggi adalah sebagai pihak yang
mengundang dan Kepala kejaksaan Tinggi dan semua asisten yang
penting dan berkompeten berbicara langsung agar acara ini
berlangsung dan menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan.
Melihat kenyataan adanya kemungkinan ketidak-patuhan hampir semua
kejaksaan negeri ini (dilihat dari yang hadir hanya 2 kepala
kejaksaan negeri) mungkin perlu dipertimbangkan bahwa di Jawa Timur
sebaiknya nantinya proses pemeriksaan kepada dinas pendidikan dan
kepala sekolah yang tidak patuh pada arahan pada forum ini,
dilakukan oleh kejaksaan tinggi, bukan oleh kejaksaan negeri.
Dalam kesempatan itu, Direktur Bintang Ilmu juga menyesalkan bahwa
beberapa kota dan kabupaten di jawa timur telah mulai melaksanakan
proses tahap awal program DAK tahun 2008 baik berupa penetapan
sekolah penerima bantuan, sosialisasi program kepada sekolah dan
seterusnya. sebelum mendapatkan bekal dari forum ini. Ungkapan
ungkapan seperti.. Ingin masuk penjara rupanya.. dan berbagai
sindiran lainnya meluncur dari Direktur Bintang Ilmu.
Ungkapan ini muncul karena pada beberapa kabupaten dan kota yang
sudah mulai menjalankan program ini, diperkirakan pemesanan barang
tidak kepada PT. Bintang Ilmu maupun agen agen pemasarannya. sebab
PT. Bintang Ilmu belum siap.
Jadi terungkap dalam forum sebenarnya bahwa PT. Bintang Ilmu belum
selesai mempersiapkan diri untuk menjalankan program DAK tahun 2008
ini. Maka dengan diadakannya forum ini diharapkan dinas dan sekolah
jangan melaksanakan program ini dahulu.
Maka dalam penjelasan di dalam forum ini dibuatlah sebuah proses
yang cukup rumit dan proses yang panjang,lama berliku-liku (jika
dicermati sebenarnya hal itu menjungkir-balikkan apa yang diatur
dalam juknis dan bertentangan dengan juknis), barulah dinas dan
sekolah boleh menjalankan program.
(NB: padahal dalam juknis pelaksanaan DAK sudah jelas bahwa sejak
juknis selesai dibuat, apalagi sebelumnya sudah ada sosialisasi-
sosialisasi oleh direktorat kepada dinas pendidikan kabupaten dan
kota , mereka sudah bisa mulai mengawali proses pelaksanaan program
ini, yakni penetapan sekolah penerima bantuan, sosialisasi kepada
sekolah penerima bantuan dan seterusnya)
Dengan sindiran yang sedikit banyak berisi intimidasi tersebut
beberapa kepala dinas yang nama daerahnya disebut oleh Direktur
Bintang Ilmu, sebagai dinas yang tidak patuh dan tidak bisa atau
disindir dengan ungkapan tidak mau mengarahkan sekolah sekolah
penerima DAK, agar setiap programnya ada dalam kendali dan
pengkondisian dari dinas itu, hanya bisa tersenyum kecut menoleh
kekiri dan kekanan memandang rekan sejawat dari kabupaten dan kota
yang lain. Ditambah rasa takut ibarat sampai keluar keringat sebesar
butiran jagung melihat para petinggi aparat hukum yang pandangan
matanya langsung tertuju fokus kepada diri mereka.
k. Acarapun selesai, dan selanjutnya Direktur Bintang Ilmu beserta
karyawannya yang menjadi panitia acara tersebut dan para agen
pemasarannya , mendekati para kepala dinas dan kepala sekolah yang
ada, dengan menekankan agar patuh pada apa yang telah disampaikan
oleh para petinggi kejaksaan tinggi jawa timur, kalau kepala dinas
dan kepala sekolah ingin selamat dan tidak masuk penjara. Dan
diberitahukan bahwa dengan telah jelas dengan adanya forum ini,
bahwa program ini adalah program dari aparat penegak hukum/kejaksaan
dan dengan itu agar kepala dinas tidak terkena masalah hukum,
sebaiknya mau dan bisa mengkondisikan sekolah penerima DAK di
wilayahnya agar tidak menerima orang lain, sebagaimana diungkapkan
dalam forum yang menampilkan direktur Bintang Ilmu dengan mengambil
perumpamaan istilah kunci.
maka waktu para kepala dinas dan kepala sekolah berkemas mau pulang
dari acara pertemuan, sering muncul ungkapan diantara mereka..
Sudahlah kita nanti harus beli barangnya kejaksaan ini saja biar
selamat... daripada nanti dinas atau sekolah tidak beli barang dari
kejaksaan ini, pasti gak selamat. benar atau salah mereka yang
berhak menentukan.. . mereka berhak memanggil untuk diperiksa dengan
seenaknya dan semaunya kok.. walau diperiksa tidak ditemukan
kesalahan saja... pasti akan dipanggil terus menerus berkali-kali.
sampai kapok, sampai ditemukan kesalahan atau sampai terpaksa
mengaku salah. lha iya kalau rumahnya dekat dengan kantor kejaksaan
tinggi disurabaya, kalau jauh dipucuk gunung... bisa habis rumah
dijual untuk ongkos transport.. belum waktu pasti banyak hilang...
kapan ngurus pendidikan.. . juga kapan guru bisa mengajar pada
muridnya... belum lagi stress-nya.. . sudahlah biar aman kita beli
saja barang milik kejaksaan ini... bahkan pegawai bintang ilmu yang
ada
disitu ada yang menimpali.. sudahlah pak dinas harus mengkondisikan
sekolah agar harus membeli barang yang merupakan program kejaksaan
ini... meski ini dana swakelola sekolah karena merupakan dana
blockgrain, tapi pasti jika program dari kejaksaan ini tidak
berjalan maka dinas bagimanapun ada celah bisa dipanggil dan
diperiksa, dan biasanya akan merembet pada program program lain yang
dilaksanakan oleh dinas diluar program DAK. Jadinya dinas tidak aman
dan tentram. Karena tinggal dorong dikit sudah bisa masuk penjara.
sebagai contoh dalam DAK tahun 2007 beberapa daerah yang nurut dan
mau mengkondisikan sekolah harus mengikuti program kejaksaan ini
pasti selamat. sedangkan yang tidak bisa atau lebih tepat dikatakan
tidak mau mengkondisikan, karena ini merupakan dana blockgrain dan
dana swakelola oleh sekolah, meski sudah berjalan dengan baik dan
benar, akan dipanggil berkali-kali oleh kejaksaan, jadi tidak nyaman
bukan... malah pasti akan dicari celahnya pak, karena dalam
pelaksanaan dan administrasinya sebaik apapun akan dapat dicari
celahnya. Karena yang berwenang menentukan dapat diperiksa atau
tidak, diarahkan bersalah atau tidak itu adalah kejaksaan... tambah
suara suara itu lagi.
B. Melihat kronologis yang demikian itu, yang menjadi pertanyaan dan
harusnya diperiksa dan teliti adalah:
1. Dengan kejaksaan tinggi jawa timur mengundang seluruh kepala
dinas kabupaten dan kota di jawa timur dan beberapa kepala sekolah
sebagai perwakilan kepala sekolah penerima DAK tiap kabupaten dan
kota di seluruh jawatimur tadi, dengan acara sosialisasi program
hukum dan pelaksanaan DAK tahun anggaran 2008, apakah sudah tepat
menurut peraturan yang berlaku. Karena pelaksanaan program
sosialisasi dalam pelaksanaan DAK bukanlah
instansi kejaksaan. Apalagi dalam forum itu ternyata kejaksaan
menghadirkan pihak yang mempunyai kepentingan lain untuk memberikan
hal-hal yang harus dipatuhi oleh dinas dan kepala sekolah.
2. Untuk itu patut diperiksa anggaran yang dipakai oleh kejaksaan
tinggi jawa timur untuk melaksanakan acara tersebut.
[+/-]Show or Hide Comments
Posting Komentar
Komentar Anda ?