KLB DBD Jombang Ditanggalkan

JOMBANG – Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang benar-benar gusar. Status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) di Kabupaten Jombang kini ditanggalkan. Pemicunya tiada lain adalah, kian tak terkendalinya jumlah penderita dan kematian akibat serangan wabah DBD di Kabupaten Jombang.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat pun dibuat kerepotan dengan tak juga putusnya mata rantai serangan nyamuk Aides Aigepty di wilayah Kabupaten Jombang. Melalui Wakil Bupati (wabup) Jombang, Ali Fikri, posisi KLB DBD akhirnya dirubah dan ditetapkan bahwa Jombang dalam masalah demam berdarah berstatus Bencana Sosial DBD.

Penetapan status baru untuk DBD ini terpaksa dinaikkan karena jumlah korban tewas sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, prosentase penderita yang tak tertolong jiwanya tersebut mencapai hitungan 10 persen.

“Bayangkan saja, apa nggak memprihatinkan. Dari sekitar 250 pasien, 21 orang diantaranya meninggal dunia karena DBD. Ini menunjukkan kenaikan angka kematian sudah mencapai 10 persen,” jelas Ali Fikri kemarin.

Dikatakannya, status bencana sosial itu telah mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan yang menyebut penetapan status masing-masing kondisi bencana, termasuk bencana sosial. Ali Fikri juga mengatakan, jika untuk penetapan KLB, angka kematian mencapai 1 persen dibanding jumlah kasus yang ada.

“Kalau lebih dari itu, statusnya berubah menjadi bencana sosial,” katanya.

Menyinggung soal anggaran, Pemkab telah menyediakan anggaran sebesar Rp 3 miliar untuk status bencana sosial tersebut. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat bisa menggunakan dana itu untuk kegiatan penanggulangan DBD di setiap wilayah yang teridentifikasi endemis DBD.

“Kita tak membatasi anggaran untuk kasus ini, asalkan semua peruntukannya jelas,” tandasnya.

Untuk masalah status Bencana Sosial (BS), kata Ali Fikri, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah guna mengatasi wabah DBD di Kabupaten Jombang. Satu diantaranya, memberikan pelayanan gratis terhadap pasien DBD. Pelayanan cuma-cuma tersebut, menurut politisi PAN Jombang ini, hanya diperuntukkan bagi pasien katagori masyarakat miskin (maskin).

Sayangnya, sampai dengan status KLB berubah menjadi Bencana Sosial, Dinkeskab Jombang belum juga mengajukan anggaran untuk penanggulangan DBD. Ali Fikri mengaku, masih menunggu telaah staf dari Dinkes untuk mengajukan anggaran tersebut.

“Sampai sejauh ini, Dinkes belum memberikan telaah staf,” katanya memastikan.

Menariknya, ungkapan Ali Fikri ini jauh berbeda dengan yang dinyatakan oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinkeskab Jombang, Endang Setyawati. Diakuinya, Dinkes telah menyampaikan telaah staf dan jumlah bantuan kepada Pemkab. Namun, ia enggan mengungkapkan, besaran jumlah anggaran yang diajukan untuk penanganan DBD ini.

“Lho gimana sih, kita sudah ajukan telaah staf dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Kisarannya ada sekitar ratusan juta,” kelit Endang.

Dihubungi via seluler, Endang menyebut, jumlah penderita DBD di kabupaten Jombang sampai dengan kemarin mencapai 322 kasus. Angka tersebut, 21 diantaranya tak tertolong nyawanya.

“Itu data rekapan sementara, dan itu yang kita punya, selebihnya belum dihitung,” pungkasnya. abd

Bookmark this post: