Jangan Tunggu Lama ! Pasang Iklan Disini...

0 komentar

Foggingisasi nyamuk Aides Aigepty, penyebab wabah DBD

Pemkab Gusar, Warga Di Fogging


JOMBANG – Menyusul kian merebaknya wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang membuat Pemkab setempat kalangkabut. Sayangnya, gencarnya serangan nyamuk Aides Aigepty yang belakangan ini membawa kematian para penderitanya tak diikuti kecepatan Pemkab setempat melakukan pengendalian. Tak urung hal tersebut memaksa Pemkab Jombang melakukan aksi fogging massal di sejumlah desa endemis di Kabupaten Jombang.


Kabupaten Jombang yang dinyatakan sebagai daerah rawan DBD dan masuk katagori Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD, tercatat penderita DBD yang dirawat di RSD Jombang selama rentang hampir dua bulan ini termasuk tinggi. Belum lagi, catatan merah tentang tingginya kasus pasien DBD yang tak terselamatkan juga terus meroket.


Data terakhir yang sempat didapat Mojokerto Pagi menyebut, angka pasien yang meninggal dunia sejak awal tahun ini hingga memasuki pertengahan Februari 2008 sudah mencapai 19 orang. Parahnya, para penderita yang tak terselamatkan jiwanya itu rata-rata adalah pasien usia anak-anak.


Bukan tidak mungkin, angka tersebut akan terus menggunung jika instansi terkait tidak segera melakukan penanganan tepat. Sebab, data terakhir dari penderita DBD meninggal dunia Rabu lalu dialami oleh seorang bocah berusia 3,5 tahun, Muhammad Afan Zunuzul Ahma, asal Desa Mancar, Kecamatan Peterongan Jombang, anak dari pasangan Sugeng Arifin (37) – Maria Ulfa (30).


Dengan munculnya beberapa kasus DBD tersebut, akhirnya upaya pengasapanpun dilakukan. Dari pantauan harian ini, pengasapan yang dilakukan Pemkab untuk mengendalikan wabah DBD terlihat baru dilaksanakan di 5 desa di wilayah Kecamatan Jombang. Desa-desa tersebut diantaranya, Kepatihan, Sumberjo, Mojongapit, Candi Mulyo dan Desa Jombang. Disamping itu, juga dilakukan pemantauan keberadaan jentik-jentik nyamuk loreng oleh para Juru Pemantau Jentik (jumatik) Kabupaten.


Ditemui di lokasi pengasapan, salah seorang Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Joko mengatakan, bahwa di desanya terbilang banyak penderita DBD. Untungnya, menurut Joko, warga di desanya tidak sampai ngamar di rumah sakit dan tidak ada yang meninggal dunia karena DBD.


“Kita memang sengaja meminta untuk dilakukan penyemprotan demam berdarah, karena saya tidak ingin warga saya jadi korban seperti di tempat lainnya,” tuturnya kemarin.


Dikatakan Joko, pada saat yang sama, fogging dan pantauan jentik oleh Jumantik tersebut dilaksanakan di tiap-tiap rumah warga. Ia berharap, jentik-jentik nyamuk Aides Aigepty yang bersarang di wilayahnya dapat sirna dan masyarakat tidak merasa resah lagi.


“Meskipun tidak dapat menghilangkan secara keseluruhan, tapi paling tidak upaya penanggulangan DBD melalui penyemprotan ini bisa mengurangi wabah DBD yang ada,” sambung Iwan Prakosa, Ketua BPD desa setempat menyimpulkan.


Sementara Wabup Jombang, Ali Fikri yang diketahui turun langsung ke lokasi fogging tetap meminta agar instansi terkait dapat memaksimalkan upaya penanganan DBD secara terus-menerus. Pihaknya, tidak ingin penderita DBD di Kabupaten Jombang terus bertambah hingga berujung ke kematian.


“Pokoknya saya minta ditangani cepat ! Kalau untuk bencana semacam DBD, dana sudah kita siapkan. Ojok lambat sampek ngenteni sing loro gak onok (jangan lambat hingga penderita meninggal dunia, red),” ketusnya didampingi Ketua Jumantik Kabupaten, Hj. Wiwik Suyanto. abd


Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

0 komentar

Jombang Tunggu Jadwal Pemadaman Listrik


JOMBANG – Kegagalan PLN mengatasi krisis listrik nasional belakangan ini memang cukup terasa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk juga di Jombang. Meski PLN menjamin dalam seminggu kedepan pasokan listrik akan kembali normal, namun garansi tersebut tetap menimbulkan keluhan masyarakat akan pelayanan PLN.


Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN se-Jawa dan Bali ternyata juga berpengaruh di wilayah Jombang. Meski wilayah Kabupaten Jombang berada di bawah Unit Pelayanan Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN UPJ) Mojokerto, pemadaman arus listrik tersebut tinggal menunggu jadwal pemadaman.


Jadwal tunggu pemadaman bergilir yang dilakukan PLN tersebut sempat memantik keresahan di masyarakat. Meski pelanggan PLN tidak hanya konsumen rumah tangga, namun kalangan rumah tangga paling banyak mengeluhkan jasa penerangan PLN tersebut.


Kekhawatiran masyarakat terhadap rencana pemadaman bergilir arus listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah terbukti. Di Kabupaten Jombang, kepastian tentang pemadaman bergilir hanya tinggal tunggu waktu saja. Melalui Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Mojokerto Area Jombang menyatakan, aksi gilir pemadaman arus listrik tersebut hanya menunggu jadwal yang ditentukan.


Sebagian masyarakat konsumen yang sempat ditemui harian ini mengatakan, sangat kecewa jika rencana itu benar-benar dilakukan. Terlebih lagi, selama ini listrik di kalangan pelanggan rumah tangga masih merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat dinomorduakan.


Pastinya listrik buat kita sangat penting. Lha kalau sampai ada pemadaman, trus gimana kita nanti ?,” keluh seorang konsumen rumah tangga di sebuah perumahan di Jombang kota.


Menurutnya, meski pengaruh pemadaman tidak begitu besar, namun listrik masih menjadi tumpuan untuk menjalankan aktifitas rumah tangga. Pelanggan yang mengaku memiliki piranti menggunakan tenaga listrik untuk usaha kecilnya tersebut dipastikan tak dapat berjalan.


Tentu saja imbasnya usaha cucian saya jadi nggak jalan. Lagi pula, saya nggak pernah telat kalau bayar bulanannya (rekening, red),” gerutu Yayuk (40) kemarin.


Hal senada juga diutarakan oleh seorang pelanggan di wilayah PLN area Jombang kota, Tolhah (56). Warga Desa Tunggorono Jombang ini mengaku, dalam waktu dekat dirinya akan punya gawe. Hajatan pernikahan yang dianggapnya sangat berarti itu akan berantakan jika PLN memaksakan niatnya melakukan pemadaman bergilir.


Saya itu malah pingin tanya, kapan sebenarnya Jombang kena pemadaman bergilir. Masio pakai genset, tapi kan listrik juga penting untuk hajatan nikahan anak saya,” ujarnya.


Ungkapan masyarakat tersebut tampaknya cukup beralasan. Belum lagi, para usahawan yang memiliki industri, baik kecil, sedang maupun besar. Kebanyakan dari mereka juga menyatakan keluhan yang tidak jauh beda dengan pelanggan rumah tangga.


Yang jelas ada kerugian kalau jadi ada pemadaman di Jombang,” kata seorang pengusaha kecil menengah yang enggan disebut namanya.


Menanggapi hal ini, Manajer Area PLN UPJ Mojokerto area Jombang, Kemas Hamidi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jadwal pemadaman dari UPJ Mojokerto. Namun, jika jadwal pemadaman tersebut sudah ada, pihaknya tidak dapat berbuat banyak terhadap rencana pemadaman tersebut.


Yang jelas belum ada kabar dan jadwal resmi dari Mojokerto (UPJ, red) tentang pemadaman di Jombang,” jelasnya singkat.


Kemas yang dihubungi Mojokerto Pagi mengungkapkan, pemadaman yang dilakukan oleh PLN nanti juga menunggu kepastian selesainya perbaikan mesin pembangkit yang ada di PLTU Paiton. Namun Kemas berkeyakinan, di PLN wilayah Jombang tidak akan ada pemadaman seperti yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.


Mudah-mudahan saja tidak ada pemadaman seperti di daerah lainnya,” harapnya via ponsel. abd


Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

0 komentar

Mundjidah Ngeyel, Kiai Angkat Tangan


JOMBANG – Besar kemungkinan keinginan Mundjidah Wahab yang berniat terus melaju di kancah Pemilihan Bupati (pilbup) Jombang 2008 bakal terganjal. Pasalnya, beberapa ulama dan kiai NU menyatakan sikap tak setuju atas niatan Ketua PC Muslimat NU Jombang itu ‘duel’ di Pilkada Jombang.


Sayangnya, sandungan para ulama dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) itu tak membuat gentar Mundjidah. Bahkan, ia mengaku tak sepaham dengan sikap yang dikatakan oleh para ulama dan kiai NU tersebut.


Dirinya mengklaim tetap memiliki kans besar untuk lolos dalam kontestan Pilkada Jombang 2008. Suara 'minor' para ulama dan kiai dianggap Mundjidah sebagai sesuatu yang mafhum dalam pengembangan wacana dan opini dalam politik praktis.


Munjidah menyebut, sebuah keawajaran jika sebagian ulama dan kiai tidak sepakat dengan niatnya tampil dalam Pilakda Jombang pada Juli mendatang. Katanya, masalah kepemimpinan perempuan adalah wacana yang taka asing lagi dalam sejarah pemikiran Islam.


"Itu wacana lama Mas, dan muaranya sudah pasti pada tataran khilafiyah. Sah-sah saja, karena beda pendapat itu adalah hal yang wajar dalam terminologi Islam," jelasnya via seluler.


Anggota DPRD Jatim ini mengatakan, warga nahdliyin terlampau dewasa untuk menentukan sebuah pilihan yang sesuai dengan aspirasinya. Soal pemimpin perempuan, NU telah mempunyai yurisprudensi dan referensi yang matang.


"Coba anda ingat, dalam Pilpres beberapa waktu lalu, Ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi yang jadi cawapres bisa gandeng capres Megawati, masak sih kita-kita yang di daerah dan sifatnya sebagai pelaksana dari pemerintah pusat dilarang ?," tangkis Mundjidah dengan nada tanya kemarin.


Lebih jauh Munjidah menyebut, bahwa masih banyak ulama dan kiai yang sepakat dengan langkahnya maju di Pilkada. Pihaknya tetap bergeming atas dorongan ulama serta kiai yang mendukung niatnya.


Mereka kan masih belum paham tentang visi dan misi pencalonan saya. Itu kan hanya soal waktu saja untuk memahamkan visi dan misa saya,” tandas salah satu pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang ini terburu-buru.


Di tempat lain, Sekretaris PCNU setempat KH. Hamid Bishri, SE mengatakan, dirinya tidak dapat berbuat banyak atas pilihan Mundjidah. Dimintai tanggapan soal jabatan Munjidah sebagai ketua PC Muslimat ? Ia hanya menyebut, taushiyah PCNU yang diantaranya melarang atribut NU digunakan dalam Pilkada. Namun ia juga mengatakan, hal itu belum bisa diberlakukan karena masih memasuki tahap pendaftaan calon.


"Memang ada beberapa poster dan baliho milik kader kita. Tapi kita nggak bisa apa-apa, karena pendaftaran calon belum dilaksanakan. Mau gimana lagi,” terang Gus Mamik, panggilan akrab KH Hamid Bishri. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Sebagian Partai Sempalan

0 komentar

Tujuh Belas Parpol Baru Belum Terverifikasi


JOMBANG- Tercatat 17 Partai Politik (parpol) baru yang kini terdaftar di Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Jombang, diyakini belum dapat menjadi kontestan pemilihan umum (pemilu). Pasalnya, ketujuhbelas partai tersebut belum masuk verifikasi yang dilakukan Departemen Hukum dan HAM (DepkumHAM).

Munawar, seorang staf Kantor Kesbanglinmas yang bertugas mendaftar para calon kontestan tersebut mengatakan, pihaknya hanya memiliki kewenangan melakukan pendaftaran. Menurutnya, Kantor Kesbanglinmas tidak dapat memverifikasi parpol karena tugas yang diberikan sebatas administrasi.

Yang punya kewenangan verifikasi itu DepkumHAM bukan kita. Batasan Kesbanglinmas hanya administratif,” jelas Munawar.

Dikatakan Munawar, berakhirnya masa pendaftaran partai politik (parpol) baru peserta pemilu ditutup pada sepekan depan. Sebab, lanjut Munawar, 17 parpol baru akan melanjutkan tahapan verifikasi di DepkumHAM pada 28 Februari 2008.

Setelah diverifikasi dan layak secara administratif, baru nanti KPU yang akan memutuskan dan menetapkan parpol ikut pemilu,” tambahnya.

Sementara, Yusuf Wibisono, Kepala Kesbanglinmas Jombang, ketika dikonfirmasi Mojokerto Pagi, Jum’at (22/2) kemarin membenarkan, mendekati proses verifikasi yang akan diselenggarakan satu minggu kedepan, pihaknya telah menerima tujuh belas parpol baru yang sudah melaporkan kepengurusan beserta alamat kantornya. Parpol-parpol tersebut didaftarkan untuk tingkat kabupaten/ kota sampai tingkat kecamatan.

Sampai dengan hari Jum’at ini kita sudah mendapat pendaftaran parpol baru sebanyak 17 parpol. Sekali lagi dan jangan salah tulis, kita tidak melakukan verifikasi. Karena hal itu bukan kewenangan kita,” ingat Yusuf.


Diakui Yusuf, keberadaan partai baru tersebut belum dapat dikatakan layak mengikuti pemilu. Sebab parpol yang sebagian diantaranya sempalan dan pecahan partai lama itu belum ada verifikasi dan ketetapan.

"Dari Depdagri baru petunjuk pelaporan partai ke Kantor Kesbang saja. Tapi, kalau verifikasi, itu tugas Depkum dan HAM yang nantinya ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia," ujarnya.

Dari data yang berhasil didapat harian ini, parpol baru yang sudah melapor tersebut antara lain, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Republiku, Partai Demokrasi Pembaharu (PDB), Partai Bintang Bulan (PBB).

Yang lainnya itu, Partai Karya Pembangunan Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Serikat Indonesia, Partai Peduli Daerah (PPD), PDI 1973, Partai Parade Nusantara (PPN), Partai Garuda, Partai Garindra, Partai Keadilan Persatuan (PKP), Partai Matahari Bangsa, serta Partai Republik Nusantara,” tambah Yusuf.

Disamping itu, Yusuf juga mengatakan, partai yang hendak mengikuti Pemilu 2009 harus mendaftarkan diri dan menjalani proses verifikasi. Karena, pasca pemilu 2004 hanya ada tujuh partai yang sudah memenuhi ambang batas (electoral threshold, red), yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Partai Demokrat dan PAN.

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh parpol untuk menjadi badan hukum adalah mempunyai kepengurusan di 60 persen dari jumlah provinsi, untuk tingkat provinsi harus memiliki di 50 persen dari jumlah kabupaten/kota, serta untuk tingkat kabupaten memiliki kepengurusan di 25 persen dari jumlah kecamatan,” pungkas Yusuf sembari menyebut aturan yang digunakan adalah UU No. 2/2008 tentang Partai Politik sebagai pengganti UU No. 31/2002. abd



Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Bede Narkoba Ditembak

0 komentar

Edi Laksono (26) alias Ropik, tak berdaya di ruang Asoka RSD Jombang setelah diterjang timah panas SatReskoba Polres Jombang.


JOMBANG – Sampai saat ini Kepolisian Resor (Polres) Jombang belum mendapatkan tersangka lain setelah Eko Laksono (26) dan Supriyanto (24) tertangkap dalam kasus narkoba, Kamis (21/2). Tersangka utama Eko Laksono yang berasal dari Desa Janti, Wates Kediri tertangkap setelah petugas menembak kaki kiri tersangka yang diketahui membawa hampir 2600 butir pil koplo.

Awal mula tertangkapnya kedua tersangka melalui penyelidikan selama 2 bulan. Yang pertama tertangkap adalah Supriyanto sekitar pukul 10.00 wib di Jl. Sri Rejeki, Bulurejo, Pare Kediri. Lalu, pihak kepolisian mengkonfrontir Supriyanto untuk kepentingan penyelidikan menangkap temannya.

Dalam sekejab, polisi berhasil meringkus Eko Laksono di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Mojoagung, Jombang. Sayangnya, dalam aksi penangkapan tersebut, polisi mendapat perlawanan dari Eko Laksono. Karena melawan petugas dan berusaha melarikan diri akhirnya tanpa banyak bicara petugas langsung melumpuhkan dengan tembakan.

Kapolres Jombang, AKBP M. Khosim saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya masih berusaha menggali informasi untuk mengembangkan kasus yang menjadi atensi aparat tersebut. Dengan tertangkapnya Eko Laksono dan Supriyanto, warga Tulungrejo, Pare Kediri itu, diyakini masih ada sindikat jaringan narkoba lain yang tetap mengedarkan barang haram tersebut.

“Kita tidak akan berhenti disini. Kepolisian akan terus mengembangkan penyelidikan dari kasus ini. Dengan begitu kita dapat mengungkap lebih dalam tentang bukti lain yang mengarah pada tersangka lain dari keberadaan sindikat jaringan narkoba tersangka,” tandas M. Khosim kemarin.

Menurut Kapolres, Eko Laksono alias Rofiq yang memiliki KTP beralamat Tarakan Barat, Kalimantan Timur itu sebelum tertangkap sempat melawan petugas. Untungnya, polisi yang saat itu melakukan penghadangan terhadap kedua tersangka tidak meladeni aksi pemukulan yang dilakukan tersangka.

Namun ulah Eko yang terus melawan tak bisa dibiarkan oleh petugas. Akhirnya dengan terpaksa petugas menghentikan perlawanan dari tersangka dengan sekali tembakan di betis kiri Eko. Letupan timah panas yang sebelumnya diawali dengan tembakan peringatan itu langsung melumpuhkan Eko.

“Dia (tersangka Eko, red) terus melawan dan tidak bisa dikendalikan, terpaksa kita hentikan perlawanan tersebut dengan sekali tembakan,” ungkapnya.

Dari penelusuran Mojokerto Pagi, diketahui kedua tersangka adalah bandar besar (bede) narkoba di wilayah Jawa Timur. Sumber harian ini menyebut, Eko Laksono dan Supriyanto masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Apalagi Supriyanto yang berperan sebagai kurir peredaran narkoba, seminggu sebelum penangkapan baru saja keluar dari penjara dengan kasus yang sama.

Dari penangkapan kedua tersangka jajaran Reskoba Polres Jombang mendapati sejumlah barang haram berupa 2.589 butir pil koplo, Leksotan dan pil double L sebanyak 2000 butir serta hampir 600 butir obat-obatan terlarang, diantaranya Winthrop warna biru 300 butir dan Winthrop warna merah 298 butir.

“Dan barang bukti lain yang berhasil kita amankan adalah HP NOKIA tipe 3315, sepeda motor merk Honda Vario dan uang sejumlah Rp 645 ribu. Dengan tindakan tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2c, Junto pasal 82 ayat 1 dan 2 serta UU RI No. 23/1992 tentang Psykotropika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara,” terang Kapolres Jombang, AKB M. Khosim didampingi Kasat ResNarkoba, AKP Choiruddin.

Hingga berita ini ditulis, kedua tersangka belum dapat dikonfirmasi. Salah seorang tersangka Eko Laksono yang tertembak kaki kirinya kini masih terbaring di ruang Asoka RSD Jombang dengan luka tembak dibalut dan wajah bengap. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Satu Kilo Emas Raib

0 komentar

Linda Mariani (56), pelapor dan pemilik toko emas Surya Kencana.


Pelaku Masih Karyawan Sendiri


JOMBANG – Dibalut dengan kesedihan mendalam, Linda Mariani (56) terpaksa harus merelakan emas kesayangannya hilang. Emas dari berbagai macam perhiasan dengan berat hampir 1 kilogram di tokonya, Surya Kencana di kawasan Pasar Legi Citra Niaga Jombang, Jl. A. Yani Blok A-1/07 itu raib setelah diembat Siti Mudayati (31) yang juga karyawannya sendiri. Berdasar laporan yang disampaikan Linda ke Polsek Kota Jombang, akhirnya pada Kamis (21/2) kemarin tersangka berhasil diamankan ke Mapolsek Kota Jombang.


“Saya nggak tahu apa yang ia mau, padahal dia itu sudah saya beri tanggungjawab dan kepercayaan. Apalagi sudah 10 tahun Siti itu ikut saya,” geram Linda.


Diketahui, tersangka yang merupakan warga Dusun Kejambon, Desa Dapur Kejambon, RT 11/RW 03, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang itu melakukan aksinya setelah 5 bulan berjalan, sejak September 2007. Tersangka yang dibantu oleh saudaranya sendiri, Muhammad Yunus (37) asal Jl. Kertarajasa No. 23, Desa Kepanjen Jombang itu mengambil tanpa ijin emas berupa perhiasan di toko emas milik korban dengan cara digadaikan.


Berdasar laporan korban, kepolisian Polsek Kota Jombang langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil olah TKP, akhirnya didapati bahwa pelaku pencurian emas yang ditaksir bernilai Rp 250 juta tersebut dilakukan Siti Mudayah.


“Setelah itu kita lakukan penyelidikan dengan mendatangkan 3 karyawati Toko Emas Surya Kencana sebagai saksi secara terpisah, termasuk didalamnya adalah Siti Mudayah yang kini jadi tersangka. Hasilnya, dua karyawati ini yakin jika yang melakukan pencurian adalah Siti Mudayah,” jelas AKP Mudakkir, Kapolsek Kota Jombang di ruangannya kemarin.


Dihadapan wartawan cetak maupun elektronik, Mudakkir mengatakan, aksi ngemplang yang dilakukan Siti Mudayah dan Muhammad Yunus tersebut berlangsung secara bertahap. Ulah tak terpuji itu terbongkar setelah pemilik toko mengecek barang-barang perhiasan yang ia jual di tokonya. Ia pun terperanjat ketika mengetahui ada beberapa perhiasan yang hilang.


“Beratnya hampir satu kilo, pastinya 920 gram. Karena merasa ada kerugian yang tak sedikit, pemiliknya langsung melaporkan kehilangan ini ke Mapolsekta Jombang,” urai Mudakkir.


Dikatakan Mudakkir, awalnya pemilik tak merasa curiga terhadap Siti Mudayah yang melakukan pencurian. Anggapannya, tersangka tidak mungkin melakukan ulah tersebut karena sudah bekerja di tokonya selama 10 tahun. Linda sama sekali tak mengira jika aktor dibalik hilangnya emas berupa perhiasan cincin, gelang dan kalung itu adalah Siti Mudayah.


“Dari keterangan dua saksi tersebut, polisi langsung membekuk tersangka dan melakukan penyidikan ulang. Ya itu, tersangka akhirnya mengakui kalau dia yang melakukan pencurian sejak bulan September tahun 2007 lalu,” ujar Kapolsek Kota sembari menyebut pasal KUHP tentang pencurian 362.


Sementara, modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara mengutil satu demi satu dalam sehari perhiasan yang ada di brankas. Dari pengakuan tersangka, lanjut Mudakkir, emas perhiasan tersebut digadaikannya di tempat Pegadaian Negeri setempat. Terbukti, dari hasil gadai emas itu, pihaknya menemukan sedikitnya 47 lembar surat gadai perhiasan.


“Hasil uang gadai didapatkan hitungan sebesar Rp150 juta dari barang yang bernilai Rp 250 juta itu,” singkatnya.


Karyawati beranak dua tersebut dinyatakan polisi sebagai pelaku tunggal pencurian emas. Ia melakukan pencurian itu diduga memanfaatkan dirinya sebagai karyawati yang bertanggungjawab mengeluarkan dan menyimpan barang dagangan.


“Seorang yang diketahui kakaknya sendiri dan ikut membantu menggadaikan barang, sementara ini belum bisa kita tetapkan menjadi tersangka, karena penyelidikan masih kita lakukan,” tandas Mudakkir.


Disamping bendel surat gadai sejumlah 47 lembar, polisi juga menyita satu unit motor Merk Jupiter Z dengan nopol, W 3050 WT warna hitam. Tak hanya itu, korps baju coklat itu juga mengamankan kredit dari uang hasil gadai emas itu.


“Kita jerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun kurungan,” kata Mudakkir seraya mengatakan tetap mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap lebih jauh tentang adanya tersangka lain.


Di tempat terpisah, saat pemeriksaan di Mapolsekta, tersangka mengaku menggunakan uang hasil gadai tersebut untuk kepentingan ibunya. Ia juga mengatakan, memakai uang tersebut untuk merenovasi rumah yang telah ia bangun sebelumnya. Dikatakan oleh tersangka, uang hasil jarahan tersebut sebagian juga digunakan untuk uang muka kredit motor miliknya.


“Untuk kredit motor Pak. Uang itu juga saya pakai untuk keperluan rumah tangga dan membayar hutang,” isaknya lirih. abd



Perhiasan yang dicuri

Jenis Perhiasan

Jumlah

Kalung

28 buah

Gelang

20 buah

Cincin

7 buah

Ket : Mulai September 2007- Februari 2008, dengan berbagai ukuran berat

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Terkait Bencana DBD

0 komentar

Pemkab Lambat, Dewan Saling Tuding


JOMBANG – Makin tak terkendalinya serangan wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang, diduga akibat kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam penanganan. Terbukti, keganasan serangan nyamuk Aides Aigepty yang berulangkali membawa kematian penderita DBD, tak juga meyakinkan instansi terkait melakukan percepatan penanganannya.


Ditambah lagi, data yang tertera di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jombang dan Rumah Sakit Daerah (RSD) setempat, menunjukkan angka pertumbuhan kasus DBD terus meningkat. Untuk kasus kematian akibat DBD saja, dalam rentang Januari – Februari 2008, terhitung sebanyak 19 penderita meninggal dunia. Uraian data tersebut bukan termasuk rangkaian jumlah pasien penderita DBD yang diprediksikan terus berdatangan ke RSD Jombang.


Kasus terakhir serangan DBD yang mengakibatkan kematian, dialami seorang bocah berusia 3,5 tahun, Muhammad Afan Zunuzul Ahma, asal Desa Mancar, Kecamatan Peterongan Jombang. Tewasnya, anak pasangan Sugeng Arifin (37) – Maria Ulfa (30), Rabu sore lalu menjadi bukti pemerintah setempat lambat dalam penanganan.


Ironinya, gaung penerbitan Peraturan Daerah (Perda) DBD yang diharapkan menjadi pijakan untuk mengatasi DBD, hingga kini tak jelas arahnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dan pihak eksekutif dinilai kurang sigap menyikapi persoalan tersebut. Lucunya, ketika menanggapi masalah tersebut, anggota dewan terkesan kekanak-kanakan dengan saling tuding sesama anggota di komisi.


Ranahnya itu Komisi D bukan Komisi A. Dan selama ini Komisi D juga belum memberikan laporan mengenai pembahasan Perda DBD itu,” tangkis Joko Triono anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang ketika dimintai komentar atas kelambatan pembuatan aturan hukum daerah tersebut.


Seharusnya menurut Joko, yang memiliki inisiatif untuk mempercepat pembahasan pembuatan Perda DBD adalah Komisi D. Pihaknya dalam hal ini hanya sebatas menelaah yang kemudian disampaikan ke pimpinan DPRD untuk dibahas bersama.


Jadi jangan salah, selama ini kita diam saja karena belum ada inisiatif dan masukan dari Komisi D,” kelitnya lagi.


Sayangnya, saat hal ini akan dikonfirmasi ke Komisi D tidak ada di tempat. Diketahui, seluruh anggota komisi yang membidangi kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan ini tengah bepergian ke Bali. Tidak jelas maksud dan tujuan kunjungan wakil rakyat itu ke pulau Dewata. Namun, menurut sumber di kesekretariatan DPRD setempat, kesemua anggota dewan melaksanakan tugas kunjungan kerja.


Kalau kemarin kan Komisi A ke Batam selama 3 hari, dan sekarang bapak-bapak dari Komisi C dan D yang bertugas ke Bali. Waduh, pastinya saya nggak tahu Mas, yang jelas kunjungan kerja,” ungkap seorang staf Setwan yang menolak ditulis namanya.


Mengacu dari Daftar Isian Kegiatan (DIK) tahunan DPRD Kabupaten Jombang, pada hari Rabu – Jum'at, seluruh anggota Komisi D 'jalan-jalan' ke Tabanan, Bali. Tertulis pada tanggal 20 – 22 Februari 2008 itu, para anggota Komisi D melaksanakan tugas tentang P2SPP di pulau Dewata.


Di lain tempat, Wakil Bupati (wabup) Jombang, Ali Fikri mengaku prihatin atas jatuhnya korban jiwa akibat keganasan DBD di Kabupaten Jombang. Melalui selulernya, ia menyayangkan Dinkes setempat tidak segera mengambil tindakan terhadap melambungnya angka kematian akibat DBD.


Gunakan saja anggaran yang sudah kita sediakan Rp 3 M. Anggaran itu bisa dicairkan sewaktu-waktu jika memang diperlukan. Itu kan dana tak terduga dari APBD yang dialokasikan untuk penanganan bencana, termasuk DBD. Kenapa ditunda-tunda ?” herannya. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

DBD Kembali Telan Korban Jiwa

0 komentar

Pemkab Kian Lambat


JOMBANG – Kali ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang tak bisa lagi mengelak atas ganasnya serangan nyamuk Aides Aegepty. Status Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue (KLB DBD) di Kabupaten Jombang tampaknya bukan sekedar isapan jempol. Nyamuk pembawa wabah demam berdarah itu kembali menelan korban jiwa. Diketahui, bocah bernama Muhammad Afan Zunuzul Ahma (3,5), Rabu (19/2) tewas setelah terbaring lemas karena DBD.


Bocah mungil dari pasangan Sugeng Arifin (37) – Maria Ulfa (30) asal Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang itu tak terselamatkan nyawanya setelah sebelumnya sempat menginap di Rumah Sakit Anak dan Bersalin (RSAB) Muslimat, Jombang. Namun, pihak RSAB Muslimat 'angkat tangan' setelah melihat kondisi Afan, panggilan akrab korban sudah terlanjur gawat.


“Akhirnya kita mendapat rujukan untuk dirawat di rumah sakit Jombang (RSD Jombang, red) Selasa sorenya,” ungkap ayah korban saat ditemui Mojokerto Pagi kemarin.


Dengan kesedihan mendalam, Sugeng mengatakan, sebelum anaknya meninggal dunia, dirinya telah berupaya memeriksakan kondisi demam yang tak juga menurun ke dokter praktek di Puskesmas setempat. Namun, dari hasil memeriksakan sakit anaknya tersebut, panas tubuh korban tak juga menurun dan membaik.


“Sudah seminggu sejak saya periksakan ke dokter Puskesmas, kondisi panas demam anak saya nggak turun-turun, lalu saya bawa ke RSAB,” terangnya dengan diliputi histeria keluarga atas kematian Afan.


Dikonfirmasi terkait meninggalnya Afan, Kabid Pelayanan Medik dan Perawatan RSD Jombang, Muhaeni Suwito mengaku, pihaknya sudah maksimal melakukan perawatan intensif terhadap sakit korban. Ditanya adanya dugaan keteledoran dari perawat dan dokter yang menangani DBD korban ? Muhaeni mengelak, bahwa kondisi korban saat di rawat di ICU Central RSD Jombang sudah terbilang parah.


“Perawatan yang kita lakukan cukup maksimal dan intensif. Yang jelas, kondisi pasien hingga meninggal dunia sudah pada posisi grade IV,” kelit dokter berkaca minus ini tenang.


Dengan meninggalnya pasien DBD Muhammad Afan Zunuzul Ahma sekitar pukul 14.30 wib kemarin menjadi catatan Dinas Kesehatan dan RSD Jombang, bahwa tingkat kerawanan DBD di Kabupaten Jombang sudah mengkhawatirkan. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD hingga menyebabkan kematian pasien itu patut menjadi perhatian serius Pemkab Jombang dan institusi pelayan kesehatannya.


Dari data yang sempat dihimpun harian ini, selama rentang Januari hingga Februari 2008 sudah terkumpul sebanyak 18 pasien tewas karena DBD. Meruntut hingga meninggalnya Muhammad Afan Zunuzul Ahma, berarti 'koleksi' pasien tewas akibat DBD yang dirawat di RSD Jombang bertambah menjadi 19 orang.


Ironinya, belasan pasien yang tak terselamatkan jiwanya itu rata-rata dari penderita DBD anak-anak. Sebelumnya, pada 10 Februari lalu, seorang pasien anak akibat DBD, Ichlasul Amal, juga tak tertolong nyawanya. Tewasnya bocah usia 2 tahun yang sempat juga dirujuk di RSD Jombang saat itu diduga karena salah diagnosa dan sudah pada stadium III. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Perda Anti Maksiat Nggandol

0 komentar

Dewan Umbar Janji


JOMBANG –Janji penuntasan penerbitan Perda anti barang haram yang sempat digagas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang sampai kini tak jelas jluntrungnya. Hampir setahun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat larangan minuman keras (miras) dan prostitusi tersebut tak juga tersentuh oleh wakil rakyat.


Beberapa kalangan menilai, menggantungnya penerbitan aturan hukum tentang prostitusi dan miras tersebut karena tidak adanya sikap tegas dari dewan untuk menyelesaikannya. Disisi lain, wacana yang sempat mengemuka dan menjadi pro - kontra di masyarakat itu dianggap akan memasung hak-hak warga negara dalam berkehidupan.


Kontroversi Perda Anti Miras dan Prostitusi yang disebut-sebut hasil pemikiran anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD tersebut diharapkan menjadi pijakan penegakan hukum tentang bahaya miras dan prostitusi. Pun demikian halnya dengan dorongan berbagai unsur dan elemen masyarakat yang mendesak agar penerbitan Perda tersebut tak diundur-undur.


Kita mendesak agar Perda anti maksiat itu segera diselesaikan. Karena kita melihat bahaya kemaksiatan sudah merajalela di setiap sendi kehidupan masyarakat Jombang,” tandas Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH.Hamid Bishri, kemarin.


Ia mengatakan, penerbitan Perda Anti Miras dan Prostitusi tersebut sangat penting diimplementasikan untuk menjaga meluasnya kemaksiatan di Kabupaten Jombang. Jika hal tersebut tak juga ditanggapi, pihaknya menilai, dewan tidak memiliki kepedulian dan gagal melakukan tugasnya meminimalisir kemaksiatan.


Tidak ada yang tidak penting dari munculnya Perda tersebut. Bagi masyarakat Jombang, Perda tersebut dipandang sangat penting,” ujarnya.


Menurut kiai muda ini, tudingan beberapa pihak yang mengkhawatirkan kemunculan Perda anti maksiat akan melanggar hak-hak warga negara sangat tidak beralasan. Hamid mengatakan, alasan tersebut harus dibuktikan terlebih dulu dari Perda yang dihasilkan nanti,” tantang Hamid.


Disamping itu, Hamid melalui PCNU juga meminta kepada DPRD untuk berinisiatif perlunya penerbitan Perda Pendidikan dan Perda Perlindungan Petani. Sebab menurutnya, kedua perda tersebut senasib dengan Perda Anti Maksiat yang hingga kini terkatung-katung.


Ini persoalan penting yang tidak bisa ditunda-tunda kemunculannya,”hardiknya. “Yang jelas kita akan dukung dewan untuk segera menerbitkannya,” imbuh Hamid dengan suara kencang.


Menanggapi hal ini, Ketua DPRD setempat, Halim Iskandar beralasan, lamanya penyelesaian Perda Anti Miras dan Prostitusi itu lebih dikarenakan DPRD memandang penting dampak penerbitan Perda tersebut. Selain itu, pihaknya juga memikirkan solusi alternatif dari akibat yang ditimbulkan oleh Perda tersebut di masyarakat.


DPRD berkeinginan kuat untuk tidak sekedar melarang perbuatan dan perilaku tertentu, melainkan juga pemecahan masalah dari akibat larangan tersebut. Setelah dilarang, yang harus juga dipikirkan adalah solusi selanjutnya, langkah apa yang harus dilakukan,” kelit Halim.

Lebih lanjut dikatakan, sebenarnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kabupaten Jombang telah mengagendakan penyelesaian Perda tersebut. Orang nomor satu di PKB Jombang ini memperkirakan awal Maret 2008 sudah dimulai pembahasan lanjutan dari workshop yang pernah digelar beberapa bulan lalu.


"Agendanya sudah disusun, paling tidak Maret depan kita akan tuntaskan perda tersebut. Insya Allah, doakan saja,” harapnya. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Kejaksaan Lambat Sita Aset Tersangka PDAM

0 komentar

Ditahan Tak Diikuti Sita Aset


JOMBANG – Dipastikan Bambang Irawan (40) tak bisa berkutik dengan jeratan hukum atas ulahnya mengkorupsi uang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jombang senilai Rp 198 juta. Pasalnya, setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menahan tersangka, kini aparat penegak hukum tersebut mulai menginventarisir sejumlah aset yang dimiliki bekas Kabag Keuangan PDAM Jombang tersebut. Akibat ulahnya, warga Jl. Kapten Tendean Gang Bima, RT 04/RW 06, Desa Pulo Lor Jombang itu dituntut hukuman maksimal 15 tahun penjara.


Kejari menyatakan, selain ditahan karena melanggar pasal 238, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31/1999 yang diatur dengan Undang Undang No. 20/2001, Bambang Irawan juga harus mengembalikan uang hasil ngemplang itu kepada negara. Untuk itu, selama masa penahanan tersangka sejak 18 Februari 2008, Kejaksaan mulai mengumpulkan bukti-bukti aset milik tersangka.


Kita kumpulkan dulu bukti-bukti aset yang dimiliki tersangka, baru setelah itu kita lakukan penyitaan,” terang Kepala Kejari Jombang, Sumardi, SH.


Namun Sumardi menjelaskan, sebelum melakukan penyitaan aset, pihaknya akan berkoordinasi dengan pengadilan. Menurutnya, penyitaan aset tersangka tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus diketahui oleh lembaga yudikatif setingkat pengadilan.


Sebelumnya kita akan koordinasi dulu dengan pengadilan untuk penyitaan aset. Tapi saya yakin aset yang dipunyai itu tak sebanding dengan hasil korupsi yang dilakukan tersangka,” ulas Kajari.


Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Jombang, Sugimin, SH mengungkapkan, aset yang dimiliki Bambang Irawan hanya berupa sebidang tanah seluas 200 m2. Diketahui, tanah yang kepunyaan tersangka itu diindikasikan dari hasil korupsi yang dilakukan selama rentang 2005. Selama dua tahun lebih itu, uang dana pensiun dan uang rekening air non air diembat tersangka hingga total Rp 198 juta.


Sebenarnya kasihan juga, uang yang dikorupsi tersangka habis untuk keperluan sehari-hari dan aset yang dipunyainya tak cukup untuk menutup pengembalian uang ke nagara. Nilainya kalau kita hitung cuma Rp 15 juta, dan lagi rumah yang ditempatinya itu milik orangtua,” tutur Sugimin, Selasa (19/2) kemarin.


Ditambahkan oleh Sumardi, pihaknya tidak ada niatan memperlambat proses penyitaan aset terhadap tersangka, Bambang Irawan. Namun diakuinya, Kejaksaan akan meruntut lebih jeli dari berbagai bukti tentang keberadaan hak milik tersangka.


Makanya kita tahan Bambang Irawan selama 20 hari dan bisa ditambah 40 hari lagi jika proses penyidikan masih butuh waktu. Itu juga sebagai upaya untuk mengamankan barang bukti dan menjaga agar penyidikan tidak terhambat,” lanjut Kajari.


Sementara, penasehat hukum tersangka yang disediakan Kejaksaan, Choirul Anam, mengaku, dirinya dalam posisi sebagai pendamping tersangka. Anam yang ditemui terpisah mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya hukum jika hak-hak tersangka dilanggar.


Tapi yang jelas saya tidak dapat berbuat banyak karena Pak Bambang sudah mengakui kejahatannya. Kita hanya bisa mendampingi seperlunya,” ujar praktisi hukum dari Boedi Prajitno & Associates itu santai.


Direktur Umum PDAM Jombang, Sonny Hersono yang dikonfirmasi Mojokerto Pagi tetap berharap ada keputusan dari pengadilan atas tindakan yang dilakukan anak buahnya. Dikatakan Sonny, pihaknya akan mengembalikan status Bambang Irawan sebagai karyawan jika terbukti di pengadilan tidak bersalah.


Tapi untuk sekarang kita non aktifkan dulu dan itu sejak 25 januari 2008,” singkatnya.


Seperti diketahui, melalui Surat Keputusan Penahanan yang ditandatangani Kajari Jombang, Sumardi, SH, nomor Print, 25/0.58/Fd.1/02/2008 tertanggal 18 Februari 2008, Bambang Irawan resmi ditahan Kejaksaan Negeri Jombang. abd




Tahun

Pos Anggaran

Jumlah

2005

Dana Premi Pensiun

Rp 22.822.780

2006

Dana Premi Pensiun

Rp 66.569.742

2007

Dana Premi Pensiun

Rp 53.419.453

2007

Rekening air

Rp 117.227.262

Sumber : Kejaksaan Negeri Jombang

(Dari keterangan Bambang saat penyidikan)




Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Komisi C Gerah Bongkaran RSD Jombang

0 komentar

JOMBANG – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang akan melakukan klarifikasi atas 'larinya' sejumlah bahan sisa bangunan gedung rawat jalan Rumah Skait Daerah (RSD) Jombang. Komisi yang membidangi pembangunan ini menilai, barang-barang bekas bongkaran tersebut rentan diselewengkan karena sulitnya tingkat pengawasannya.

Muslimin, Ketua Komisi C menganggap, sisa barang bekas dari bongkaran pembangunan gedung RSD bernilai Rp 2,8 M tersebut masih merupakan aset daerah yang harus diselamatkan. Sebab, hal tersebut mesih menjadi tanggungjawab kontraktor selaku pihak yang mengerjakan proyek APBN tahun 2007 tersebut.

“Harus ada klarifikasi, meski itu barang bekas tapi sisi ekonomisnya masih bernilai dan itu masih jadi aset daerah,” gerahnya.

Dikatakan Muslimin, harusnya barang-barang tersebut dilakukan kejelasannya melalui mekanisme lelang. Jika hal itu tidak dilakukan, menurutnya, proses pemindahtanganan tersebut masuk katagori penyimpangan.

“Lho jelas menyimpang, karena mekanismenya harus lelang ! Bagaimanapun juga barang bekas bongkaran itu milik Pemkab Jombang, nggak asal tiba-tiba hilang tak tahu rimbanya. Kalau dihitung-hitung taksirannya itu bisa mencapai puluhan juta,” sengit anggota dewan dari PAN ini lantang.

Keresahan itu pun sempat diungkapkan, Sugiarto, anggota Komisi A. Anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan ini sepakat mekanisme lelang harus tetap dilakukan untuk mengakuisisi barang bongkaran RSD Jombang tersebut. Kekhawatiran atas raibnya barang bongkaran itu akan menjadi preseden buruk terhadap penyelewengan aset daerah.

“Memang bekas bongkaran rawan diselewengkan karena lemahnya kontrol. bahkan dewan sendiri kecolongan dengan barang yang dianggap tak berguna itu. Kalau sudah dibeli, mekanismenya juga harus jelas. Uangnya pun harus kembali ke kas daerah,” ujar Gik, panggilan akrab Sugiarto.
Politisi PKB ini juga mempertanyakan status barang bekas bongkaran RSD Jombang. Jika saja hal tersebut lolos dari pengawasan, bisa dipastikan Pemkab Jombang akan merugi.

Gimana sih, ya jelas rugi dong, kan barang-barang itu masih ada gunanya dan bermanfaat,” tandas Gik.

Di tempat terpisah, rekanan yang mengerjakan pembangunan gedung RSD Jombang, Bambang Sri Lukmono mengelak, telah mengambil dan menjual sisa pembongkaran gedung yang dibangun dengan uang negara itu. Katanya, sisa bongkaran tersebut masuk dalam klausul di dokumen kontrak pembangunan gedung dua lantai itu.

''Enak aja, kita ini nggak ngambil yang bukan bagian kita. Kalau mau lihat kontraknya, barang-barang bekas itu sudah jadi hak milik kita,” bantah Direktur PT Surya Sarana Sentosa ini sengit.


Diakuinya, sisa bongkaran gedung hanya beberapa saja yang terpakai. Sisanya dari genting dan galvalum, tidak lebih dari 30 persen yang masih bisa digunakan.

“Ya cuma itu, sisanya terbuang percuma,” gerutu Aan, seorang dari staf rekanan di lokasi proyek. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

0 komentar

Bambang Irawan (40), tersangka kasus korupsi dana pensiun karyawan dan rekening air PDAM Jombang. Warga Jl. Kapten Tendean Gang Bima RT 04/RW 06, Desa Pulo Lor Jombang akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, Senin (18/2) setelah dinyatakan bersalah dengan ulah korupsinya senilai Rp 198 juta.

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Total Korupsi Bambang Rp 198 Juta

0 komentar

Bambang Irawan Ditahan

Bambang Irawan saat disidik oleh Kasi Pidsus Kejari Jombang, Yusup, SH dalam kasus korupsi PDAM, Senin (18/2). Dalam penyidikan yang dilakukan 3 jaksa, Yusup, SH, Kasubsi Penuntutan Pidsus, Bambang Tejo dan Kasubsi Penyidikan Pidsus, Masusanto, SH tersebut, Bambang Irawan dinyatakan bersalah dan ditahan setelah mengkorupsi uang PDAM senilai Rp 198 juta.


JOMBANG – Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jombang, Senin (18/2), Bambang Irawan (40) resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Berkas penahanan mantan Kabag Keuangan PDAM Jombang yang ditandatangani Kajari Jombang, Sumardi, SH tersebut bernomor Print, 25/0.58/Fd.1/02/2008 tertanggal 18 Februari 2008.


Proses pemeriksaan hingga penyidikan yang dilakukan Kejari Jombang terhadap Bambang Irawan (BI) ditemukan besaran uang yang dikorupsi oleh warga Jl. Kapten Tendean Gang Bima, RT 04/RW 06, Desa Pulo Lor Jombang itu senilai Rp 198 juta. Angka tersebut jauh lebih kecil ketimbang dugaan yang sempat ditemukan sebesar Rp 315 juta.


“Nilainya nggak segitu. Setelah kita lakukan crosscheck dan klarifikasi dari data dan laporan yang ada besarnya cuma Rp 198 juta,” terang Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Jombang, Yusup, SH di ruangannya.


Dijelaskan oleh Yusup, Bambang Irawan melakukan aksi penjarahan uang PDAM tersebut sejak tahun 2005. Dari tahun tersebut, sejumlah uang yang diperuntukkan untuk pemberian dana pensiun karyawan PDAM dan duit rekening pelanggan PDAM diembat oleh tersangka.


“Hasil pemeriksaan sampai penyidikan, ditemukan 2 item yang dikorupsi, antara lain menggunakan uang dana pensiun dan dana rekening air dan non rekening, totalnya ya itu, Rp 198 juta. Dari pembuktian itu, hari ini dia kita tahan,” ulasnya.


Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jombang, Sumardi, SH tak menampik jika BI telah dinyatakan sebagai tersangka. Menurutnya, status penahanan yang dilakukan Kejaksaan tersebut sebagai upaya agar proses penyidikan selanjutnya tidak terhambat.


“Termasuk juga untuk mengamankan barang bukti yang ada. Jadi saya keluarkan surat perintah penyidikan sejak tanggal 12 Februari 2008 dan mulai hari ini kita putuskan untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka Bambang Irawan,” tandas Kajari.


Lebih lanjut Sumardi mengatakan, untuk sementara pihaknya baru bisa melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari sejak ditetapkannya status tahanan hingga 8 Maret 2008. Namun jika dalam proses penyidikan nanti masih membutuhkan waktu perpanjangan, pihaknya akan menambah masa penahanan BI selama 40 hari.


“Untuk sementara masih ditahan 20 hari, tapi jika dibutuhkan waktu lagi untuk menyidiknya, kita akan tambah 40 hari lagi,” jelasnya.


Di tempat yang sama, pengacara tersangka yang disediakan oleh Kejaksaan, Choirul Anam, SH mengatakan, dirinya terpaksa tidak dapat berbuat banyak terhadap ulah BI. Alasannya, BI dalam pemeriksaan telah mengakui perbuatannya yang menjarah uang PDAM Jombang senilai Rp 198 juta.


“Mau dibela bagaimana Mas, wong yang bersangkutan (Bambang Irawan, red) dalam pemeriksaan mengakui perbuatannya,” ujar Anam disela-sela penyidikan kasus yang dilakukan tiga orang jaksa.


Sementara, staf bagian kasir PDAM yang ditemui Mojokerto Pagi di ruang pemeriksaan Pidsus Kejari Jombang menyatakan, bahwa selama ini dirinya hanya sebatas menyerahkan uang rekening pelanggan yang masuk ke kas PDAM langsung ke Kabag Keuangan.


Setelah itu saya nggak tau, pokoknya tugas saya mencatat dan memasukkan uang sesuai dengan data pelanggan yang bayar ke Pak Bambang,” ungkapnya seraya meminta tidak disebut jatidirinya.


Seperti diketahui, menguapnya kasus korupsi PDAM Jombang yang dilakukan Bambang Irawan sempat mengejutkan beberapa kalangan, termasuk manajemen PDAM. Instansi pengelola air minum yang hingga kini masih merugi dan terjerat hutang senilai Rp 13 M dari pinjaman Bank Dunia itu tersebut, dijarah BI dengan dugaan awal menyimpangkan dana pensiun karyawan PDAM senilai Rp 65 juta dan uang setoran dari rekening pelanggan sebesar Rp 250 juta. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Penanganan Aparat Symtomatic

0 komentar

Penambang Pasir Digertak Sambal


JOMBANG – Kasus longsornya tanggul di pinggiran sungai Brantas beberapa waktu lalu sebagai akibat kurang sigapnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menindak para pelaku penambangan pasir liar. Dengan kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menganggap, selama ini pula tindakan yang dilakukan aparat masih sebatas gertak sambal.


Kurang adanya ketegasan terhadap tindakan yang diberikan kepada para penambang pasir liar tersebut karena penanganan yang dilakukan tidak sistematis. Lemahnya koordinasi antar unsur aparat dalam melakukan penindakan juga menjadi sorotan dewan.


Saya menilai tidak adanya tindakan tegas. Dan saya menganggap aparat yang berwenang kurang memiliki keberanian dalam menuntaskan masalah penambangan pasir yang menggunakan mesin,” tandas Muslimin, Ketua Komisi C DPRD setempat kemarin.


Muslimin mengatakan, jika saja upaya tegas aparat terkait tak juga dilakukan akan berakibat fatal terhadap kesimbangan ekosistem di perairan sungai. Hal ini, menurutnya, sangat beresiko besar akan terjadinya dampak ikutan dari longsornya tanggul di sepanjang sungai.


Khususnya sungai Brantas yang belakangan ini mulai tergerus pinggirannya. Sudah jelas terlihat seperti tanggul sungai Brantas di Desa Turipinggir, Kecamatan Megaluh yang beberapa waktu lalu kita sidak. Kalau ini tetap diteruskan, tinggal tunggu saja saatnya,” ingat anggota dewan dari PAN ini sengit.


Dari sudut pandang apapun, kegiatan penambangan pasir dengan memakai peralatan penyedot, sangat tidak dibenarkan. Masalahnya, kata Muslimin, mesin-mesin tersebut akan secara paksa menghisap pasir dengan kedalaman yang tiada batasnya.


Bukan kita melarang orang cari makan (baca : nafkah/penghasilan, red) dari menambang pasir tapi yang tidak kita perkenankan itu yang menggunakan mesin semacam conveyor ataupun ponton. Akibatnya ya itu tadi, longsor karena tergerus dan bisa mungkin juga banjir di wilayah setempat,” jelas lelaki yang belum genap sebulan menjabat ketua komisi yang membidangi infrastruktur tersebut.


Lebih lanjut Muslimin menerangkan, masih maraknya kegiatan penambangan pasir liar yang menggunakan mesin tersebut akibat belum adanya sanksi tindakan yang diberikan kepada para pelaku tidak sampai pada proses hukum. Upaya penanganan yang dilakukan Pemkab Jombang beserta aparat terkaitnya itu terkesan sesaat.


Itu namanya gugur kewajiban, hanya symtomatic (sesaat, red) saja. Kalau sudah begitu sifatnya hanya penyelesaian yang tidak sampai pada akar masalah, akibatnya tidak ada efek jera kepada pelakunya,” geram Muslimin.


Untuk itu, ia menjanjikan dalam waktu dekat pihaknya akan ‘memanggil’ aparat yang berwenang untuk dimintai ketegasan dalam tindakan penanganan aksi penambangan pasir liar. “Sifatnya hanya koordinasi bukan memanggil, karena kita nggak punya kewenangan terhadap institusi vertikal. Yang jelas kita minta ditindak tegas, karena ini bisa dikatagorikan pidana,” tandasnya.


Sementara, Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakansatpol PP) Kabupaten Jombang, Suyoto mengelak, jika selama ini pihaknya dinilai tidak maksimal dalam penanganan penambang pasir mekanik. Ia mengatakan, pihaknya bersama aparat gabungan tetap melakukan tindakan penanganan.


Kita tetap maksimal dan menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Apalagi kita langsung berkoordinasi jika memang ada laporan permintaan bantuan penanganan para penambang pasir,” ulasnya beberapa waktu lalu disela upaya penyitaan alat-alat berat para penambang di wilayah Kecamatan Kudu.


Seperti yang pernah diberitakan harian ini, jebolnya tanggul di Desa Turipinggir, Megaluh tersebut mengancam empat desa di sekitar lintasan sungai Brantas di kecamatan yang sama. Dengan kondisi tersebut, empat desa yang berada tepat di pinggiran sungai Brantas terancam banjir. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Sebab Musabab Bayi Kembar Siam Tewas

0 komentar

Prematur, Pecah Ketuban dan Infeksi


JOMBANG – Kasus meninggalnya bayi kembar siam yang lahir di Rumah Sakit Kristen (RSK) Mojowarno, Jombang kini terkuak penyebabnya. Pihak RSK Mojowarno mengaku, kematian bayi mungil dengan berat 1.900 gram dan panjang 32 cm itu akibat infeksi dan usia kandungan yang masih dini.


Bayi kembar siam dari pasangan Slamet (38) - Muarifah (32) itu dikatakan oleh Direktur RSK Mojowarno Jombang, Edhy Sihrahmat bahwa pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan nyawa bayi yang masih di kandung Muarifah. Namun, karena kondisi bayi yang baru tujuh bulan di rahim ibunya itu tak mungkin diselamatkan.


“Setelah lahir, si jabang bayi itu hanya bertahan hidup selama 15 menit,” terangnya.


Menurut Edhy, si kembar yang lahir melalui operasi caesar tersebut juga telah dilakukan maturasi (pematangan bayi, red) terhadap bayi itu. Dijelaskannya, upaya tersebut sebagai langkah agar Muarifah yang terinfeksi akibat pecahnya ketuban tiga hari sebelumnya dapat diminimalkan.


“Usia bayi dan ukurannya itu berisiko tinggi. Asumsinya, satu bayi itu tak sampai satu kilogram. Maturasi yang kita lakukan agar bayi bisa lebih tahan lama hidup,” jelas Edhy berhati-hati.


Dalam persalinan Muarifah yang melibatkan tiga dokter RSK Mojowarno itu, menurut Edhy, telah maksimal memberikan pertolongan. Namun karena kondisi bayi dan ibunya yang semakin memburuk, berakibat jabang bayi siam tak terselamatkan setelah lahir.


“Karena infeksi itu kita takut bayinya tertular. Dengan persalinan caesar itu lah bayi kita angkat. Dalam kondisi bayi yang seperti itu, kemungkinan untuk hidup sangat kecil,” tuturnya kemarin siang.


Edhy yang ditemui di ruangannya menyebut, adanya sejumlah kelainan pada bayi kembar siam dari pasangan warga Desa Bruju, Ngoro Jombang tersebut. Disamping kondisi fisik yang tak normal, pertolongan pasca kelahiran juga terkendala dengan posisi dempetnya bayi.


“Bahkan kita juga beri si bayi dengan nafas bantuan. Sedangkan posisi dagu hingga perut sama-sama menempel. Kesulitan kita dari situ untuk memberikan nafas bantuan. Tidak kurang dari 15 menit setelah itu bayi meninggal,” aku Edhy kecewa.


Upaya memberikan pertolongan lebih awal juga telah ia lakukan. Menurut dia, sejak seminggu sebelumnya kondisi abnormal bayi ini telah diketahui oleh pihaknya, dari hasil ultrasonografi (USG).


Tim dokter RSK Mojowarno, terang Edhy, telah melakukan konsultasi dengan dokter ahli kandungan dari RSUD Dr. Soetomo, Surabaya. Alhasil, dari analisa Ultrasonografi (USG), kondisi bayi memang rentan untuk diselamatkan.


“Sudah kita beritahu keadaan bayi kepada keluarga pasien. Solusi atas masalah itu juga telah kita tawarakan kepada keluarga,” imbuhnya.


Sayangnya, saran yang disampaikan pihak RSK Mojowarno untuk membawa si bayi siam tersebut agar diwarat di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya ditolak keluarga. Sehingga, proses persalinan pada hari Sabtu lalu dilakukan tiga dokter RSK Mojowarno.


“Keluarga memang pasrah dengan kondisi ini. Terpaksa kita juga tidak bisa memaksa dan akhirnya menuruti permintaan keluarga. Karena hal itu menjadi hak mereka untuk dirawat di mana saja. Tapi saya nggak berani mengatakan alasan keluarga menolak di rawat di RSUD Dr. Soetomo,” jelas dokter berkaca minus ini sembari menunjukkan hasil USG yang masih terekam di komputer rumah sakit.


Di tempat terpisah, saat Mojokerto Pagi menengok Muarifah, ibu si bayi yang hingga kemarin masih terkulai lemas di ruang perawatan RSK Mojowarno. Namun sayang, ia tak bisa berkomunikasi semenjak bayi kembar siamnya meninggal dunia. Sementara, ayah si bayi, Slamet juga mengakui jenis kelamin anaknya tersebut memang perempuan.


“Nama yang awalnya Safar dan Udin, sekarang kita ganti di batu nisannya dengan nama Ita dan Lia. Dan saya pasrah atas meninggalnya anak saya,” katanya haru. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Baliho 'Cabup' Ganggu Pandangan

0 komentar

Ali Fikri Nyatakan Ikut Pilkada


JOMBANG – Suhu perpolitikan menjelang Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Jombang kian menghangat. Terbukti, pelaksanaan Pilbup yang masih menyisakan waktu 4 bulan ke depan itu sudah banyak terlihat gambar pribadi kandidat yang ingin mencalonkan Bupati Jombang. Padahal masa kampanye Pilbup yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jombang belum tiba waktunya.


Terlebih lagi, banyak kalangan menilai, gambar-gambar berbentuk poster dan baliho tersebut sering berada di lokasi-lokasi yang notabene mengganggu pemandangan pemakai jalan. Tak sedikit masyarakat yang merasa baliho 'super besar' yang dipasang di tiap tempat strategis itu menghilangkan keindahan kota.


“Kelihatannya rungsek (tak sedap dipandang, red). Terkadang juga pandangan kita terganggu karena masangnya itu lho seringkali ngaling-ngalingi (menghalangi, red) ruas jalan yang kita lalui,” keluh seorang pengendara asal Tulungagung yang kebetulan melintas di wilayah Cukir, Diwek Jombang, kemarin.


Sopir truk box tersebut mengaku, dirinya tidak memiliki kepentingan dengan pemasangan gambar diri para kandidat yang ingin mancalonkan Bupati Jombang. Harapnya, poster dan baliho yang kerap memuat slogan 'janji' tersebut ditata lebih cermat tentu saja tidak akan mengganggu pemakai jalan dan menghilangkan keindahan.


“Saya sih cuma merasa kalau masangnya nggak pas bisa mengganggu pandangan kita dalam perjalanan,” selorohnya.


Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Sukari (40). Pria yang mengaku warga Kecamatan Bandar Kedungmulyo itu mengatakan, dirinya tidak menganggap poster bergambar pribadi incumbent sampai baliho-baliho para kandidat tersebut mengganggu pandangan. Ia malah mengaku, merasa senang karena orang-orang yang kini memasang foto dirinya di pinggir jalan itu bisa meramaikan Pilbup Jombang nanti.


“Biasa-biasa saja Mas. Saya pikir wajar kalau mereka yang pingin jadi Bupati itu promosi lewat gambar yang di pasang di pinggir-pinggir jalan. Tapi apa mereka juga bayar pajak reklame ya ?” tanyanya sembari menunjuk dan membandingkan contoh reklame komersial yang mentereng di pinggir jalan.


Dari sejumlah gambar dan poster yang sempat ditelusuri Mojokerto Pagi, yang tidak tampak hanya gambar diri Ali Fikri yang kini masih menjabat sebagai Wabup Jombang. Yang terpampang dari poster-poster yang dianggap sebagian masyarakat 'merusak' pandangan umum tersebut, baru 5 pribadi yang memasangnya. Diantaranya, Suyanto (incumbent), Nyono Suherli (mantan Kepala Desa Spanyul, Gudo yang juga pengusaha sukses), Halim Iskandar (Ketua DPRD Kabupaten Jombang), Hj. Mundjidah Wahab (anggota DPRD Propinsi Jatim dan Ketua PC Muslimat NU Jombang) dan Ikhsan Effendi (Ketua ICMI Jombang dan Ketua PAC PKB Diwek).


“Siapa bilang, yang jelas saya juga ikut. Tapi pasang gambarnya nanti aja, nggak sampai bulan April sudah terpasang,” seloroh Ali Fikri.


Ditanya tentang keseriusannya untuk ikut 'mewarnai' Pilkada Jombang ? Ali Fikri mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan persiapan. Sayangnya, Ali Fikri enggan menyebut posisi yang akan diperebutkan untuk menduduki jabatan di Pilbup Jombang.


“Enaknya pilih yang nomor berapa ? Tapi untuk persiapan kita sudah melakukan, tinggal bagaimana mengkonsolidasinya. Tapi kalau nggak berkoalisi, jelas kita tidak mampu,” terangnya usai mengikuti perayaan Imlek bersama di GOR Merdeka Jombang, Sabtu malam kemarin. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Tikus dan Wereng Serang Dua Kecamatan

0 komentar

Tanaman padi yang terserang wereng dan hama tikus

Petani Terancam Gagal Panen

JOMBANG – Meluasnya serangan hama wereng dan tikus yang belakangan ini kian tak terkendali mengakibatkan beberapa desa di 2 kecamatan terancam gagal panen. Ke dua kecamatan tersebut diantaranya, Bareng dan Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Akibat serangan hama tersebut, ratusan hektar areal persawahan milik petani di dua kecamatan tersebut rusak parah.

Dari pantauan Mojokerto Pagi, kondisi terparah terlihat di Desa Tebel, Kecamatan Bareng. Di desa ini, hampir secara keseluruhan tanaman padi petani yang berumur dua bulan rusak. Kerusakan tanaman padi itu tampak pada bagian batang padi.

“Harus bagaimana lagi, akibat hama itu, tanaman padi jadi mati dan tak bisa lagi diharapkan tumbuh,” resah Parma (50) petani desa setempat.

Sebenarnya, upaya untuk membasmi dua hama tersebut telah dilakukan oleh para petani. Namun usaha memberantas hama dengan penyemprotan pestisida tak juga membuahkan hasil.

“Malah kita sempat juga membabat ebih awal tanaman padi yang terserang. Harapan kita hamanya nggak sampai tanaman lainnya,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan Suhardi (45). Petani asal Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno ini mengaku, sebenarnya dua hama yang menyerang tanamannya itu muncul sejak awal tanam lalu. Menurutnya, untuk mengantisipasi hama tersebut dirinya bersama petani yang lain telah mengupayakannya.

“Tapi ya itu, hamanya mendel mawon (tetap saja, red). Wong saat akan tanam, kita sempat lakukan gropyokan tikus. Karena waktu itu banyak tikus yang berkeliaran di sawah,” kata Suhardi.

Dijelaskannya, diantara dua hama yang menyerang tanaman padinya itu, hama tikus yang paling mengkhawatirkan. Menurutnya, tak gampang untuk memusnahkan hama yang kerap memotong batang padi hingga mati itu.

“Kalau hama wereng, masih bisa sedikit teratasi, caranya dengan menyemprot dengan pestisida. Tapi yang tikus itu lho, kita bebnar-benar kualahan,” keluhnya.

Suhardi mengungkapkan, hama tikus yang mengganas di desanya itu juga dialami oleh para petani yang berada di Desa Tebel, Kecamatan Bareng. Katanya, ‘pasukan’ tikus yang menyerang desanya berasal dari Desa Tebel.

“Yang paling banyak memang di Desa Tebel. Karena di situ petani sama sekali tak pernah menanam tanaman lainnya selain padi,” tukasnya.

Diakuinya, hasil panen dalam musim tanam kali ini tidak mungkin bisa maksimal. Dengan rasa pesimis Suhardi mengatakan, sebagian besar tanaman padinya telah rusak dan diperkirakan akan mengalami gagal panen.

“Malah ada petani yang nekad membabat habis dan mengganti tanaman yang baru. Tapi tikusnya tak juga hilang, malah kembali menyerang,” herannya. abd

Baca Lengkap...

Bookmark this post:
StumpleUpon Ma.gnolia DiggIt! Del.icio.us Blinklist Yahoo Furl Technorati Simpy Spurl Reddit Google

Mampir Donk


ShoutMix chat widget
 

Copyright 2009 All Rights Reserved Magazine 4 column themes by One 4 All