Dana Bencana Alam Dipastikan Membengkak

Puluhan Infrastruktur Pemerintah Daerah Rusak

JOMBANG - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Jombang beberapa pekan lalu mengakibatkan rusaknya infrastruktur milik pemerintah daerah. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Jombang, terdapat lebih dari 50 bangunan yang kini ditangani tiga dinas teknis setempat.

Puluhan bangunan yang diduga milik pemerintah tersebut hancur dan rusak oleh banjir dan tanah longsor usai hujan beberapa waktu lalu. Tiga dinas teknis yang kini menangani perbaikan dan pemulihan infrastruktur tersebut, antara lain Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Diskimbangwil), Dinas Pengairan dan Dinas Prasarana Jalan (Disprasjal).

“Karena itu bagian dari tupoksi (tugas pokok dan fungsi, red) dari tiga dinas tadi, jadi untuk perbaikannya dilakukan oleh masing-masing dinas,” ungkap Yusuf Wibisono, Sekretaris Satlak PBP Kabupaten Jombang kemarin.

Yusuf merinci, dari 50 lebih bidang infrastruktur yang rusak terlanda bencana adalah 30 rumah berada di wilayah Kecamatan Mojoagung, 6 rumah di Kecamatan Mojowarno, 3 rumah di Kecamatan Wonosalam, 2 diantaranya rusak berat. Sementara 2 jembatan juga rusak dan 15 tanggul, 2 diantaranya berupa dam yang jebol.

“Dan yang ditangani Dinas Prasjal ada 2 jalan, talut dan jembatan. Tapi untuk jembatan di Desa Jarak yang menghubungkan Desa Wonomerto itu menjadi bagiannya Dinas Pengairan, karena yang rusak hanya kaki jembatan yang kemudian diganti bronjong,” jelas Yusuf.

Mengingat banyaknya jumlah bangunan yang rusak tersebut, pihaknya belum bisa mengkalkulasi angka pasti dari kebutuhan perbaikan tersebut. Pemkab akan merinci terlebih dahulu seluruh kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Setelah itu, Satlak akan membuat sistem penganggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur.

“Anggarannya masih sama seperti yang kita ajukan dulu, sekitar Rp 790 juta sesuai dengan beban kerusakan yang terjadi. Tapi itu kita ambilkan dari anggaran tak terduga tahun 2007, untuk yang saat ini masih belum,” terang lelaki yang juga menjabat Kepala Kantor Kesbanglinmas Jombang ini terbuka.

Menurutnya, sejauh ini Pemkab Jombang belum menganggarkan jumlah biaya dari total kerusakan bangunan infrastruktur tersebut. Besar kemungkinan, kata Yusuf, besaran anggaran yang dipatok dahulu akan bisa bertambah dari nilai yang diajukan sebelumnya, sebesar Rp 790 juta.

“Pasti akan ada perubahan. Entah berkurang atau tambah. Tapi yang pasti tetap akan kita cadangkan dianggaran 2008 melalui dana tak terduga. Untuk nilainya saya belum tahu,” ungkapnya.

Ditemui terpisah, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jombang, Genti Suwarno mendesak, agar secepatnya pemerintah daerah menurunkan anggaran untuk bencana. Sebab selama ini, menurutnya, dana untuk biaya bencana perlu segera dicairkan, terutama yang bersifat darurat.

“Kalau itu sangat urgen dan emergency, Pemkab tak perlu menunda penyalurannya,” katanya. abd

Bookmark this post: