KAMMI Tolak Naiknya BBM

Dewan Dukung Penolakan

JOMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu menyusul desakan puluhan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) Jombang yang melakukan aksi turun jalan, Kamis (22/5) sore di gedung DPRD setempat.

Sebelumnya, aksi yang melibatkan lebih dari 50 mahasiswa tersebut juga ‘menutup’ sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Mojongapit Jombang. Puas dengan penyegelan, para mahasiswa yang membawa belasan poster dan bendera itu pun bergerak menuju gedung dewan.

“Tolak...tolak...! Kita menolak kenaikan harga BBM,” histeria para demonstran sembari mengibaskan benderanya.

Sesampainya di gedung DPRD setempat, massa KAMMI dengan orasinya menolak kenaikan harga BBM dan mengecam kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi BBM untuk rakyat. Menurut mereka, kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM hingga mencapai 30% telah menyengsarakan rakyat.

KAMMI menilai, sikap tak populis dari pemerintah tersebut merupakan kebijakan yang tak pro rakyat. Pemerintah dianggap terlalu gegabah mengambil keputusan tanpa melihat kepentingan ekonomi rakyat Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan.

Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI meminta, pemerintah bersedia terbuka atas alasan defisit anggaran dan naiknya harga minyak dunia. Menurut KAMMI, dalih yang dianggap pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM adalah tidak masuk akal. Sebenarnya, pemerintah memiliki cukup peluang untuk menyelamatkan APBN tanpa harus mengorbankan rakyat.

“Jangan korbankan rakyat dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal itu,” teriak pengunjukrasa yang diiringi dengan tabuhan jaranan.

Ketua Komisariat KAMMI Jombang, Arifin mengatakan, di mata rakyat, pemerintah akan sangat terhormat jika defisit APBN dilakukan dengan efisiensi anggaran di seluruh lembaga negara. “Bukannya malah menyengsarakan rakyat. Cara lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan memberantas korupsi dan mengembalikan uang negara yang dicuri oleh koruptor,” jelasnya.

Para pengunjukrasa juga menuntut, agar pemerintah mempercepat program konversi energi alternatif dan merevisi serta memperbaiki kontrak-kontrak dengan perusahan asing, utamanya sektor migas. Konversi, menurut KAMMI, akan dapat mengurangi tingkat konsumsi energi migas dalam negeri.

“Termasuk merevisi kontrak yang diklaim dapat menyelamatkan aset negara dari 'penjarahan' investor asing,” terangnya lagi.

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya aksi mahasiswa tersebut ditemui oleh Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Drs. M. Subaidi Muchtar. Dihadapan Subaidi, mereka mendesak DPRD untuk ikut menandatangani pernyataan sikap dan mengirimkan ke pemerintah pusat melalui faximile.

“Saya sepakat dan mendukung aksi mahasiswa. Kita juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab, beban APBN yang ditanggung oleh pemerintah pusat tidak seharusnya dialihkan begitu saja ke pundak-pundak rakyat miskin. Saya akan menandatangani dan akan kita kirimkan langsung ke Jakarta,” tegas Subaidi disambut sorak gempita pengunjukrasa. abd

Bookmark this post: