Dituding Indisipliner, Halim ‘Batal’ Cawabup

Gus Dur Ancam KPUD ke Pengadilan

JOMBANG – Proses pembekuan Dewan

Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Jombang oleh Ketua Dewan Syuro, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berimbas ke pencalonan Halim Iskandar dibursa Pemilihan Umum Bupati (pilbup) Jombang.

Terbukti, ratusan pendukung PKB Gus Dur, Rabu (4/6) kemarinberunjukrasa menuntut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang mengesahkan Ikhsan Effendi sebagai cawabup PKB yang berpasangan dengan cabup dari PPP, Hj. Mundjidah Wahab.

Kedatangan mereka ke KPUD Jombang itu sekaligus memberitahukan keberadaan surat DPP PKB tentang penolakan Halim Iskandar sebagai cawabup. Dalam surat yang ditandatangani Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro DPP PKB itu menyatakan, bahwa Drs. Nanang Abdul Halim Iskandar dibatalkan keikutsertaannya di Pilkada Jombang, 23 Juli mendatang.

Menurut surat tertanggal 1 Juni 2008 itu, Gus Dur mengaku mendengar laporan dari orang yang dipercaya untuk meneliti berbagai pihak tentang sepak terjang Halim Iskandar. Berdasar laporan ‘orang-orangnya’ itu, Gus Dur dalam surat tersebut menyatakan, Abdul Halim Iskandar telah melakukan tindakan indispliner.

“Atas dasar laporan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa telah membatalkan keikutsertaannya (Halim Iskandar, red) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jombang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa,” teriak seorang pengunjukrasa membacakan surat DPP PKB di depan Kantor KPUD Jombang.

Selain itu, surat yang diantarkan oleh ratusan orang yang menumpang satu truk dan beberapa mobil tersebut menetapkan Mundjidah Abdul Wahab dan Ikhsan Effendy (MUJI) sebagai cabup dan cawabup Jombang. Para pengunjukrasa yang terdiri dari gabungan partai politik (parpol) pendukung MUJI itu terus berorasi dan beryel-yel mengecam tindakan sepihak KPUD Jombang.

“KPU harus netral, tidak memihak dan independent !” ingat Jauhari, pentolan Partai Merdeka yang menjadi salah satu gabungan parpol pendukung MUJI. “Hidup Gus Dur… Hidup PKB Gus Dur…!” sahut para pengunjukrasa dengan pekiknya.

Lebih sengit lagi, Ashrofi, seorang dari pengurus PBSD yang juga mendukung MUJI mengatakan, KPUD telah melanggar dan menghilangkan hak politik warga negara. Kasus PBSD, kata Ashrofi, menjadi contoh pembrangusan hajat politik seseorang yang telah dilakukan KPUD dengan cara menghilangkan bukti otentik kepengurusan DPC PBSD.

“Arsip PBSD dihilangkan, ini sudah merupakan bukti konkret ! Untuk persoalan PKB, kita akan berkirim surat resmi dari persatuan gabungan parpol pendukung ke DPP PKB. Kita minta DPP PKB mem-backup secara advokasi maupun dukungan,” papar lelaki berjenggot tersebut melalui pengeras suara.

Di tempat terpisah, Ketua Pokja Pencalonan KPUD Jombang, Minan Rohman tetap bersikeras dengan sikapnya mengesahkan PKB Halim Iskandar sesuai verifikasi yang dilakukan di Depkum-HAM. “Sudah jelas dan seperti yang saya sampaikan di beberapa media massa, bahwa KPUD memiliki dua parameter untuk mengabsahkan status parpol yang bersengketa melalui Menkum-HAM,” terangnya. abd

Bookmark this post: