Dana Tak Cair, Bencana Sosial DBD Sia-Sia

JOMBANG – Kali ini pukulan telak menghujam Pemkab Jombang dan instansi terkaitnya. Lagi-lagi, Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkeskab) Jombang sebagai institusi pengambil kebijakan masalah kesehatan dituding lambat menangani tingginya wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang.

Tudingan kurang maksimalnya kinerja penanganan wabah DBD itu karena Dinkes setempat selaku satuan kerja (satker) di bawah lingkup Pemkab Jombang dianggap kurang tanggap terhadap respon DBD. Tak ayal, status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD yang dicanangkan tak mempengaruhi kecepatan penanganan.

Melejitnya jumlah penderita dan pasien meninggal dunia akibat DBD tersebut memaksa Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) bersikap. Tak urung, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Fadilah Supari menugaskan Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim) mengambilalih penanganan DBD di Kabupaten Jombang.

Tak hanya Pemprov Jatim saja, atensi Menkes RI terhadap melambungnya frekuensi kematian dari penderita DBD di Jombang bukan tanpa sebab. Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jombang Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), Aan Anshori mengaku, seminggu lalu pihaknya telah mengirim surat kepada Menkes tentang parahnya kondisi DBD di Kabupaten Jombang.

“Jawaban Menkes sudah kita terima, isinya memerintahkan Pemprop Jatim memantau kondisi DBD di Jombang. Sebelumnya, kita meminta Menkes untuk mengambil alih penanganan DBD di Jombang ini,” ungkap Aan.

Diakui Aan, permintaan tersebut lantaran ia melihat kinerja Dinkes Jombang tak juga merespon dengan cepat kondisi DBD di tiap wilayah. Buktinya, lanjut Aan, Dinkes tidak segera mengajukan anggaran bantuan untuk bencana sosial yang telah disediakan Pemkab.

“Anggapan saya, langkah yang dilakukan Dinkes itu sama sekali tak mencerminkan kondisi darurat. Lihat saja contohnya, kenapa fogging gratis itu baru dilakukan ketika korban sudah banyak berjatuhan. Lagi pula, foggingnya hanya di beberapa wilayah saja, sementara daerah endemis sudah tak terhitung jumlahnya,” ketus pria berkaca mata minus ini heran.

Penetapan status KLB DBD yang kini berubah posisi menjadi Bencana Sosial tampaknya sulit untuk mengekang serangan nyamuk belang pembawa wabah DBD. Hal tersebut lebih dikarenakan anggaran yang disediakan untuk penanganan bencana di pos anggaran tak terduga senilai Rp 3 M dipastikan tidak dapat dicairkan.

Pasalnya, sampai saat ini pun Dinkes setempat ternyata belum juga membuat telaah staf tentang pengajuan anggaran yang dibutuhkan guna penanganan DBD di Kabupaten Jombang. Terbukti, kepada Mojokerto Pagi, Selasa (26/2) kemarin, Wabup Jombang, Ali Fikri mengaku, dirinya sama sekali belum menerima telaah staf dari Dinkes.

“Kapan ? Sama sekali kita belum terima telaah staf dari Dinkes tentang pengajuan anggaran,” bantahnya via ponsel.

Ali Fikri mengatakan, jika saja Dinkes tak juga membuat telaah staf tersebut, dipastikan dana yang diperuntukkan menangani DBD dari APBD Jombang 2008 tersebut bakal ngendon. Tentu saja, dengan tidak cairnya anggaran di pos dana tak terduga untuk darurat tersebut menjadikan status Bencana Sosial DBD yang ditetapkan untuk Jombang sia-sia.

“Tidak juga, tinggal bagaimana respon pengajuan anggaran DBD segera di buat oleh Dinkes,” elaknya.

Ali Fikri yang akhir-akhir ini getol mengkritisi kinerja Dinkes tersebut mengatakan, penetapan status baru untuk DBD ini karena jumlah korban meninggal dunia sudah melebihi ambang batas. Menurutnya, pasien DBD yang tak terselamatkan jiwanya itu kini mencapai 10 persen.

“Kalau sudah melebihi angka 10 persen, statusnya bukan lagi KLB tapi sudah merupakan bencana sosial,” tangkis Ali Fikri saat menemani sidak tim dari Biro Kesra Pemprop Jatim, Senin lalu.

Dipaparkan Fikri, dari catatan yang dimilikinya tertera jumlah penderita yang tewas karena DBD mencapai 21 orang. Ini menunjukkan angka kematian pasien akibat serangan nyamuk loreng sudah bukan lagi luar biasa melainkan bencana.

“Jika cuma 1 persen dari total jumlah kasus yang ada, itu baru dikatakan KLB. Tapi ini kan tidak, kasus kematian karena DBD cukup tinggi,” tukas Wabup yang juga orang nomor satu di PAN Jombang ini gerah.

Dalam sidak langsung ke sejumlah pasien DBD di Rumah Sakit Daerah (RSD) Jombang itu, Ketua tim Biro Kesra Pemprop Jatim, Sunaryono meminta, agar Dinkeskab Jombang lebih cepat menangani DBD yang telah merenggut 21 nyawa pasien tersebut. Selain itu, Sunaryono juga menyayangkan, langkah yang dilakukan Dinkeskab Jombang selama ini hanya berupa sosialisasi spanduk dan baliho saja.

“Itu juga penting, melainkan lebih dari itu adalah pemulihan perilaku masyarakat untuk budaya sehat dan bersih. Harus cepat ! Caranya tidak hanya lewat baliho besar, tapi langsung ke bawah, percuma buat baliho besar dengan biaya mahal tapi nggak mengena,” geram Kabag Kesehatan Biro Kesehatan Rakyat (Kesra) Pemprop Jatim ini.

Katanya, Dinkes segera lebih mengintensifkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di daerah-daerah endemis dan sekitarnya. Sebab menurutnya, penanggulangan DBD yang paling efektif adalah dengan PSN.

“Itu yang lebih efektif dan tepat sasaran ketimbang pasang baliho besar tapi dampak ke masyarakat kecil.” jelasnya saat meninjau ruang ICU Central RSD Jombang. abd

Bookmark this post: